Anies Naikkan PBB Lahan Kosong, Bestari Usul Audit Gedung Pemda dan Swasta

Kompas.com - 25/04/2019, 17:12 WIB
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaudit pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) gedung pemda dan gedung swasta.

Bestari mengusulkan hal ini ketika ditanya soal kebijakan baru Anies menaikkan pajak bumi dan bangunan ( PBB) lahan kosong di sepanjang jalan protokol.

"Di Gedung DPRD cek lah dari luasan itu mana ruang terbuka hijaunya 10 persen. Di gedung pemerintahan saja seperti itu bagaimana di gedung perkantoran Sudirman dan Thamrin yang dihabiskan semuanya. Nah itu perlu diaudit," kata Bestari ketika dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Tak Ingin Jadi Sarang Nyamuk, Alasan Anies Naikkan PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol

Menurut Bestari, Pemprov DKI punya banyak lahan dan bangunan terbengkalai.

Pengawasan DKI terhadap kewajiban swasta menyediakan 10 persen RTH dipertanyakan.

"Saya meragukan. Contoh satu sajalah, cek area pom bensin. Di mana 10 persen terbuka hijaunya? Ini masih banyak. Jadi jangan disalahkan cuman masyarakat, tetapi juga dunia usaha, gedung-gedung, kantor-kantor, sepertinya ada pembiaran. Padahal mestinya ada kompensasi yang jelas," ujarnya. 

Baca juga: Pengembang Anggap Diskon PBB Lahan Kosong untuk RTH Tidak Jelas

Kendati demikian, Bestari menilai kebijakan Anies menaikkan pajak lahan kosong sudah tepat.

Selain untuk menambah ruang terbuka hijau, langkah itu juga bisa memperindah pemandangan.

"Yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu, perkantoran yang menampung tenaga kerja banyak akhirnya jadi lahan mati dan menjadi semak belukar. Enggak bagus dipandang mata. Jadi ini kebijakan yang bagus saya kira dan perlu didukung," kata Bestari. 

Baca juga: PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol DKI Naik Dua Kali Lipat

Sebelumnya, Anies menaikkan pajak hingga dua kali lipat bagi pemilik lahan kosong di sepanjang jalan protokol di Ibu Kota.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Pasal 3 pergub itu menyebut tanah kosong yang dimaksud beralamat di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

Baca juga: Ribuan Lembar Lapisan E-KTP Tercecer di Lahan Kosong di Cimanggis

Namun, jika lahan itu difungsikan sebagai RTH dan bisa diakes masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen.

Kebijakan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

369 Karyawan Positif Covid-19, PT Epson Hentikan Operasional hingga Sediakan Tempat Isolasi Karyawan

369 Karyawan Positif Covid-19, PT Epson Hentikan Operasional hingga Sediakan Tempat Isolasi Karyawan

Megapolitan
Sempat Tergenang, Banjir di Dekat TPU Karet Bivak Sudah Surut

Sempat Tergenang, Banjir di Dekat TPU Karet Bivak Sudah Surut

Megapolitan
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, Sebuah Mobil Ringsek

Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, Sebuah Mobil Ringsek

Megapolitan
Banjir Setinggi 30 Cm Menggenangi Kawasan Citraland

Banjir Setinggi 30 Cm Menggenangi Kawasan Citraland

Megapolitan
Sempat Tergenang, Banjir di Jalan Jenderal Sudirman dan Kolong Semanggi Sudah Surut

Sempat Tergenang, Banjir di Jalan Jenderal Sudirman dan Kolong Semanggi Sudah Surut

Megapolitan
Hujan Selama 3 Jam, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Banjir

Hujan Selama 3 Jam, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Banjir

Megapolitan
Sempat Banjir, Kolong Jembatan Dukuh Atas Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Sempat Banjir, Kolong Jembatan Dukuh Atas Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Megapolitan
369 Karyawannya Positif Covid-19, PT Epson Jadi Klaster Industri Terbesar

369 Karyawannya Positif Covid-19, PT Epson Jadi Klaster Industri Terbesar

Megapolitan
Pemprov DKI Cairkan Dana Kartu Lansia dan Disabilitas Triwulan III

Pemprov DKI Cairkan Dana Kartu Lansia dan Disabilitas Triwulan III

Megapolitan
Polisi Pastikan 5 Jenazah ABK di Dalam Freezer Tewas karena Miras Oplosan

Polisi Pastikan 5 Jenazah ABK di Dalam Freezer Tewas karena Miras Oplosan

Megapolitan
Kapasitas ICU Sering Penuh, Pemkot Bekasi Tambah 26 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Kapasitas ICU Sering Penuh, Pemkot Bekasi Tambah 26 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Megapolitan
Katulampa Siaga 1, Bima Arya Ingatkan Anies Untuk Waspada

Katulampa Siaga 1, Bima Arya Ingatkan Anies Untuk Waspada

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Angkot Penganiaya Warga di Duren Sawit

Polisi Tangkap Sopir Angkot Penganiaya Warga di Duren Sawit

Megapolitan
Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Megapolitan
Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X