KPU Jaktim: Kesalahan Input C1 di Salah Satu TPS Murni Human Error

Kompas.com - 25/04/2019, 19:43 WIB
Ketua KPUD Jakarta Timur Wage Wardana di gudang penyimpanan surat suara di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (19/2/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKetua KPUD Jakarta Timur Wage Wardana di gudang penyimpanan surat suara di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (19/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Wage Wardana menjelaskan, insiden salah input form C1 dari salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta Timur yang dilakukan petugasnya murni karena human error.

Wage menyampaikan hal itu saat memenuhi panggilan pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Wage menjelaskan, kesalahan penginputan data C1 pada Situs Informasi Penghitungan Suara (Situng) terjadi karena form C1 antara TPS 93 Bidara Cina dengan TPS 93 Cipinang Cempedak tertukar.

"Jadi waktu input form C1 itu tertukar karena letak form keduanya berdekatan. Kedua TPS ini soalnya sama-sama berada di Kecamatan Jatinegara. Ketika petugas hendak menginput datanya ke Situng," ujar dia.

Baca juga: KPU Tantang Tim Prabowo-Hatta Buktikan Dugaan Data C1 Bocor

Wage menyebutkan, penginputan data itu dilakukan petugasnya pada pukul 00.00 WIB tengah malam.

"Setelah dapat kabar ada kesalahan, saya minta data itu di drop. Lalu saya langsung berikan klarifikasi juga, baik di Facebook dan Whatsapp yang intinya mengakui bahwa petugas salah lakukan input," papar Wage.

Wage menghormati pelaporan yang dilakukan tim Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu DKI Jakarta. Menurutnya pelaporan itu merupakan wujud koreksi masyarakat pada kinerja penyelenggara pemilu.

"Saya mengapresiasi pelaporan ini, karena menjadi check and balance buat kami. Selain itu dengan pelaporan ini, kami juga dapat semakin mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat," kata Wage.

Sabtu pekan lalu BPP DKI Jakarta Prabowo-Sandiaga melaporkan KPU RI, KPU Jakarta Timur, serta petugas penginput form C1 ke Bawaslu DKI Jakarta.

"kami menolak dalil yang disampaikan KPU bahwa ini adalah human error, karena kami menolak dalil itu makanya kami melaporkan ke Bawaslu untuk diperiksa apakah ini adalah human error atau ada unsur kesengajaan," kata Ketua Advokasi dan Hukum BPP Prabowo-Sandiaga, Yupen Hadi, Sabtu lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Megapolitan
Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Megapolitan
Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Megapolitan
Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Megapolitan
12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Megapolitan
BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Megapolitan
Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Megapolitan
Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Megapolitan
Fraksi PSI Cari 'Teman' untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Fraksi PSI Cari "Teman" untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X