Kompas.com - 23/04/2019, 17:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai dengan Rp 1 Miliar.

Revisi pergub itu menuai protes karena Anies menetapkan kebijakan penggratisan PBB itu hanya sampai 31 Desember 2019.

Baca juga: Anies Sebut PBB Gratis Akan Diperluas hingga Guru dan Mantan Presiden

Dalam pembukaan revisi pergub itu dijelaskan bahwa pergub direvisi lantaran adanya perubahan objek pajak bangunan yang tidak sesuai dengan kriteria berdasarkan pendataan.

Karena itu, dalam revisinya, Anies menyelipkan Pasal 2A yang berbunyi, "Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan."

Kemudian di antara pasal 4 dan 5 diselipkan juga pasal 4A yang berbunyi, "Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019."

Setelah itu, diselipkan pula pasal 5A yang isinya, "Wajib pajak orang pribadi yang telah diberikan pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2018 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diberikan pembebasan PBB-P2."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Revisi sebelumnya pada 2018 tak lagi berlaku.

Baca juga: Anies Bantah Hentikan Kebijakan PBB Gratis

Anies membantah revisi ini bermaksud untuk menghentikan kebijakan penggratisan PBB.

"Revisi itu bukan berarti dihilangkan, revisi kan bisa ditambah. Bukan misalnya sekarang nih Rp 1 miliar, boleh nggak besok di bawah Rp 2 miliar? Boleh kan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Anies mengatakan alih-alih dihentikan, kebijakan penggratisan PBB itu akan diperluas.

"Dan kami rencana menambahkan tahun ini, kami rencananya akan bangun ini semua guru bebas PBB di Jakarta, semua guru, kemudian termasuk pensiunan guru," ujar Anies.

Kebijakan pembebasan PBB ini pertama kali diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015. Saat ini ada 990.437 rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar yang dibebaskan pajaknya. Pergub seputar PBB bisa diakses di jdih.jakarta.go.id.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tracing Covid-19 Rendah, Pemkot Tangerang Minta Hal Ini ke Kemenkes

Tracing Covid-19 Rendah, Pemkot Tangerang Minta Hal Ini ke Kemenkes

Megapolitan
Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Megapolitan
KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Megapolitan
Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Megapolitan
Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Megapolitan
Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Megapolitan
Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Warga Sebut Banyak Pemotor Hampir Celaka

Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Warga Sebut Banyak Pemotor Hampir Celaka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dokter, Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Memang Idap Demensia

Hasil Pemeriksaan Dokter, Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Memang Idap Demensia

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Wagub DKI: Peringatan bagi Kita Semua untuk Hati-hati

Jakarta PPKM Level 2, Wagub DKI: Peringatan bagi Kita Semua untuk Hati-hati

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pademangan, Diduga akibat Korsleting pada AC

Kebakaran Ruko di Pademangan, Diduga akibat Korsleting pada AC

Megapolitan
Bakal Sediakan Arena Balap, Kapolda Metro: Pembalap Liar Akan Saya Fasilitasi, Bukan Dimusuhi

Bakal Sediakan Arena Balap, Kapolda Metro: Pembalap Liar Akan Saya Fasilitasi, Bukan Dimusuhi

Megapolitan
APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.