Pro-Kontra Anies Revisi Kebijakan Pembebasan PBB...

Kompas.com - 25/04/2019, 09:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan ( PBB) yang direvisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai pro-kontra dari mitra kerjanya di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali misalnya, mendukung penuh keputusan Anies untuk tak lagi membebaskan PBB bagi rumah tinggal yang dijadikan bangunan komersil.

Kebijakan ini tertuang melalui Pergub Nomor 38 tahun 2019 yang merevisi Pergub Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp 1 miliar.

Revisi itu menyebut pembebasan PBB tak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah fungsi dan kepemilikan.


"Untuk yang digunakan usaha kos-kosan, warung, Alfamart, Indomaret, atau apa bentuknya itu harus dikenakan," kata Ashraf ketika dihubungi, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Apresiasi Wacana Perluasan Pembebasan PBB tetapi...

Ashraf juga mengapresiasi rencana Anies untuk memperluas program pembebasan PBB ke guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunannya; purnawirawan TNI dan Polri; pensiunan PNS; hingga mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur.

Ia bahkan mengusulkan agar pajak juga dibebaskan bagi rumah tinggal yang nilai jualnya Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

"Kalau memang ditambah artinya ada kepedulian gubernur terhadap rakyat kan. Khususnya PNS, guru, TNI, Polri, itu kan bijak," ujar Ashraf.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus. Bestari juga mengusulkan agar rumah yang di bawah Rp 2 miliar digratiskan.

Baca juga: Ketua Komisi C DPRD DKI Tolak PBB Gratis Diperluas

Ia menilai, pembebasan PBB untuk rumah dengan nilai jual hingga Rp 2 miliar tidak akan berdampak banyak pada pendapatan daerah. Sebab, APBD Pemprov DKI mencapai Rp 89 triliun dan belum optimal penyerapannya.

"Pemasukan ataupun APBD kita cukup tinggi dan sekarang pun kelihatan sisa anggaran kita Rp17 triliun. Jadi, kalau kita berikan kebahagiaan pada masyarakat dengan berikan insentif (pembebasan PBB) wajar," ujar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Revitalisasi TIM Dimoratorium, Jakpro Khawatir Lukisan Mahal Seniman Terbengkalai

Jika Revitalisasi TIM Dimoratorium, Jakpro Khawatir Lukisan Mahal Seniman Terbengkalai

Megapolitan
Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Megapolitan
Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Megapolitan
Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Megapolitan
Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Megapolitan
Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Megapolitan
Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Megapolitan
Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Megapolitan
Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Megapolitan
Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Megapolitan
Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Megapolitan
35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

Megapolitan
Benyamin Sesalkan Aksi Protes yang Libatkan Pelajar Terhadap Pembangunan Rusunami di Ciputat

Benyamin Sesalkan Aksi Protes yang Libatkan Pelajar Terhadap Pembangunan Rusunami di Ciputat

Megapolitan
Kena Protes Sekolah, Pihak Rusunami di Ciputat Akan Minimalisasi Debu dari Proyek

Kena Protes Sekolah, Pihak Rusunami di Ciputat Akan Minimalisasi Debu dari Proyek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X