Perusakan Fasilitas Publik yang Nodai Peringatan Hari Buruh di Jakarta

Kompas.com - 02/05/2019, 08:46 WIB
Pagar pembatas pelican crossing Halte Tosar roboh akibat aksi saling dorong antara massa aksi Hari Buruh dan polisi pada Rabu (1/5/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Pagar pembatas pelican crossing Halte Tosar roboh akibat aksi saling dorong antara massa aksi Hari Buruh dan polisi pada Rabu (1/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com- Peringatan Hari Buruh Internasional 2019 di Jakarta, Rabu (1/5/2019), tercoreng dengan adanya sejumlah sarana dan prasarana milik PT Transjakarta yang rusak imbas aksi massa.

Pagar pembatas di Halte Tosari ambruk setelah terjadi dorong-dorongan antara massa aksi dan polisi pada Rabu siang. Pagar itu tak mampu menahan beban massa yang terdesak.

Dorong-dorongan itu terjadi karena peserta aksi berusaha merangsek blokade polisi yang menghalau massa supaya tidak mendekat ke Istana Negara.

Baca juga: Demo Hari Buruh di Bundaran HI Ricuh, Pagar Pelican Crossing Rusak

Sementara itu, separator jalan pada jalur transjakarta di sekitar Monumen Nasional menjadi korban vandalisme oleh peserta aksi.

Ia menuliskan kalimat, "Rakyat Anti Kapitalis May Day. Rezim Fasis". Tulisan tersebut berwana hitam dengan warna dasar separator berwarna abu-abu.

Selain separator jalur transjakarta, moveable concrete barrier yang dipasang polisi sebagai barikade juga tak luput dari coretan massa.

Baca juga: Vandalisme, Peserta Aksi Hari Buruh Corat-coret Separator Transjakarta


Taggapan Transjakarta

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengecam aksi tersebut. Ia berniat melaporkan kerusakan yang dialami pihaknya ke kepolisian.

"Kami akan usut dan laporkan kepada pihak berwajib atas kejadian perusakan ini. Aset-aset yang dirusak adalah aset milik publik dan digunakan bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk selalu menjaga dan memeliharanya," kata Agung dalam keterangan tertulis.

Demi memberi efek jera, PT Transjakarta berkoordinasi dengan kepolisian untuk melacak pelaku perusakan dan vandalisme tersebut.

Menurut Agung, pelaku dapat dijerat Pasal 170 KUHP yang mengatur bahwa pengrusakan terhadap barang dapat diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun.

Baca juga: PT Transjakarta Kecam Pengrusakan Halte Tosari saat May Day

Buruh melakukan aksi peringatan Hari Buruh Internasional 2019 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan meminta melakukan perbaikan terhadap sistem BPJS Kesehatan.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Buruh melakukan aksi peringatan Hari Buruh Internasional 2019 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan meminta melakukan perbaikan terhadap sistem BPJS Kesehatan.

Aman terkendali

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengklaim peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini berjalan lancar.

Harry menuturkan, tidak ada masalah berarti selama peringatan Hari Buruh Internasional hari ini. Menurutnya, hal itu merupakan buah dari koordinasi antara kepolisian dan buruh.

"Aman terkendali di lapangan, hanya tadi negosiasi, komunikasi, sebagai salah satu negosiasi kami dan Alhamdulilah semuanya sukses lancar," ujar Harry.

Baca juga: Usai Demo Hari Buruh, Kawasan Patung Kuda Bersih Secepat Kilat di Tangan PPSU

Peringatan Hari Buruh Internasional kemarin dipusatkan di dua titik yaitu Tennis Indoor Senayan dan Patung Kuda dekat Monumen Nasional.

Di Monas, massa aksi sudah berkumpul sejak pukul 08.30 WIB dan bubar menjelang petang sekira pukul 17.00 WIB. Aksi diisi oleh orasi dari sejunlah organisasi buruh.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Megapolitan
SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

Megapolitan
Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Megapolitan
Close Ads X