Anies Naikkan PBB Lahan Kosong, Bestari Usul Audit Gedung Pemda dan Swasta

Kompas.com - 25/04/2019, 17:12 WIB
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaudit pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) gedung pemda dan gedung swasta.

Bestari mengusulkan hal ini ketika ditanya soal kebijakan baru Anies menaikkan pajak bumi dan bangunan ( PBB) lahan kosong di sepanjang jalan protokol.

"Di Gedung DPRD cek lah dari luasan itu mana ruang terbuka hijaunya 10 persen. Di gedung pemerintahan saja seperti itu bagaimana di gedung perkantoran Sudirman dan Thamrin yang dihabiskan semuanya. Nah itu perlu diaudit," kata Bestari ketika dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Tak Ingin Jadi Sarang Nyamuk, Alasan Anies Naikkan PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol

Menurut Bestari, Pemprov DKI punya banyak lahan dan bangunan terbengkalai.

Pengawasan DKI terhadap kewajiban swasta menyediakan 10 persen RTH dipertanyakan.

"Saya meragukan. Contoh satu sajalah, cek area pom bensin. Di mana 10 persen terbuka hijaunya? Ini masih banyak. Jadi jangan disalahkan cuman masyarakat, tetapi juga dunia usaha, gedung-gedung, kantor-kantor, sepertinya ada pembiaran. Padahal mestinya ada kompensasi yang jelas," ujarnya. 

Baca juga: Pengembang Anggap Diskon PBB Lahan Kosong untuk RTH Tidak Jelas

Kendati demikian, Bestari menilai kebijakan Anies menaikkan pajak lahan kosong sudah tepat.

Selain untuk menambah ruang terbuka hijau, langkah itu juga bisa memperindah pemandangan.

"Yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu, perkantoran yang menampung tenaga kerja banyak akhirnya jadi lahan mati dan menjadi semak belukar. Enggak bagus dipandang mata. Jadi ini kebijakan yang bagus saya kira dan perlu didukung," kata Bestari. 

Baca juga: PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol DKI Naik Dua Kali Lipat

Sebelumnya, Anies menaikkan pajak hingga dua kali lipat bagi pemilik lahan kosong di sepanjang jalan protokol di Ibu Kota.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Pasal 3 pergub itu menyebut tanah kosong yang dimaksud beralamat di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Baca juga: Ribuan Lembar Lapisan E-KTP Tercecer di Lahan Kosong di Cimanggis

Namun, jika lahan itu difungsikan sebagai RTH dan bisa diakes masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen.

Kebijakan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Legalitas Revitalisasi Monas Dipertanyakan...

Saat Legalitas Revitalisasi Monas Dipertanyakan...

Megapolitan
Seorang Pasien RSPI Sulianti Saroso Diduga Terinfeksi Virus Corona

Seorang Pasien RSPI Sulianti Saroso Diduga Terinfeksi Virus Corona

Megapolitan
Ini Keunggulan PT Bahana Prima Nusantara sehingga Menangkan Tender Proyek Revitalisasi Monas

Ini Keunggulan PT Bahana Prima Nusantara sehingga Menangkan Tender Proyek Revitalisasi Monas

Megapolitan
4 Fakta Warga AS Ditangkap karena Menyelundupkan Brownies Ganja

4 Fakta Warga AS Ditangkap karena Menyelundupkan Brownies Ganja

Megapolitan
Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Tuduhan PSI dan Perlawanan Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Megapolitan
Gang Royal, Lokalisasi Setengah Abad yang Jual Anak di Bawah Umur

Gang Royal, Lokalisasi Setengah Abad yang Jual Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Bukan Asli Betawi, 'Lu', 'Gue', 'Cincong' Ternyata Terpengaruh Kultur Tionghoa

Bukan Asli Betawi, "Lu", "Gue", "Cincong" Ternyata Terpengaruh Kultur Tionghoa

Megapolitan
[KLARIFIKASI] Spanduk Tolak Mandikan Jenazah Pendukung Pembangunan Gereja di Serpong

[KLARIFIKASI] Spanduk Tolak Mandikan Jenazah Pendukung Pembangunan Gereja di Serpong

Megapolitan
Perjalanan Agung Wicaksono Pimpin Transjakarta hingga Mengundurkan Diri

Perjalanan Agung Wicaksono Pimpin Transjakarta hingga Mengundurkan Diri

Megapolitan
Spanduk Bernada Ujaran Kebencian yang Berujung Jeruji Besi Bagi Ketua Goib Jaktim

Spanduk Bernada Ujaran Kebencian yang Berujung Jeruji Besi Bagi Ketua Goib Jaktim

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Izin Revitalisasi Monas Dipersoalkan | Pembantaian Etnis Tionghoa di Kali Angke

[POPULER JABODETABEK] Izin Revitalisasi Monas Dipersoalkan | Pembantaian Etnis Tionghoa di Kali Angke

Megapolitan
Menengok Dhanagun, Wihara Berusia 3 Abad di Bogor

Menengok Dhanagun, Wihara Berusia 3 Abad di Bogor

Megapolitan
5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

Megapolitan
Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Megapolitan
Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X