Kompas.com - 20/04/2019, 18:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) DKI Prabowo-Sandiaga melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU Jakarta Timur dan petugas yang diduga telah melakukan kesalahan input form C1 ke Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua Advokasi dan Hukum BPP Prabowo-Sandiaga, Yupen Hadi mengatakan, mereka menolak pernyataan yang disampaikan KPU bahwa kesalahan input data itu adalah kesalahan manusia.

"Kami menolak dalil yang disampaikan KPU bahwa ini adalah human error, karena kami menolak dalil itu makanya kami melaporkan ke Bawaslu untuk diperiksa apakah ini adalah human error atau ada unsur kesengajaan," kata Yupen, di Kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Sabtu (20/4/2019), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: KPU Sebut Kesalahan Entry Data Situng Human Error, Bukan Serangan Siber

Ia mengatakan, ada lima daerah dengan pola yang sama yaitu penambahan suara terhadap pasangan calon 01 dan pengurangan terhadap pasangan calon 02.

Hal itulah yang menjadi dasar pelaporan BPP Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu DKI. 

Dalam laporannya, dia membawa beberapa alat bukti berupa dokumen, termasuk C1, tangkap layar website situng yang menampilkan kesalahan, dan kliping berita dari beberapa media.

Baca juga: KPU: Kesalahan Entry Data di 5 TPS Akan Segera Dikoreksi

Ia meminta Bawaslu sebagai lembaga yang berkompeten menyelidiki untuk mengetahui apakah betul-betul kesalahan manusia atau modus lain.

"Berikan kepastian kepada kami bahwa itu bukan kecurangan itu betul-betul human error, kami tidak bisa percaya sepenuhnya hanya kepada KPU, tetapi harus dari Bawaslu," ujarnya. 

Laporan BPP DKI Prabowo-Sandiaga diterima Sentra Gakumdu Bawaslu DKI Jakarta dengan nomor laporan 017/LP/PP/Prov/12.00/IV/2019.

Baca juga: KPU Koreksi Kesalahan Entry Data Situng 9 TPS

Dia juga meminta kepada relawan di empat daerah yang juga terjadi kesalahan input data juga ikut melaporkan.

Empat daeraah terebut yakni di Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, dan Riau.

"Berdasarkan pasal yang kami laporkan pasal 532 itu ancamannya kurang lebih sekitar empat tahun. (Pasal) 532, 535, dan 536 itu ancamannya kira-kira empat tahun, karena ini perbuatan serius jadi ancamannya serius," kata Yupen. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Rumah Mertua Irjen Ferdy Sambo Turut Digeledah hingga 6 Jenis Barang Disita...

Saat Rumah Mertua Irjen Ferdy Sambo Turut Digeledah hingga 6 Jenis Barang Disita...

Megapolitan
Alarm Covid-19 di Jakarta Kembali Berbunyi, Ini puluhan RT yang Jadi Zona Merah...

Alarm Covid-19 di Jakarta Kembali Berbunyi, Ini puluhan RT yang Jadi Zona Merah...

Megapolitan
Ironi Warga Tanah Abang, Tinggal di Pusat Jakarta tetapi Kesulitan Dapat Air Bersih

Ironi Warga Tanah Abang, Tinggal di Pusat Jakarta tetapi Kesulitan Dapat Air Bersih

Megapolitan
Saat Cinta Buat Gelap Mata, Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Pacar di Bangka karena Cemburu

Saat Cinta Buat Gelap Mata, Petugas PPSU Tendang dan Tabrak Pacar di Bangka karena Cemburu

Megapolitan
Buruh 'Long March' dari Gedung Sate Bandung ke Jakarta untuk Demo di DPR, Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut

Buruh "Long March" dari Gedung Sate Bandung ke Jakarta untuk Demo di DPR, Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Perpindahan IKN Bantu Kurangi Potensi Jakarta Tenggelam

Wagub DKI Sebut Perpindahan IKN Bantu Kurangi Potensi Jakarta Tenggelam

Megapolitan
Ini Alasan Santri yang Aniaya Teman hingga Tewas Dipenjara meski Masih Anak-anak

Ini Alasan Santri yang Aniaya Teman hingga Tewas Dipenjara meski Masih Anak-anak

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus 2022: Bertambah 236 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 2.032

UPDATE 9 Agustus 2022: Bertambah 236 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 2.032

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus 2022: Bertambah 350 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangsel Kini 826

UPDATE 9 Agustus 2022: Bertambah 350 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangsel Kini 826

Megapolitan
Nasib Santri yang Aniaya Teman hingga Tewas di Ponpes Tangerang, Kini Ditahan di Sel Anak

Nasib Santri yang Aniaya Teman hingga Tewas di Ponpes Tangerang, Kini Ditahan di Sel Anak

Megapolitan
Anies Tak Pakai Masker Saat Hadiri Lomba, Anggota Dewan: Masyarakat Butuh Teladan di Tengah Peningkatan Kasus Covid-19

Anies Tak Pakai Masker Saat Hadiri Lomba, Anggota Dewan: Masyarakat Butuh Teladan di Tengah Peningkatan Kasus Covid-19

Megapolitan
Ribuan Buruh Akan Demo di Depan Gedung DPR Hari Rabu Ini, Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja

Ribuan Buruh Akan Demo di Depan Gedung DPR Hari Rabu Ini, Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Siang hingga Sore

Megapolitan
Ada Demo Buruh di Depan Gedung DPR Hari Ini, Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas di Kawasan Senayan

Ada Demo Buruh di Depan Gedung DPR Hari Ini, Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas di Kawasan Senayan

Megapolitan
Tak Bisa Dianggap Remeh, Polusi Udara di Jabodetabek Tingkatkan Risiko Kematian Dini

Tak Bisa Dianggap Remeh, Polusi Udara di Jabodetabek Tingkatkan Risiko Kematian Dini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.