Tak Ingin Jadi Sarang Nyamuk, Alasan Anies Naikkan PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol

Kompas.com - 25/04/2019, 11:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui saat mengunjungi Pulau Sebira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA,  KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ingin lahan kosong di jalan-jalan protokol menjadi sarang nyamuk.

Ia menyebut banyak lahan kosong ditutup seng dan menjadi sumber penyakit.

"Tidak jelas di dalamnya. Ada yang tumbuh binatang-binatang liar kemudian tentu saja kami kemarin merasakan ada problem nyamuk. Lahan kosong seperti inilah tempat mereka bersarang kemudian kegiatan yang tidak sepatutnya terjadi di situ," ujar Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Pro-Kontra Anies Revisi Kebijakan Pembebasan PBB...

Anies mengatakan, lahan-lahan kosong sepatutnya jadi ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Jangan menjadi tempat semak belukar tanaman liar binatang liar dan pemanfaatannya bisa macam-macam. Bisa menjadi taman, bisa menjadi tempat bermain, bisa-bisa banyak hal yang tak jelas dikerjakan di situ," katanya. 

Oleh karena itu, Anies menaikkan pajak hingga dua kali lipat bagi pemilik lahan kosong di sepanjang jalan protokol di Ibu Kota.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Sandiaga Tak Hadiri Syukuran di TMII | Anies Revisi Kebijakan Penggratisan PBB

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Obyek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Pasal 3 pergub itu menyebut tanah kosong yang dimaksud beralamat di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Namun, jika lahan itu difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan bisa diakes masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen.

Baca juga: Bestari: Saran Saya, Rumah Rp 2 Miliar ke Bawah Pun Gratis PBB

Kebijakan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Megapolitan
Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Megapolitan
Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Megapolitan
Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Megapolitan
Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Megapolitan
Animo Street Race Ancol Tinggi, Masih Ada yang Mau Daftar Saat Kapasitas Peserta Penuh

Animo Street Race Ancol Tinggi, Masih Ada yang Mau Daftar Saat Kapasitas Peserta Penuh

Megapolitan
Tarif KRL Akan Naik, YLKI Sebut Masyarakat Setuju asal Ada Peningkatan Pelayanan

Tarif KRL Akan Naik, YLKI Sebut Masyarakat Setuju asal Ada Peningkatan Pelayanan

Megapolitan
Transmisi Lokal Omicron di Jakarta Tembus 153 Kasus, Wagub DKI Minta Warga Hati-hati

Transmisi Lokal Omicron di Jakarta Tembus 153 Kasus, Wagub DKI Minta Warga Hati-hati

Megapolitan
Bertambah Lagi, Kasus Covid-19 Selama PTM di Jakarta Ditemukan di 15 Sekolah

Bertambah Lagi, Kasus Covid-19 Selama PTM di Jakarta Ditemukan di 15 Sekolah

Megapolitan
Pedagang Belum Mengetahui Rencana Revitalisasi di Pasar Induk Kramatjati

Pedagang Belum Mengetahui Rencana Revitalisasi di Pasar Induk Kramatjati

Megapolitan
Setelah Ancol, Street Race Rencananya Digelar di Serpong Tangsel

Setelah Ancol, Street Race Rencananya Digelar di Serpong Tangsel

Megapolitan
Ini 8 Kelas yang Bertanding di Ajang Street Race Ancol

Ini 8 Kelas yang Bertanding di Ajang Street Race Ancol

Megapolitan
Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek untuk Keadilan

Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek untuk Keadilan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.