Langkah Anies Revisi Kebijakan Penggratisan PBB yang Disalahartikan...

Kompas.com - 24/04/2019, 07:31 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi kebijakan penggratisan pajak bumi dan bangunan ( PBB) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat membuat heboh dan disalahartikan.

Pasalnya, revisi melalui Pergub Nomor 38 tahun 2019 itu menyebut pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

Ketika pertama ditanya soal ini pada Senin (22/4/2019), Anies engan menjelaskan dengan spesifik nasib kebijakan itu setelah 2019.

"Yang penting pada tahun 2019, itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting," kata Anies, Senin.

Ia hanya menyebut tengah melakukan "fiskal kadaster" atau inventarisasi ulang terhadap rumah-rumah yang selama ini digratiskan pajaknya.

Baca juga: Anies Bantah Hentikan Kebijakan PBB Gratis

Keesokan harinya, Selasa (23/4/2019), Anies kecewa karena revisinya itu ditafsirkan sebagai penghentian program penggratisan PBB.

Ia membantah akan mengentikan program yang digulirkan oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu. Kendati demikian, Anies tetap tak menjelaskan alasan adanya pembatasan hingga 31 Desember 2019.

"Revisi itu bukan berarti dihilangkan, revisi kan bisa ditambah. Bukan misalnya sekarang nih Rp 1 miliar, boleh enggak besok di bawah Rp 2 miliar? Boleh kan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Penggratisan PBB akan diperluas

Anies mengatakan, alih-alih dihentikan, kebijakan penggratisan PBB itu akan diperluas. Warga yang merupakan guru, veteran, pensiunan PNS, mantan Presiden hingga wakil Presiden, rencananya juga akan dibebaskan dari PBB.

Baca juga: Anies Sebut PBB Gratis Akan Diperluas hingga Guru dan Mantan Presiden

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok Mulai 7 Juli, Jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok Mulai 7 Juli, Jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Megapolitan
Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Megapolitan
Pesepeda di Tangsel Akan Diawasi Polisi Tiap Akhir Pekan

Pesepeda di Tangsel Akan Diawasi Polisi Tiap Akhir Pekan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 Depok: Tambahan 12 Pasien Positif dalam Sehari

UPDATE Covid-19 Depok: Tambahan 12 Pasien Positif dalam Sehari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X