Kata Ketua DPRD DKI soal Kemungkinan Sandiaga Kembali Jadi Wagub

Kompas.com - 22/04/2019, 21:04 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pihaknya bakal mengikuti aturan dan proses terkait pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Ia mengatakan, kemungkinan calon wakil presiden nomor 02, Sandiaga Uno, kembali sebagai wagub DKI tergantung pada partai pengusung gubernur, yakni PKS dan Partai Gerindra.

"Sekarang sudah ada dua nama kan, itu pun belum kita laksanakan itu loh. Sampai hari ini belum di paripurnakan," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Reaksi Anies Saat Ditanya Kemungkinan Sandiaga Jadi Wagub DKI Lagi

Kedua partai pengusung pemimpin DKI, yaitu PKS dan Gerindra, telah mengajukan dua nama cawagub.

Kedua nama itu yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Menurut Prasetio, kedua nama tersebut harus terlebih dahulu diproses sebelum adanya nama-nama baru, termasuk nama Sandiaga.

"Dua (calon) itu kan sudah bisa paripurnakan, baru kita bisa mendapatkan salah satu hasil. Gitu ya, di terima atau tidak. kalau tidak diterima pengajuan lagi koalisi partainya, nah koalisi partai itu kan partai Gerindra dengan PKS. Itu aja, di luar dari itu saya rasa enggak bisa," ujar dia.

Prasetio mengatakan, soal etis atau tidaknya, pihaknya hanya akan mengikuti aturan dan proses yang ada.

"Kita liat aturannya saja begitu loh, masalah etis enggak etis (Sandi balik jadi Wagub DKI) itu logikanya saja. Itu sudah buat surat pengunduran, logikanya saja. Karena kamikan bukan partai pengusung kita tunggu dari dua nama fraksi itu karena keputusan ada di dalam dewan yang harus kuorum," kata Prasetio.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menjawab, tak ada aturan yang melarang Sandiaga kembali menjadi wagub.

"Tidak ada aturan yang melarang," kata Akmal ketika dihubungi wartawan, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Hidayat: Monggo Kalau Sandiaga Mau Balik Jadi Wagub DKI, tapi Belum Tentu Kalah Pilpres

Kendati demikian, Akmal mengingatkan langkah itu tidak etis. Ia menilai, jika hal itu dilakukan, harus ada argumentasi yang kuat atas inkonsistensi itu.

"Tidak ada larangan, cuma karena kita kan tidak melulu persoalan aturan. Ada etika harus diperhatikan," ucap dia.

"Ketika ingin menarik lagi harus ada argumentasi jelas kenapa ditarik. Publik pasti bertanya itu, karena haknya ada di partai pengusung," kata Akmal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

Megapolitan
UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Megapolitan
Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Megapolitan
Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Megapolitan
Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Megapolitan
Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Megapolitan
PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Megapolitan
Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X