Gubernur Siapkan Aturan untuk Kendalikan Polusi Udara di DKI

Kompas.com - 14/04/2019, 15:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tengah menyiapkan aturan untuk mengendalikan polusi udara yang parah di Jakarta.

Hal ini diungkapkannya ketika ditanya soal gugatan atas tingginya polisi udara di Ibu Kota. Anies adalah tergugat dalam permohonan tersebut. 

"Kita sedang menyusun sampai rencana teknisnya untuk kita bisa punya udara yang lebih bersih," kata Anies ditemui di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019).

Anies enggan menjelaskan secara detail tema peraturan itu. Ia hanya menyebut aturannya akan berkaitan dalam pengaturan kendaraan bermotor.

"Intinya bukan pada volume kendaraan tapi pembuangannnya," kata dia.

Baca juga: LBH: Pencemaran Udara di Jakarta Sudah di Luar Ambang Batas

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membuka pos pengaduan untuk calon penggugat dalam gugatan warga negara terkait pencemaran udara di Jakarta yang sudah di luar ambang batas.

Pengacara publik LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara mengatakan, pos pengaduan dibuka selama satu bulan, terhitung sejak 14 April 2019 hingga 14 Mei 2019.

"Melalui pembukaan pos pengaduan ini diharapkan setiap warga Jakarta atau warga di luar Jakarta yang sehari-hari menghabiskan harinya di Jakarta dapat berperan dalam upaya perbaikan kualitas udara di Jakarta yang sudah tercemar oleh berbagai macam polutan," kata Ayu di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (14/4/2019).

Baca juga: LBH Buka Pos Pengaduan soal Pencemaran Udara di Jakarta

Ayu menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara Jakarta sudah di luar ambang batas sehingga dapat merusak kesehatan setiap orang yang menghirup udara Jakarta.

Padahal, hak atas udara yang bersih bagi warga negara sudah dimandatkan oleh Pasal 28H Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan undang-undang lainnya.

Untuk mendaftar sebagai calon penggugat, masyarakat dapat mengisi formulirnya secara online di https://www.bantuanhukum.or.id/web/formulir-pengaduan-calon-penggugat-pada-gugatan-warga-negara-pencemaran-udara- jakarta/.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

Megapolitan
Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Megapolitan
Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Megapolitan
Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Megapolitan
Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Megapolitan
Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi 'Health Alert Card'

Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi "Health Alert Card"

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Megapolitan
Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Antisipasi Kericuhan, 5.190 Personel Kawal 1.000 Pedemo Tolak Omnibus Law Kawasan Medan Merdeka

Antisipasi Kericuhan, 5.190 Personel Kawal 1.000 Pedemo Tolak Omnibus Law Kawasan Medan Merdeka

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 3 Tempat Isolasi OTG Covid-19 Dibuka Pekan Depan

Pemkot Depok Targetkan 3 Tempat Isolasi OTG Covid-19 Dibuka Pekan Depan

Megapolitan
Sejak Pandemi Covid-19, Banyak Sampah Medis Hanyut di Sungai Cisadane

Sejak Pandemi Covid-19, Banyak Sampah Medis Hanyut di Sungai Cisadane

Megapolitan
Anggota Marinir Nyaris Dijambret Saat Bersepeda, Polisi Periksa 3 Saksi

Anggota Marinir Nyaris Dijambret Saat Bersepeda, Polisi Periksa 3 Saksi

Megapolitan
Libur Panjang Akhir Oktober, TMII Targetkan 30.000 Pengunjung

Libur Panjang Akhir Oktober, TMII Targetkan 30.000 Pengunjung

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja, Massa Aksi Bawa Korek Kuping Jumbo untuk Jokowi

Demo Tolak UU Cipta Kerja, Massa Aksi Bawa Korek Kuping Jumbo untuk Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X