19 TPS di Jakarta Berpotensi Gelar Pemungutan Suara Ulang

Kompas.com - 20/04/2019, 15:20 WIB
Komisioner dan Ketua Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta Puadi di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (16/4/2019). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN DKomisioner dan Ketua Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta Puadi di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi, mengatakan terdapat 19 tempat pemungutan suara ( TPS) di Ibu Kota yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang

Bawaslu menerima 160 laporan pelanggaran dari sejumlah TPS di kabupaten dan kota di DKI Jakarta.

"Setelah diakomodasi ada 160 laporan kejadian, terdiri dari enam kabupaten dan kota. Dari situ ada potensi pemungutan suara ulang di sekitar 19 (TPS)," ucap Puadi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).

Baca juga: Tiga Kecamatan di Makassar Terancam Pemungutan Suara Ulang, Ini Penyebabnya

Adapun 19 TPS tersebut terdiri dari enam TPS di Jakarta Timur, satu TPS di Jakarta Selatan, dua TPS di Jakarta Pusat, dan sepuluh TPS di Jakarta Utara.

Kejadian di masing-masing TPS berbeda-beda sehingga menimbulkan potensi pemungutan suara ulang.

Puadi mencontohkan, di TPS 172 Pademangan, Jakarta Utara, ada 37 pemilih yang tidak berdomisili sesuai TPS.

Baca juga: Banyak Pelanggaran, 5 TPS di Semarang Direkomendasikan Gelar Pemungutan Suara Ulang

Namun, lanjut dia, pemilih diizinkan mencoblos berbekal e-KTP.

"Padahal, daftar pemilik khusus walaupun dia membawa e-KTP. Nah, itu tetap harus sesuai domisili sehingga menurut kami itu potensi pemungutan suara ulang," ujarnya. 

Kejadian lain terjadi di salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur, yakni terdapat 121 surat suara yang ditandatangani pemilih, padahal seharusnya surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS.

Baca juga: Bawaslu Sebut 11 TPS di Surabaya Berpotensi Pemungutan Suara Ulang


"Harusnya ketua KPPS, tetapi ditandatangani peserta sebanyak itu. Ini, kan, potensi pemungutan suara ulang atas perintah ketua KPPS," kata Puadi. 

Saat ini, pihaknya masih membahas apakah 19 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang akan direkomendasikan atau tidak.

"Hari ini sedang kami rapatkan karena syarat pemungutan suara ulang harus ada pemeriksaan dan penelitian oleh pengawas TPS. Nanti ada rekomendasi mana saja wilayahnya yang harus melakukan pemungutan suara ulang," ujarnya. 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

Megapolitan
7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X