Kompas.com - 25/04/2019, 09:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang direvisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai pro-kontra dari mitra kerjanya di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali misalnya, mendukung penuh keputusan Anies untuk tak lagi membebaskan PBB bagi rumah tinggal yang dijadikan bangunan komersil.

Kebijakan ini tertuang melalui Pergub Nomor 38 tahun 2019 yang merevisi Pergub Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp 1 miliar.

Revisi itu menyebut pembebasan PBB tak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah fungsi dan kepemilikan.

"Untuk yang digunakan usaha kos-kosan, warung, Alfamart, Indomaret, atau apa bentuknya itu harus dikenakan," kata Ashraf ketika dihubungi, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Apresiasi Wacana Perluasan Pembebasan PBB tetapi...

Ashraf juga mengapresiasi rencana Anies untuk memperluas program pembebasan PBB ke guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunannya; purnawirawan TNI dan Polri; pensiunan PNS; hingga mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur.

Ia bahkan mengusulkan agar pajak juga dibebaskan bagi rumah tinggal yang nilai jualnya Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

"Kalau memang ditambah artinya ada kepedulian gubernur terhadap rakyat kan. Khususnya PNS, guru, TNI, Polri, itu kan bijak," ujar Ashraf.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus. Bestari juga mengusulkan agar rumah yang di bawah Rp 2 miliar digratiskan.

Baca juga: Ketua Komisi C DPRD DKI Tolak PBB Gratis Diperluas

Ia menilai, pembebasan PBB untuk rumah dengan nilai jual hingga Rp 2 miliar tidak akan berdampak banyak pada pendapatan daerah. Sebab, APBD Pemprov DKI mencapai Rp 89 triliun dan belum optimal penyerapannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Maling Mobil di Bekasi Tabrak 8 Warga saat Kabur, Diamuk Massa di Cakung

Megapolitan
Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Megapolitan
Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Megapolitan
Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Megapolitan
Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Megapolitan
Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Megapolitan
Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Megapolitan
Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Megapolitan
Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

Megapolitan
Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Megapolitan
8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

Megapolitan
Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X