TANGERANG, KOMPAS.com - Keributan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) di Perumahan Lippo Karawachi Utara, Tangerang, Banten.
Keributan itu disebabkan oleh kurangnya surat suara dan ditemukannya satu bundel surat suara presiden yang disilang menggunakan spidol di lokasi tersebut.
Salah seorang warga bernama Junita menceritakan keributan yang terjadi di lokasi.
Awalnya, Junita yang tak memegang surat C6 atau undangan memilih itu datang ke lokasi TPS 44-50 yang ada di Taman Holland, Perumahan Lippo Karawachi Utara tersebut.
Baca juga: Fakta Sidang Vlog Idiot Ahmad Dhani di Surabaya, Diwarnai Ricuh hingga Jaksa Belum Siap
Ia langsung antre dan mendaftar ke petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 44.
Namun, ia diberi penjelasan oleh petugas bahwa ia bisa memilih setelah semua pemegang C6 selesai memilih.
"Ya awalnya dibilang bisa, ya enggak apa-apa, saya tunggu," kata Junita kepada Kompas.com, Rabu (17/4/2019).
Namun, setelah lama menunggu, ternyata ia tidak diperbolehkan untuk memilih lantaran surat suara di lokasi tersebut dinyatakan habis oleh petugas.
Hal serupa juga disampaikan oleh Oliv, seorang mahasiswa yang juga tak terdaftar dalam DPT.
Ia mengaku bersama warga lainnya melaporkan hal tersebut ke KPU serta memviralkan kejadian itu melalui media sosial.
Setelahnya, KPU kembali mengirimkan surat suara ke TPS tersebut agar warga yang belum memilih tetap bisa menggunakan surat suara mereka.
"Ya padahal warga, khusunya mahasiswa banyak tadi yang ingin memilih, tetapi terpaksa pulang dan enggak bisa milih," kata dia.
Lebih lanjut, Ketua KPPS 44, Yati Suhardi, mengatakan bahwa kurangnya surat suara disebabkan oleh banyaknya warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Ia mencatat, di TPS-nya setidaknya ada 200 warga yang mendaftar sebagai daftar pemilih khusus (DPK).
"Waktu di sensus itu (warga) susah di datanginnya, ada yang kerja, kita datang pagi mereka sudah berangkat, kita datang Sabtu-Minggu kayaknya enggak mau diganggu, kita datangi ke pembantu juga mereka tanya ke majikan," ucap dia.
Tak kunjung mendapat data, pihaknya langsung meminta data yang ada pada manajemen perumahan Lippo Karawachi Utara kemudian menyerahkan data itu ke KPU. Dari data itulah kemudian keluar DPT.
"Jadi hari ini mereka mengiranya dipersulit, padahal surat suara kita sesuai dengan DPT ditambah 2 persen," kata Yati.
Saat jumlah surat suara yang ada sudah habis, barulah terjadi keributan oleh warga yang belum melakukan pencoblosan di TPS.
Akhirnya, pihak KPPS meminta kepada KPU untuk mengirimi surat suara tambahan agar warga yang protes di lokasi tersebut tetap dapat memilih.
Setelah surat suara datang, petugas pun membagi-bagikan surat tersebut ke tujuh TPS yang ada di lokasi tersebut.
Namun, warga yang sudah tersulut emosi masih melakukan keributan di sana. Bahkan, mereka mengacak-ngacak surat suara sisa yang ada di lokasi tersebut.
"Kita ada sisa surat suara tambahan disimpan di sini, sisa hasil bagi, 'Ini surat suara masih banyak kenapa tidak dibagikan'," kata dia.
Baca juga: Tolak Izin Tambang di Aceh, Demo Mahasiswa Ricuh di Kantor Gubernur
Melihat situasi tersebut, pihak kepolisian, KPU, TNI dan pejabat pemerintah setempat membantu mengamankan situasi.
Setelah warga mendapat penjelasan dari para aparat, barulah keributan berhasil diredam dan pemilihan kembali dilanjutkan.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi pada Rabu sore, sudah tak terlihat warga yang protes karena tak bisa memilih di lokasi tersebut.
Hingga saat ini, para petugas KPPS tampak sibuk menghitung surat suara yang sudak masuk dalam kotak suara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.