Era Jokowi Beri Diskon PBB untuk Veteran, Kini Anies Gratiskan Seluruhnya

Kompas.com - 25/04/2019, 16:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penambahan penggratisan PBB untuk masyarakat Jakarta, Rabu (24/4/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penambahan penggratisan PBB untuk masyarakat Jakarta, Rabu (24/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggratiskan pajak bumi dan bangunan bagi guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunannya, veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, hingga mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 yang diterbitkan Rabu (24/4/2019) kemarin.

"Pembebasan seluruhnya sebesar 100 persen atas PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada wajib pajak," demikian bunyi Pasal 2 Pergub tersebut.

Dalam Pasal 10 disebut, Pergub ini membatalkan Pergub Nomor 84 Tahun 2013 dan revisinya Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015. Pergub Nomor 84 Tahun 2013 yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Joko Widodo itu hanya memberikan keringanan pajak 75 persen.

Baca juga: 4 Fakta Revisi Pergub Pembebasan PBB oleh Anies Baswedan

Dengan demikian, para penerima keringanan harus diajukan kembali.

"Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan PBB-P2 berdasarkan peraturan gubernur ini," demikian bunyi Pasal 9 huruf a.

Dalam video klarifikasinya soal revisi program pembebasan PBB yang diunggah di media sosial beberapa waktu lalu, Anies menilai keringanan diberikan karena mereka adalah warga terhormat.

Baca juga: Tak Ingin Jadi Sarang Nyamuk, Alasan Anies Naikkan PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol

"Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan, dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan," ujar Anies dalam video, Selasa (23/4/2019).

Kelompok ini, kata Anies, tak perlu membayar PBB lagi. Begitu pula anak dan cucunya atau tiga generasi ke bawah yang masih menggunakan rumah itu.

"Dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial, tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan," ujar Anies.

Baca juga: Pro-Kontra Anies Revisi Kebijakan Pembebasan PBB...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tidak Banding, Grand Indonesia Siap Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar ke Ahli Waris Henk Ngantung

Tidak Banding, Grand Indonesia Siap Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar ke Ahli Waris Henk Ngantung

Megapolitan
Polisi Tangkap Wanita yang Buang Bayinya di Selokan di Pulogadung

Polisi Tangkap Wanita yang Buang Bayinya di Selokan di Pulogadung

Megapolitan
Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, Ini Pernyataan dari Kemenkes

Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, Ini Pernyataan dari Kemenkes

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Megapolitan
Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Megapolitan
Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Megapolitan
Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Megapolitan
Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X