Sebut Kesalahan "Entry" Data "Human Error", KPU Dilaporkan ke Bawaslu DKI

Kompas.com - 20/04/2019, 18:43 WIB
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Keamanan Tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub Nomor Pemilihan Tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Yupen Hadi, menunjukkan lima jenis brosur yang disita Panwaslu Jakarta Barat di Kantor Panwaslu Jakarta Barat, Jalan Kebon Jeruk Raya, Senin (13/2/2017). Nursita SariWakil Ketua Bidang Advokasi dan Keamanan Tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub Nomor Pemilihan Tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Yupen Hadi, menunjukkan lima jenis brosur yang disita Panwaslu Jakarta Barat di Kantor Panwaslu Jakarta Barat, Jalan Kebon Jeruk Raya, Senin (13/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) DKI Prabowo-Sandiaga melaporkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI, KPU Jakarta Timur dan petugas yang diduga telah melakukan kesalahan input form C1 ke Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua Advokasi dan Hukum BPP Prabowo-Sandiaga, Yupen Hadi mengatakan, mereka menolak pernyataan yang disampaikan KPU bahwa kesalahan input data itu adalah kesalahan manusia.

"Kami menolak dalil yang disampaikan KPU bahwa ini adalah human error, karena kami menolak dalil itu makanya kami melaporkan ke Bawaslu untuk diperiksa apakah ini adalah human error atau ada unsur kesengajaan," kata Yupen, di Kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Sabtu (20/4/2019), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: KPU Sebut Kesalahan Entry Data Situng Human Error, Bukan Serangan Siber

Ia mengatakan, ada lima daerah dengan pola yang sama yaitu penambahan suara terhadap pasangan calon 01 dan pengurangan terhadap pasangan calon 02.

Hal itulah yang menjadi dasar pelaporan BPP Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu DKI. 

Dalam laporannya, dia membawa beberapa alat bukti berupa dokumen, termasuk C1, tangkap layar website situng yang menampilkan kesalahan, dan kliping berita dari beberapa media.

Baca juga: KPU: Kesalahan Entry Data di 5 TPS Akan Segera Dikoreksi

Ia meminta Bawaslu sebagai lembaga yang berkompeten menyelidiki untuk mengetahui apakah betul-betul kesalahan manusia atau modus lain.

"Berikan kepastian kepada kami bahwa itu bukan kecurangan itu betul-betul human error, kami tidak bisa percaya sepenuhnya hanya kepada KPU, tetapi harus dari Bawaslu," ujarnya. 

Laporan BPP DKI Prabowo-Sandiaga diterima Sentra Gakumdu Bawaslu DKI Jakarta dengan nomor laporan 017/LP/PP/Prov/12.00/IV/2019.

Baca juga: KPU Koreksi Kesalahan Entry Data Situng 9 TPS

Dia juga meminta kepada relawan di empat daerah yang juga terjadi kesalahan input data juga ikut melaporkan.

Empat daeraah terebut yakni di Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, dan Riau.

"Berdasarkan pasal yang kami laporkan pasal 532 itu ancamannya kurang lebih sekitar empat tahun. (Pasal) 532, 535, dan 536 itu ancamannya kira-kira empat tahun, karena ini perbuatan serius jadi ancamannya serius," kata Yupen. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Sejumlah Langkah Polisi dan Pemprov DKI Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Megapolitan
TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X