Sandiaga Sebut Pembentukan Tim Kajian Ucapan Tokoh Bukan Prioritas

Kompas.com - 07/05/2019, 20:49 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaCalon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang akan membentuk tim hukum nasional khusus untuk mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu.

Tim hukum nasional tersebut akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.

Menurut Sandiaga, pembentukan tim tersebut bukanlah prioritas yang harus dilakukan pemerintah.

Baca juga: Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri, Setiap Hari Ngompori dan Menghasut Masyarakat

"Saya juga sampaikan bahwa bentukan badan-badan seperti itu, ya, sangat tidak jadi prioritas. Yang prioritas ya seperti ini lapangan kerja yang harus diciptakan, itu yang harus jadi prioritas pemerintah bagaimana menjaga harga-harga stabil," ujar Sandiaga di RPTRA Mutiara Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Ia mengatakan, hal yang lebih prioritas dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilitas harga dan menciptakan lapangan kerja.

Ia kini berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat.

Baca juga: Tim Kajian Hukum Menko Polhukam Didasarkan Payung Hukum SK Menteri

Bahkan, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu memberikan disclaimer untuk omongannya.

Disclaimer ini berisi bahwa pernyataannya hanya mengungkapkan fakta di lapangan dan tidak memecah belah bangsa.

"Tadi makanya saya kasih disclaimer di awal untuk memastikan bahwa ucapan saya adalah ucapan yang ingin membangun bangsa kita ke depan bersama-sama. Jadi jangan diinterpretasi kalau ada kritik itu sebagai ucapan tokoh yang ingin memecah belah ingin mempertanyakan suatu hal yang konseptual fundamental," katanya. 

Baca juga: Bentuk Tim Hukum Nasional Kaji Ucapan Tokoh, Pemerintah Dinilai Panik

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu.

Menurut dia, pascapemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum.

Oleh sebab itu, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil terkait tindakan yang dinilai melanggar hukum tersebut.

Baca juga: Moeldoko: Tim Kajian Hukum Menkopolhukam Bukan Penghalang Demokrasi

"Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum, nasional. Yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto usai memimpin rapat tentang keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Wiranto mengatakan, tim tersebut terdiri dari para pakar hukum, praktisi hukum, dan para akademisi yang kompeten.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Megapolitan
Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Megapolitan
Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Megapolitan
Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

Megapolitan
Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Megapolitan
Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Larang Kegiatan yang Mengundang Kerumunan Warga

HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Larang Kegiatan yang Mengundang Kerumunan Warga

Megapolitan
BPBD Keluarkan Peringatan Dini Hujan Disertai Angin Kencang di Jakarta

BPBD Keluarkan Peringatan Dini Hujan Disertai Angin Kencang di Jakarta

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, Polres Metro Tangerang Lepas 40.000 Bibit Ikan

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, Polres Metro Tangerang Lepas 40.000 Bibit Ikan

Megapolitan
Ketentuan Upacara HUT Ke-75 RI di Pemkot Jakut, Jumlah Peserta hingga Paskibraka Dikurangi

Ketentuan Upacara HUT Ke-75 RI di Pemkot Jakut, Jumlah Peserta hingga Paskibraka Dikurangi

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Margonda Residence Mengaku Terbakar Cemburu

Pembunuh Wanita di Margonda Residence Mengaku Terbakar Cemburu

Megapolitan
Cerita Monica Soraya Adopsi Enam Bayi, Ingin Berikan Hidup Layak, Tak Lupakan Ibu Kandung...

Cerita Monica Soraya Adopsi Enam Bayi, Ingin Berikan Hidup Layak, Tak Lupakan Ibu Kandung...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X