"Quick Count" Poltracking, Sandiaga Gagal Ulangi Kemenangan di Jakarta, Ini Alasannya...

Kompas.com - 18/04/2019, 17:54 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meninggalkan kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meninggalkan kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil hitung cepat atau quick count  Pilpres 2019 yang dirilis Poltracking hingga perolehan suara masuk sebesar 99,30 persen menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno di DKI Jakarta. 

Hasil quick count sementara menunjukkan, Jokowi-Ma'ruf meraih 50,07 persen suara mengungguli Prabowo-Sandiaga yang memperoleh 49,93 persen suara di ibu kota.

Angka tersebut sangat berbeda dengan perolehan suara Pilkada DKI Jakarta 2017, saat Sandiaga yang berpasangan dengan Anies Baswedan meraup 57,96 persen suara.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Laporkan 6 Lembaga Survei ke KPU

Analis Politik Poltracking Institute Agung Baskoro mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat Sandiaga tak bisa mengulangi kemenangannya di Jakarta.

"Di antaranya soal masa jabatan dan janji Sandi di DKI yang belum tuntas dan program-program kampanye Prabowo-Sandi yang belum menjawab tantangan pemilih DKI," kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Menurut dia, sejumlah isu miring seperti hak asasi manusia dan Panama Papers juga ikut menggerus suara Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Kamis Sore Ini, Prabowo-Sandiaga Akan Berikan Pernyataan Terkait Pilpres

Hal tersebut, lanjut dia, tidak terjadi ketika Jokowi naik dari jabatan gubernur DKI menjadi presiden pada tahun 2014.

"Jokowi unggul karena diuntungkan soal tren baru kepemimpinan nasional, kepala daerah berprestasi," ucapnya. 

Saat itu, Jokowi dianggap mempunyai rekam jejak baik setelah menjabat sebagai wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Jubir BPN: Sandiaga Kelelahan, Dipijat, Terus Ketiduran

Ia menambahkan, konteks politik lima tahun silam juga berbeda karena saat itu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana tidak bisa mencalonkan diri lagi pada Pilpres. 

"Konteks politik di 2014 dimana incumbent SBY yang tidak bisa maju dan publik sedang mencari sosok baru sebagai antitesis atau bahkan sintesis kepemimpinan lama," ujar Agung.

Adapun, hasil resmi rekapituliasi suara Pemilu 2014 menunjukkan Jokowi meraih suara terbanyak di provinsi DKI Jakarta.

Saat itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 53,08 persen suara. Sementara itu, Prabowo yang berduet dengan Hatta Rajasa memperoleh 46,92 persen suara.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X