Ini yang Harus Dilakukan jika Sandiaga Ingin Kembali Dijadikan Wagub DKI

Kompas.com - 18/04/2019, 20:47 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menunjukkan surat suara sebelum menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 di TPS 02, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (17/4/2019). Sandiaga tiba di TPS sekitar pukul 07.30 Wib dengan didampingi oleh istri dan kedua anaknya, Anneesha Atheera Uno dan Amyra Atheefa Uno. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menunjukkan surat suara sebelum menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 di TPS 02, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (17/4/2019). Sandiaga tiba di TPS sekitar pukul 07.30 Wib dengan didampingi oleh istri dan kedua anaknya, Anneesha Atheera Uno dan Amyra Atheefa Uno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta harus diulang jika ingin mengembalikan calon wakil presiden Sandiaga Uno sebagai wagub.

"Pastinya diulang dari partai pengusung lagi. Diusulkan dua nama," kata Akmal ketika dihubungi, Kamis (18/4/2019).

Menurut Akmal, berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), partai pengusung gubernur dan wakil gubernur mengajukan dua nama ke DPRD melalui gubernur.

Baca juga: Ahmad Syaikhu: Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI Hanya Isu

Sebelum DPRD melakukan pemilihan, perlu disusun tata tertib pemilihan.

Saat ini, DPRD DKI baru akan menyusun panitia yang berwenang menetapkan tata tertib.

Soal lamanya proses pemilihan, Akmal mengatakan, langkah yang etis seharusnya DPRD memproses permohonan pemilihan wagub. 

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Tak Etis jika Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI

"Ketika DPRD tidak menindaklanjuti, nanti partai pengusungnya bertanya, kenapa usulan kami tidak dipilih. Kemudian pertanyaannya, apakah memungkinkan orang lain di luar dua nama yang sudah diajukan? Kan sudah final prosesnya. Kedua partai pengusung sudah mengumpulkan dua nama," ujarnya. 

Akmal mengatakan, bisa saja kedua nama itu dibatalkan dan nama Sandiaga yang dimasukkan sebagai gantinya.

Namun, Akmal menilai perlu ada argumentasi kuat jika langkah itu dilakukan.

Baca juga: Bisakah Sandiaga Kembali Jadi Wagub DKI?

"Tidak ada larangan, cuma karena kita, kan, tidak melulu persoalan aturan. Ada etika harus diperhatikan. Ketika ingin menarik lagi harus ada argumentasi jelas kenapa ditarik. Publik pasti bertanya itu, karena haknya ada di partai pengusung," kata Akmal. 

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Megapolitan
Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Megapolitan
Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Megapolitan
Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

Megapolitan
Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Megapolitan
Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Megapolitan
Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Megapolitan
Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Megapolitan
Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X