Kompas.com - 09/05/2019, 14:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir menilai, kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpaet tidak memenuhi unsur keonaran seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Mudzakir merupakan saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Ratna dalam persidangan kasus penyebaran berita bohong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

"Ya, kalau menurut saya begitu (unsur keonaran tidak terpenuhi) karena itu hanya di medsos lah. Kalau ada yang ribut ya biasa-biasa saja," kata Mudzakir setelah sidang.

Baca juga: Saksi Ahli: Ratna Sarumpaet Tidak Melakukan Tindak Pidana

Mudzakir menuturkan, kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat kebohongan Ratna tidak dapat didefinisikan sebagai keonaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang didakwakan kepada Ratna.

Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi, Kamis (9/5/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi, Kamis (9/5/2019).
Menurut Mudzakir, keonaran yang dimaksud adalah kerusuhan secara fisik, bukan sebatas di dunia maya.

"Kalau ingin menjelaskan onar seperti apa, baca saja peristiwa bulan Mei tahun 1998. Itu namanya keonaran yang di Jakarta, tak terkendalikan," ujarnya.

Baca juga: Saksi Ahli: Ratna Sarumpaet Tidak Melakukan Tindak Pidana

Kasus tersebut bermula ketika foto lebam wajah Ratna Sarumpaet beredar luas di media sosial.

Kepada beberapa pihak, Ratna mengaku menjadi korban pemukulan orang tidak dikenal di Kota Bandung, Jawa Barat.

Belakangan, Ratna mengklarifikasi bahwa berita penganiayaan terhadap dirinya adalah bohong.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Akan Hadirkan 2 Ahli dan 1 Dokter pada Persidangan Hari Ini

Muka lebamnya bukan disebabkan penganiayaan, melainkan karena operasi plastik.

Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Megapolitan
Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Megapolitan
Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Megapolitan
Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Megapolitan
Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Megapolitan
Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Megapolitan
Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Megapolitan
Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Megapolitan
Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Megapolitan
Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Megapolitan
Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Megapolitan
Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kontrakan Wilayah Ciracas

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kontrakan Wilayah Ciracas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.