Kronologi Kericuhan Saat Pencoblosan di Perumahan Lippo Karawaci Utara

Kompas.com - 18/04/2019, 10:35 WIB
Lokasi TPS perumahan Lippo Karawachi Utara, Tangerang, Banten.KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI Lokasi TPS perumahan Lippo Karawachi Utara, Tangerang, Banten.

TANGERANG, KOMPAS.com —  Pemungutan suara di Perumahan Lippo Karawaci Utara, Kota Tangerang, Banten, diwarnai kericuhan, Rabu (17/4/2019) kemarin. Kericuhan itu disebabkan kurangnya surat suara dan temuan satu bundel surat suara pemilu presiden yang disilang dengan spidol di tempat pemungutan suara ( TPS) 44-50 di lokasi itu.

Junita, seoran warga yang gagal memberikan hak suara, menceritakan kejadian tersebut.

Awalnya, Junita yang tak memegang surat C6 atau undangan untuk memilih datang ke TPS yang ada di Taman Holland, Perumahan Lippo Karawaci, pada pukul 07.00 WIB. Ia antre dan mendaftar ke petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 44.

Baca juga: Surat Suara Kurang, Pencoblosan di Lippo Karawaci Utara Ricuh


Namun, ia diberi penjelasan oleh petugas bahwa ia bisa memilih setelah seluruh warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memilih.

"Ya awalnya dibilang bisa, ya enggak apa-apa, saya tunggu," kata Junita.

Hal serupa dilakukan Oliv bersama teman-teman mahasiswa yang tak masuk DPT di TPS tersebut.

Mereka antre berjam-jam demi bisa mencoblos salah satu calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka pilih.

Setelah lama menunggu, sekitar pukul 11.00 WIB, ia dan sejumlah warga lain yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) diberi tahu bahwa mereka tidak bisa memilih lantaran surat suara habis. Hal itu memancing kemarahan warga.

"Padahal, warga, khususnya mahasiswa banyak tadi yang ingin memilih, tetapi terpaksa pulang dan enggak bisa milih," kata Junita.

Sejumlah warga yang kecewa kemudian merekam dan mengunggah keributan yang terjadi ke media sosial.

KPU ditandai dalam unggahan video tersebut.

Surat suara kurang

Ketua KPPS 44 Yati Suhardi mengatakan, surat suara kurang karena banyak warga yang tidak masuk dalam DPT. Ia mencatat di TPS-nya saja setidaknya ada 200 orang yang mendaftar sebagai DPK karena tidak menerima formulir C6.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X