Ketua DPRD DKI: Normalisasi Penting, Sekarang Kali Kumuh dan Sempit

Kompas.com - 01/05/2019, 15:00 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai normalisasi sungai penting dikerjakan di Jakarta.

Sebab, sebagai pengendali banjir, saat ini kondisi sungai belum optimal.

"Apa sih normalisasi? Apa sih naturalisasi? Kalau saya secara pribadi sebetulnya (setuju) apa yang diinginkan pemerintah pusat. Normalisasi itu penting. Kenapa? Sekarang kiri-kanan kali sudah kumuh, dari kali besar jadi kecil. Ini harus diberesin," kata Prasetio saat ditemui di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Hari Bumi, Walhi Pertanyakan Konsep Naturalisasi Sungai hingga soal Sampah di Jakarta


Prasetio meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak terjebak dengan konsep naturalisasi sungai yang dicetuskannya sendiri.

Ia meminta Anies tak menutup mata akan buruknya wajah sungai ibu kota.

"Ini yang harus disadari masyarakat. Ini bukan soal populer tidak populer. Ini harus ditindak tegas permasalahan kali," ujarnya. 

Baca juga: Naturalisasi Sungai ala Anies, Mungkinkah Dilakukan?

Soal program prioritas penanganan banjir, Prasetio berharap Anies lebih jelas dalam menyampaikan konsepnya.

Sebab, hingga saat ini, pemerintah pusat dinilai masih belum paham konsep naturalisasi yang diinginkan Anies.

"Pemerintah pusat oke saja (soal naturalisasi), tetapi enggak tahu kebijakan gubernur yang sekarang bagimana. Iya (sungai) harus diberesin, disatukan persepsi. Saya akan jembatani," kata Prasetio. 

Baca juga: Naturalisasi Sungai yang Dimaksud Anies Sudah Dikerjakan BBWSCC

Normalisasi merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat yang dilaksanakan sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.

Adapun, normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca juga: Rencana Naturalisasi Sungai DKI yang Dipertanyakan...

Namun, prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan 2021

Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan 2021

Megapolitan
Hanya Diperiksa Sebagai Saksi, Eggi Sudjana Dipulangkan oleh Polisi

Hanya Diperiksa Sebagai Saksi, Eggi Sudjana Dipulangkan oleh Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu dari Tiga Pengeroyok Pegawai SPBU Duren Sawit

Polisi Tangkap Satu dari Tiga Pengeroyok Pegawai SPBU Duren Sawit

Megapolitan
Polisi: Eggi Sudjana Diperiksa karena Masuk Dalam Grup WhatsApp Perencanaan Bom

Polisi: Eggi Sudjana Diperiksa karena Masuk Dalam Grup WhatsApp Perencanaan Bom

Megapolitan
Petugas PPSU Jakarta Utara Uji Sertifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi

Petugas PPSU Jakarta Utara Uji Sertifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi

Megapolitan
DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

Megapolitan
Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Megapolitan
Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Megapolitan
Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Megapolitan
Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Megapolitan
Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Megapolitan
Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Megapolitan
Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Megapolitan
Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Megapolitan
Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X