3 Petugas KPPS Meninggal, KPU Kota Bekasi Harap Ada Evaluasi Jam Kerja

BEKASI, KOMPAS.com - Sudah ada tiga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bekasi yang meninggal karena faktor kelelahan mengurus pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nurul Sumarheni berharap ada evaluasi terkait sistem kerja petugas KPPS yang dianggap memikul beban kerja yang berat.

"Mudah-mudahan sistem ini bisa dievaluasi secara menyeluruh, supaya juga bisa memanusiakan para penyelenggara pemilu. Sebenarnya juga kami sering bekerja dalam situasi yang tidak manusiawi," kata Nurul di kediaman Sudirdjo, anggota KPPS yang gugur, Selasa (23/4/2019).

Adapun saat ini sudah ada tiga petugas KPPS di Kota Bekasi yang meninggal dunia. Ketiganya yakni, Ahmad Salahudin (43), Ketua KPPS TPS 081, RT 03, RW 10, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Baca juga: 3 Petugas KPPS di Bekasi Meninggal dalam Sepekan Pasca-Pemilu 2019...

Dia meninggal dunia pada Kamis (18/4/2019) pagi karena kelelahan hingga mengalami kecelakaan saat hendak mengantarkan anaknya ke Pesantren di daerah Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Fransiskus Asis Ismantara (53) Ketua KPPS TPS 031, RT 07 RW 02, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi yang meninggal dunia pada Jumat (19/4/2019) sekitar pukul 04.40 WIB subuh karena serangan jantung.

Serta, Sudirdjo (66), anggota KPPS TPS 126, Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur yang meninggal pada Selasa siang kemarin karena penyakit komplikasi.

Nurul menambahkan, pada dasarnya ketiga petugas KPPS yang gugur tersebut berawal dari kelelahan pasca mengurus pemilu sehingga berdampak pada kondisi fisik menjadi lemah, lalu sakit, bahkan meninggal dunia.

Baca juga: Lelahnya Petugas KPPS Saat Penghitungan Suara

Dia pun berharap ada evaluasi sistem jam kerja petugas KPPS untuk pemilu selanjutnya. Mengingat pada pemilu tahun ini, banyak petugas KPPS yang baru selesai menghitung pagi dini hari bahkan pada pagi hari.

"Kami penyelenggara pemilu harus bekerja lebih dari 24 jam. Kami ingin para pembuat kebijakan UU yang di terhormat di DPR RI. Mudah-mudahan mendengar dan melihat ini. Bahwa di seluruh Indonesia para penyelenggara pemilu itu berguguran. Jadi saya sangat berharap ini dievaluasi secara menyuluruh," ujar Nurul.