Ketua DPRD DKI: Normalisasi Penting, Sekarang Kali Kumuh dan Sempit

Kompas.com - 01/05/2019, 15:00 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai normalisasi sungai penting dikerjakan di Jakarta.

Sebab, sebagai pengendali banjir, saat ini kondisi sungai belum optimal.

"Apa sih normalisasi? Apa sih naturalisasi? Kalau saya secara pribadi sebetulnya (setuju) apa yang diinginkan pemerintah pusat. Normalisasi itu penting. Kenapa? Sekarang kiri-kanan kali sudah kumuh, dari kali besar jadi kecil. Ini harus diberesin," kata Prasetio saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Hari Bumi, Walhi Pertanyakan Konsep Naturalisasi Sungai hingga soal Sampah di Jakarta

Prasetio meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak terjebak dengan konsep naturalisasi sungai yang dicetuskannya sendiri.

Ia meminta Anies tak menutup mata akan buruknya wajah sungai ibu kota.

"Ini yang harus disadari masyarakat. Ini bukan soal populer tidak populer. Ini harus ditindak tegas permasalahan kali," ujarnya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Naturalisasi Sungai ala Anies, Mungkinkah Dilakukan?

Soal program prioritas penanganan banjir, Prasetio berharap Anies lebih jelas dalam menyampaikan konsepnya.

Sebab, hingga saat ini, pemerintah pusat dinilai masih belum paham konsep naturalisasi yang diinginkan Anies.

"Pemerintah pusat oke saja (soal naturalisasi), tetapi enggak tahu kebijakan gubernur yang sekarang bagimana. Iya (sungai) harus diberesin, disatukan persepsi. Saya akan jembatani," kata Prasetio. 

Baca juga: Naturalisasi Sungai yang Dimaksud Anies Sudah Dikerjakan BBWSCC

Normalisasi merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat yang dilaksanakan sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.

Adapun, normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca juga: Rencana Naturalisasi Sungai DKI yang Dipertanyakan...

Namun, prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

Megapolitan
Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Megapolitan
Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Megapolitan
Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Megapolitan
Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

Megapolitan
Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Megapolitan
Baru Beroperasi, Krematorium di TPU Tegal Alur Layani Banyak Jenazah hingga Antre Berhari-hari

Baru Beroperasi, Krematorium di TPU Tegal Alur Layani Banyak Jenazah hingga Antre Berhari-hari

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tak Lagi Wajib Bawa STRP, Ini Aturan Terbarunya

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tak Lagi Wajib Bawa STRP, Ini Aturan Terbarunya

Megapolitan
Aturan Makan 20 Menit Dianggap Lucu, Komunitas Warteg: Kalau Tersedak Bagaimana?

Aturan Makan 20 Menit Dianggap Lucu, Komunitas Warteg: Kalau Tersedak Bagaimana?

Megapolitan
Ajak Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Anies: Vaksin Terbukti Turunkan Risiko Kematian

Ajak Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Anies: Vaksin Terbukti Turunkan Risiko Kematian

Megapolitan
Survei Soal Bansos Tunai di Jakarta, Sebagian Besar Bilang Rp 600.000 Hanya Cukup untuk Seminggu

Survei Soal Bansos Tunai di Jakarta, Sebagian Besar Bilang Rp 600.000 Hanya Cukup untuk Seminggu

Megapolitan
Hippindo Berharap Pemerintah Bantu Pedagang Ritel Dapat Pinjaman Lunak

Hippindo Berharap Pemerintah Bantu Pedagang Ritel Dapat Pinjaman Lunak

Megapolitan
Sudinhub Jakarta Timur Tindak 14 Bus AKAP karena Langgar PPKM

Sudinhub Jakarta Timur Tindak 14 Bus AKAP karena Langgar PPKM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X