5 Fakta Demo Gerakan Eggi Sudjana dan Kivlan Zein, Dibatalkan Polisi dan Akan Beraksi Lagi

Kompas.com - 10/05/2019, 10:29 WIB
Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kivlan Zein dan  Eggi Sudjana menginisiasi aksi unjuk rasa yang akan digelar di gedung Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan  Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019) kemarin.

Mereka membawa massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) untuk melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPU dan Bawaslu.

Namun unjuk rasa yang dilakukan bak tarik ulur karena sempat dibatalkan oleh polisi kembali digelar.

Berikut 5 fakta aksi tersebut yang dirangkum Kompas.com:


1. Menuntut KPU dan Bawaslu transparan

Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.
Eggi mengatakan, unjuk rasa tersebut untuk menuntut KPU dan Bawaslu transparan. 

"(Tuntutannya) dibongkar kecurangannya, itu yang kami perjuangkan. Kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis," ujar Eggi saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (8/5/2019).

Selain itu, lanjut dia, KPU harus berani mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbukti melakukan kecurangan.

Ia berharap polisi dapat memproses hukum orang-orang yang melakukan kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres 2019.

Baca juga: Ada Massa Eggi dan Kivlan, Jalan di Depan Bawaslu Hanya Bisa Dilintasi 1 Lajur

"Pasal 463 Undang-Undang Pemilu itu mengharuskan KPU diskualifikasi kalau ada capres yang melakukan kecurangan. Sampai hari ini, kan, enggak, dihitung terus (perolehan suara)," katanya. 

"Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bagi yang mengubah atau mengganti angka-angka (perolehan suara) dalam komputer itu setidaknya dipidana empat tahun. Kok polisi enggak proses," ujar Eggi. 

2. Dibatalkan polisi

Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.
Massa GERAK telah berkumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada pukul 12.30 WIB.

Namun aksi tersebut kemudian dibatalkan oleh polisi lantaran iizin yang belum didapatkan massa aksi untuk melakukan kegiatan.

"STTP (surat tanda terima pemberitahuan) memang enggak dikeluarkan. Mereka juga nyadar sendiri kita enggak keluarkan STTP. Makanya tadi naik perwakilan mereka yang dituakan, lalu kita koordinasi dengan mereka. Mereka sendiri yang menyampaikan akan bubar dengan tertib," ucap Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan kepada wartawan Kamis siang di Lapangan Banteng.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aniaya hingga Tewas, Ibu di Kebon Jeruk Sempat Minta Tolong Tetangga Saat Anaknya Tak Berdaya

Aniaya hingga Tewas, Ibu di Kebon Jeruk Sempat Minta Tolong Tetangga Saat Anaknya Tak Berdaya

Megapolitan
Petugas UPK Badan Air Temukan Jasad Bayi Saat Bersihkan Kali Grogol, Sempat Kira Bangkai Ayam

Petugas UPK Badan Air Temukan Jasad Bayi Saat Bersihkan Kali Grogol, Sempat Kira Bangkai Ayam

Megapolitan
Jasad Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik Hitam di Pinggir Kali Grogol

Jasad Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik Hitam di Pinggir Kali Grogol

Megapolitan
August Parengkuan di Mata Lilik Oetama

August Parengkuan di Mata Lilik Oetama

Megapolitan
Polisi Siapkan 1.500 Personel Amankan Demo BEM SI di Istana

Polisi Siapkan 1.500 Personel Amankan Demo BEM SI di Istana

Megapolitan
Remaja Pemalak Sopir Truk di Angke Ditangkap, Tak Terima Uang Rp 2.000 Saat Beraksi

Remaja Pemalak Sopir Truk di Angke Ditangkap, Tak Terima Uang Rp 2.000 Saat Beraksi

Megapolitan
Ini Tunjangan Tambahan yang Didapat Pimpinan dan Anggota DPRD DKI

Ini Tunjangan Tambahan yang Didapat Pimpinan dan Anggota DPRD DKI

Megapolitan
4 Fakta Kasus Pencabulan 7 Bocah Perempuan oleh Guru Ngaji

4 Fakta Kasus Pencabulan 7 Bocah Perempuan oleh Guru Ngaji

Megapolitan
Seorang Ibu di Kebon Jeruk Aniaya Anaknya yang Berusia 2 Tahun hingga Tewas

Seorang Ibu di Kebon Jeruk Aniaya Anaknya yang Berusia 2 Tahun hingga Tewas

Megapolitan
Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Harapan Masyarakat dari Berbagai Lapisan

Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Harapan Masyarakat dari Berbagai Lapisan

Megapolitan
Sambut Pemerintahan Baru Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Kembali Gelar Demo di Istana Hari Ini

Sambut Pemerintahan Baru Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Kembali Gelar Demo di Istana Hari Ini

Megapolitan
Serba-serbi Perayaan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, dari Nasi Goreng Gratis hingga Konvoi Bajaj

Serba-serbi Perayaan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, dari Nasi Goreng Gratis hingga Konvoi Bajaj

Megapolitan
Saat Eggi Sudjana dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko Kembali Terjerat Kasus Pidana

Saat Eggi Sudjana dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko Kembali Terjerat Kasus Pidana

Megapolitan
Pengamat: Perlu Ada Tes Psikologi untuk Dapatkan SIM

Pengamat: Perlu Ada Tes Psikologi untuk Dapatkan SIM

Megapolitan
27 Orang Mengungsi akibat Kebakaran di Cawang

27 Orang Mengungsi akibat Kebakaran di Cawang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X