Ratna Sarumpaet Yakin Bebas, Begini Kesaksian Saksi Ahli Meringankan

Kompas.com - 10/05/2019, 10:52 WIB
Terdakwa kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DTerdakwa kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet mengaku puas dengan keterangan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukumnya dalam sidang, Kamis (9/5/2019) kemarin.

Ratna percaya dapat bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum bila majelis hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dengan benar.

Dua saksi yang dihadirkan dalam sidang kemarin adalah ahli hukum pidana Universitaa Islam Indonesia Mudzakir serta Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kementerian Kominfo Teguh Arifiadi.

Baca juga: Saat Ratna Sarumpaet Yakin Akan Bebas dari Jeratan Hukum

Berikut sejumlah kesaksian kedua saksi ahli dalam persidangan yang dirangkum oleh Kompas.com:

1. Tak ada keonaran imbas kebohongan Ratna

Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi, Kamis (9/5/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi, Kamis (9/5/2019).
Mudzakir menilai kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpaet tidak memenuhi unsur keonaran seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Mudzakir menuturkan, kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat kebohongan Ratna tidak dapat didefinisikan sebagai keonaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang didakwakan kepada Ratna.

Menurut Mudzakir, keonaran yang dimaksud adalah kerusuhan secara fisik, bukan sebatas di dunia maya.

"Kalau ingin menjelaskan onar seperti apa, baca saja peristiwa bulan Mei tahun 1998. Itu namanya keonaran yang di Jakarta, tak terkendalikan," ujar dia.

 

2. Berbohong tanpa niat pidana selesai dengan minta maaf

Mudzakir melanjutkan, sebuah perbuatan bohong tanpa niat melakukan tindak pidana semestinya selesai ketika orang yang berbohong itu meminta maaf kepada orang yang berbohong.

"Kalau kebohongan itu ditujukan kepada orang tanpa niat pidana, sudah selesai dengan minta maaf," kata Mudzakir dalam persidangan.

Adapun perbuatan bohong, menurut Mudzakir, dapat dipidana bila dilanjutkan dengan tindakan pidana seperti penipuan dan penggelapan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Baca juga: Saksi Ratna Sarumpaet: Kebohongan Tanpa Niat Pidana Selesai dengan Minta Maaf

3. Kebohongan Ratna tak masuk pidana

Ahli hukum pidana Mudzakir bersaksi dalam kasus penyebaran berita boaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019)KOMPAS.com - Walda Marison Ahli hukum pidana Mudzakir bersaksi dalam kasus penyebaran berita boaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019)
Mudzakir menilai, kebongan yang diucapkan oleh Ratna tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

"Memang perbuatan Ibu Ratna itu bukan perbuatan pidana. Bohong itu tidak dilarang dalam hukum pidana, tapi dilarang dalam bidang-bidang yang lain," kata Mudzakir.

Mudzakir beralasan, kebohongan Ratna hanya disampaikan kepada keluarga dan kerabat dekatnya sehingga tidak bisa disebut sebagai pidana.

Baca juga: Saksi Ahli: Ratna Sarumpaet Tidak Melakukan Tindak Pidana

4. Penyebar luas hoaks yang mestinya dipidana

Mudzakir menambahkan, Ratna sebagai pembuat berita bohong belum tentu dipidana karena menurut ya yang harus dipidanakan adalah orang yang menerima berita bohong lalu menyebarkannya ke media sosial.

"Kalau itu (berita bohong) diberi tujuan kepada orang lain dan orang lain memposting kepada sehingga publik bisa membaca dan seterusnya itu sebenarnya tanggung jawabnya adalah yang memposting itu sendiri," kata Mudzakir.

Ia mencontohkan, jika sebuah berita bohong disampaikan kepada orang lain dengan catatan tidak untuk disebarluaskan, tetapi berita tersebut sudah terlanjur meluas.

Jika begitu, pihak yang patut bertangung jawab yakni orang yang mempublikasi kebohongan itu.

"Tapi kalau misalanya itu sudah terpublikasi walaupun ada tertulis off the record ya yang bertanggung jawab adalah yang mempublikasi, tetapi karena tanggung jawab untuk keonaran tidak ada, berati target untuk membuat keonaran tidak ada," papar dia.

Baca juga: Dokter Kejiwaan Akan Jadi Saksi, Ratna Harap Bisa Meringankan

5. Kirim WhatsApp tak termasuk sebar luaskan hoaks

Fahri Hamzah Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks, Selasa (7/5/2019)KOMPAS.com - Walda Marison Fahri Hamzah Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks, Selasa (7/5/2019)
Sementara itu, Teguh Afriyadi mengatakan, menyebarkan pesan dari satu orang ke orang lain melalui WhatsApp tidak bisa disebut menyebarluaskan.

"Dalam konteks UU ITE Pidana 28 Ayat 2 yang menyebar itu untuk diketahui secara umum. Umum itu adalah publik, orang yang tidak dikenal," ujar Teguh. 

Menurut Teguh, mengirim pesan WhatsApp merupakan bentuk transmisi, bukan penyebarluasan karena pesan hanya disampaikan dari orang ke orang, bukan kepada publik.

"Penyebaran via WhatsApp itu mentransmisikan, tetapi apakah dia mendisitribusikan? Konteks Pasal 157 KUHP itu penyebaran dengan waktunya sama, tujuanya untuk diketahui secara umum," ujar Teguh.

Dalam konteks kasus Ratna, Ratna diketahui hanya mengirimkan pesan terkait penganiayaannya kepada orang-orang dekatnya seperti Rocky Gerung, Dahnil Anzar, dan Fadli Zon.

Baca juga: Dalam Sidang Ratna Sarumpaet, Fahri Hamzah Ditanya Silang Pendapat dengan Tompi

Namun, Ratna tidak pernah mengunggah foto muka lebamnya dan mengaku dipukul ke media sosial. 

Kasus hoaks Ratna bermula ketika foto lebam wajah Ratna Sarumpaet beredar luas di media sosial. Kepada beberapa pihak, Ratna mengaku jadi korban pemukulan orang tidak dikenal di Kota Bandung, Jawa Barat.

Belakangan, Ratna mengklarifikasi bahwa berita penganiayaan terhadap dirinya adalah bohong. Muka lebamnya bukan disebabkan penganiayaan, melainkan karena operasi plastik.

Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Megapolitan
[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

Megapolitan
Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Megapolitan
Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Megapolitan
Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Megapolitan
Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Megapolitan
Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Megapolitan
Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Megapolitan
Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Megapolitan
Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Megapolitan
UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Megapolitan
Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Megapolitan
Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X