Banjir Jakarta: Pemprov Andalkan Pembangunan Waduk, DPRD Tagih Naturalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta kembali dilanda banjir pada Jumat (26/4/2019).

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, titik banjir akibat luapan Sungai Ciliwung sebanyak 32 titik hingga Jumat pukul 12.00 WIB.

Pada Sabtu (27/4/2019) pagi, titik banjir bertambah menjadi 37. Titik banjir tersebut berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Untuk wilayah Jakarta Selatan, banjir merendam Kelurahan Pengadegan RW 001, 002, dan 011.

Kemudian, Kelurahan Rawajati RW 001, 003, dan 007; Kelurahan Cikomo RW 001; dan Kelurahan Kebon Baru RW 010.

Lalu di wilayah Jakarta Timur, banjir merendam RW 001, 002, 003, 005, 008, 012 Kelurahan Cawang; RW 001, 002, 004, dan 005 Kelurahan Balekambang; RW 005, 006, 007, 015, 016 Kelurahan Cililitan; RW 004 sampai RW 008 Kelurahan Kampung Melayu; dan RW 006, 007, 011, dan 014 Kelurahan Bidara Cina.

Anies sebut banjir kiriman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, banjir tersebut bukanlah karena hujan di Jakarta, melainkan kiriman dari hulu.

"Di tempat itu tidak ada hujan sebetulnya, kita ini menerima air dari hulu ketika di sana hujannya keras. Karena itu titik-titiknya yang biasanya kena itu limpahan air padahal, kan, Jakarta ya hujan, tetapi tidak ada hujan yang luar biasa di sini. Ini adalah contoh situasi banjir karena kiriman dari selatan," ucap Anies di Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Selain Banjir, Jakarta Juga Terima Sampah Kiriman, Beratnya Setara 17 Mobil Avanza

Selain banjir, aliran-aliran sungai di Jakarta juga menampung sampah yang merupakan kiriman hulu Sungai Ciliwung.

Sampah-sampah tersebut tertampung di beberapa pintu air, termasuk Pintu Air Manggarai.

"Sampah di Manggarai itu Jakarta menampung sampah yang luar biasa banyaknya, kalau lihat sekarang di Manggarai itu bukan sampah di warga kita. Itu sampah yang masuk dari aliran Sungai Ciliwung," ujar Anies.

Bahkan, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, sampah yang menumpuk di Pintu Air Manggarai mencapai 170 ton.

Perlu waduk

Anies mengatakan, untuk menangani banjir yang kini melanda Jakarta, diperlukan pembangunan waduk yang lebih banyak.

Menurut dia, air banjir yang merupakan kiriman dari hulu Sungai Ciliwing harus bisa ditahan sehingga tidak mengalir ke Jakarta dengan volume yang besar.

"Karena kalau kita hanya membereskan di Jakarta tidak ada artinya, mengapa? Karena nanti kita akan berhadapan dengan permukaan laut yang lebih tinggi dari pada permukaan air sungai. Justru yang harus dibereskan adalah bagaimana airnya bisa ditahan di hulu sehingga volume air yang masuk di Jakarta terkendali," kata dia.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Sungai Ciliwung di sekitar Jalan Raya Kalibata meluap dan menyebabkan banjir yang merendam rumah warga di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat ada 17 titik di DKI Jakarta terendam banjir pada Jumat (26/4/2019) pagi akibat luapan Sungai Ciliwung.

Ia menyebut, waduk-waduk ini harus dibangun antara Bogor dan Jakarta, seperti halnya yang sedang dalam masa pembangunan, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi.

Selain kedua waduk tersebut, akan dibangun lebih banyak waduk untuk menahan air.

"Kita akan perlu lebih banyak lagi, di antara Bogor dan Jakarta. Dan ini kita sedang siapkan tempat-tempat yang nantinya bisa dibangun kolam-kolam refensi fungsinya semata-mata untuk menahan aliran air agar tidak langsung semua datang ke Jakarta," lanjut dia.

Baca juga: Banjir Rendam 37 Titik di Jakarta Sabtu Pagi

Saat disinggung mengenai program naturalisasi besutannya, Anies tak menjelaskan secara gamblang.

Ia hanya menyebutkan bahwa masalah banjir di Jakarta berasal dari hulu sungai.

"Yang justru diperlukan adalah solusi di hulu masalahya. Jangan solusinya hanya sekadar gejalanya. Gejalanya adalah air naik di Jakarta, tetapi sumber masalahnya adalah karena air yang dari hulu datang ke Jakarta tidak dikendalikan," tutur Anies.

Andalkan bendungan

Alih-alih rencana jangka pendek, Pemprov mengandalkan dua bendungan untuk mengatasi banjir kiriman hulu Sungai Ciliwung.

Dua bendungan yang telah dibangun tersebut adalah bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi.

"Kita ini menerima air dari hulu ketika di sana (hulu) hujannya keras, karena itulah yang dikerjakan membangun dry dam. Insya Allah bendungan selesai tahun ini kalau bendungan itu selesai tahun ini," ujar Anies.

Jika kedua bendungan tersebut telah selesai dikerjakan, lanjut dia, air hujan dari daerah Bogor bisa ditahan.

Dengan demikian, volume air yang datang ke Jakarta tidak melimpah dan meluap.

"Dan kalau itu bisa terjadi maka 30 persen dari potensi itu akan (teratasi)," kata Anies. 

Pembangunan dua bendungan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

DPRD tagih naturalisasi

Ketua Fraksi PDI-P DRPD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut banjir di Jakarta merupakan kiriman dari hulu Sungai Ciliwung.

Menurut dia, jika Anies menyebut penyebab banjir Jakarta dari hulu maka hilirnya juga harus dibenahi.

"Itu persoalan, jangan menyalahkan di sananya. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita membenahi supaya dampak dari banjir kiriman itu tidak berdampak ke masyarakat kita, begitu loh. Kan begitu maksudnya," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Banjir Kiriman Landa Jakarta, Ini Faktanya

Ia menyarankan agar sebaiknya pemprov DKI Jakarta mencari solusi dan konsep penyelesaiannya termasuk melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Apalagi, hingga saat ini konsep penanganan banjir yakni naturalisasi yang sering disebut oleh pemprov tak kunjung terealisasi.

"Antara program naturalisasi dengan program normalisasi itu loh. Ini kan pada tidak temu sehingga kenyataan terhadap kali-kali besar terhambar karena program itu kan," ucap dia.

Berdasarkan penilaiannya, hingga saat ini jajaran SKPD di bawah Anies masih bimbang dan belum sepenuhnya mengerti tentang kebijakan program naturalisasi.

Mau tak mau, kata dia, jika sudah terhimpit, pemprov terpaksa menerapkan program normalisasi.

"Kenapa Pak Anies membuat naturalisasi, karena Pak Anies anti dengan penggusuran. Itu persoalannya di situ, tetapi mau tidak mau karena kondisi kita sudah seperti ini perlu dinormalkan," ujar dia.