Tak Ingin Jadi Sarang Nyamuk, Alasan Anies Naikkan PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol

Kompas.com - 25/04/2019, 11:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA,  KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ingin lahan kosong di jalan-jalan protokol menjadi sarang nyamuk.

Ia menyebut banyak lahan kosong ditutup seng dan menjadi sumber penyakit.

"Tidak jelas di dalamnya. Ada yang tumbuh binatang-binatang liar kemudian tentu saja kami kemarin merasakan ada problem nyamuk. Lahan kosong seperti inilah tempat mereka bersarang kemudian kegiatan yang tidak sepatutnya terjadi di situ," ujar Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Pro-Kontra Anies Revisi Kebijakan Pembebasan PBB...

Anies mengatakan, lahan-lahan kosong sepatutnya jadi ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Jangan menjadi tempat semak belukar tanaman liar binatang liar dan pemanfaatannya bisa macam-macam. Bisa menjadi taman, bisa menjadi tempat bermain, bisa-bisa banyak hal yang tak jelas dikerjakan di situ," katanya. 

Oleh karena itu, Anies menaikkan pajak hingga dua kali lipat bagi pemilik lahan kosong di sepanjang jalan protokol di Ibu Kota.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Sandiaga Tak Hadiri Syukuran di TMII | Anies Revisi Kebijakan Penggratisan PBB

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Obyek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Pasal 3 pergub itu menyebut tanah kosong yang dimaksud beralamat di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Namun, jika lahan itu difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan bisa diakes masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen.

Baca juga: Bestari: Saran Saya, Rumah Rp 2 Miliar ke Bawah Pun Gratis PBB

Kebijakan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Megapolitan
Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Megapolitan
Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Megapolitan
Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Megapolitan
Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Megapolitan
Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Megapolitan
UPDATE 10 April: Tambah 22 Kasus di Kota Tangerang, 236 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 10 April: Tambah 22 Kasus di Kota Tangerang, 236 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Geger Benda Mencurigakan di Masjid di Pondok Aren, Ditinggalkan karena Alasan Berat

Geger Benda Mencurigakan di Masjid di Pondok Aren, Ditinggalkan karena Alasan Berat

Megapolitan
Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X