Ratna Sarumpaet Yakin Bebas, Begini Kesaksian Saksi Ahli Meringankan

Kompas.com - 10/05/2019, 10:52 WIB
Terdakwa kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DTerdakwa kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet mengaku puas dengan keterangan sejumlah saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukumnya dalam sidang, Kamis (9/5/2019) kemarin.

Ratna percaya dapat bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum bila majelis hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dengan benar.

Dua saksi yang dihadirkan dalam sidang kemarin adalah ahli hukum pidana Universitaa Islam Indonesia Mudzakir serta Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kementerian Kominfo Teguh Arifiadi.

Baca juga: Saat Ratna Sarumpaet Yakin Akan Bebas dari Jeratan Hukum

Berikut sejumlah kesaksian kedua saksi ahli dalam persidangan yang dirangkum oleh Kompas.com:

1. Tak ada keonaran imbas kebohongan Ratna

Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi, Kamis (9/5/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi, Kamis (9/5/2019).
Mudzakir menilai kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpaet tidak memenuhi unsur keonaran seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Mudzakir menuturkan, kegaduhan yang terjadi di media sosial akibat kebohongan Ratna tidak dapat didefinisikan sebagai keonaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang didakwakan kepada Ratna.

Menurut Mudzakir, keonaran yang dimaksud adalah kerusuhan secara fisik, bukan sebatas di dunia maya.

"Kalau ingin menjelaskan onar seperti apa, baca saja peristiwa bulan Mei tahun 1998. Itu namanya keonaran yang di Jakarta, tak terkendalikan," ujar dia.

2. Berbohong tanpa niat pidana selesai dengan minta maaf

Mudzakir melanjutkan, sebuah perbuatan bohong tanpa niat melakukan tindak pidana semestinya selesai ketika orang yang berbohong itu meminta maaf kepada orang yang berbohong.

"Kalau kebohongan itu ditujukan kepada orang tanpa niat pidana, sudah selesai dengan minta maaf," kata Mudzakir dalam persidangan.

Adapun perbuatan bohong, menurut Mudzakir, dapat dipidana bila dilanjutkan dengan tindakan pidana seperti penipuan dan penggelapan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Baca juga: Saksi Ratna Sarumpaet: Kebohongan Tanpa Niat Pidana Selesai dengan Minta Maaf

3. Kebohongan Ratna tak masuk pidana

Ahli hukum pidana Mudzakir bersaksi dalam kasus penyebaran berita boaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019)KOMPAS.com - Walda Marison Ahli hukum pidana Mudzakir bersaksi dalam kasus penyebaran berita boaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019)
Mudzakir menilai, kebongan yang diucapkan oleh Ratna tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

"Memang perbuatan Ibu Ratna itu bukan perbuatan pidana. Bohong itu tidak dilarang dalam hukum pidana, tapi dilarang dalam bidang-bidang yang lain," kata Mudzakir.

Mudzakir beralasan, kebohongan Ratna hanya disampaikan kepada keluarga dan kerabat dekatnya sehingga tidak bisa disebut sebagai pidana.

Baca juga: Saksi Ahli: Ratna Sarumpaet Tidak Melakukan Tindak Pidana

4. Penyebar luas hoaks yang mestinya dipidana

Mudzakir menambahkan, Ratna sebagai pembuat berita bohong belum tentu dipidana karena menurut ya yang harus dipidanakan adalah orang yang menerima berita bohong lalu menyebarkannya ke media sosial.

"Kalau itu (berita bohong) diberi tujuan kepada orang lain dan orang lain memposting kepada sehingga publik bisa membaca dan seterusnya itu sebenarnya tanggung jawabnya adalah yang memposting itu sendiri," kata Mudzakir.

Ia mencontohkan, jika sebuah berita bohong disampaikan kepada orang lain dengan catatan tidak untuk disebarluaskan, tetapi berita tersebut sudah terlanjur meluas.

Jika begitu, pihak yang patut bertangung jawab yakni orang yang mempublikasi kebohongan itu.

"Tapi kalau misalanya itu sudah terpublikasi walaupun ada tertulis off the record ya yang bertanggung jawab adalah yang mempublikasi, tetapi karena tanggung jawab untuk keonaran tidak ada, berati target untuk membuat keonaran tidak ada," papar dia.

Baca juga: Dokter Kejiwaan Akan Jadi Saksi, Ratna Harap Bisa Meringankan

5. Kirim WhatsApp tak termasuk sebar luaskan hoaks

Fahri Hamzah Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks, Selasa (7/5/2019)KOMPAS.com - Walda Marison Fahri Hamzah Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Kasus Penyebaran Berita Hoaks, Selasa (7/5/2019)
Sementara itu, Teguh Afriyadi mengatakan, menyebarkan pesan dari satu orang ke orang lain melalui WhatsApp tidak bisa disebut menyebarluaskan.

"Dalam konteks UU ITE Pidana 28 Ayat 2 yang menyebar itu untuk diketahui secara umum. Umum itu adalah publik, orang yang tidak dikenal," ujar Teguh. 

Menurut Teguh, mengirim pesan WhatsApp merupakan bentuk transmisi, bukan penyebarluasan karena pesan hanya disampaikan dari orang ke orang, bukan kepada publik.

"Penyebaran via WhatsApp itu mentransmisikan, tetapi apakah dia mendisitribusikan? Konteks Pasal 157 KUHP itu penyebaran dengan waktunya sama, tujuanya untuk diketahui secara umum," ujar Teguh.

Dalam konteks kasus Ratna, Ratna diketahui hanya mengirimkan pesan terkait penganiayaannya kepada orang-orang dekatnya seperti Rocky Gerung, Dahnil Anzar, dan Fadli Zon.

Baca juga: Dalam Sidang Ratna Sarumpaet, Fahri Hamzah Ditanya Silang Pendapat dengan Tompi

Namun, Ratna tidak pernah mengunggah foto muka lebamnya dan mengaku dipukul ke media sosial. 

Kasus hoaks Ratna bermula ketika foto lebam wajah Ratna Sarumpaet beredar luas di media sosial. Kepada beberapa pihak, Ratna mengaku jadi korban pemukulan orang tidak dikenal di Kota Bandung, Jawa Barat.

Belakangan, Ratna mengklarifikasi bahwa berita penganiayaan terhadap dirinya adalah bohong. Muka lebamnya bukan disebabkan penganiayaan, melainkan karena operasi plastik.

Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Skuter Listrik Telan Korban Jiwa, Pemerintah Dianggap Terlambat Buat Aturan

Skuter Listrik Telan Korban Jiwa, Pemerintah Dianggap Terlambat Buat Aturan

Megapolitan
Ramai Pemohon SKCK, Polres Jakarta Barat Dijaga Ketat Pasca Bom di Polres Medan

Ramai Pemohon SKCK, Polres Jakarta Barat Dijaga Ketat Pasca Bom di Polres Medan

Megapolitan
Berlagak Menilang dan Minta Uang ke Pengendara, Polisi Gadungan di Ciputat Ditangkap

Berlagak Menilang dan Minta Uang ke Pengendara, Polisi Gadungan di Ciputat Ditangkap

Megapolitan
Pengguna GrabWheels Tewas Ditabrak, Skuter Listrik Hanya Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Pengguna GrabWheels Tewas Ditabrak, Skuter Listrik Hanya Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Megapolitan
Dinas PU Sempat Kesulitan Evakuasi Truk Molen yang Tercebur di Kali Pamulang

Dinas PU Sempat Kesulitan Evakuasi Truk Molen yang Tercebur di Kali Pamulang

Megapolitan
Pascabom Medan, Polres Metro Bekasi Dijaga Aparat Bersenjata Laras Panjang

Pascabom Medan, Polres Metro Bekasi Dijaga Aparat Bersenjata Laras Panjang

Megapolitan
Pengangkatan Truk Molen Selesai Setelah Dua Pekan Tercebur di Kali Pamulang

Pengangkatan Truk Molen Selesai Setelah Dua Pekan Tercebur di Kali Pamulang

Megapolitan
Kronologi Tewasnya Pengguna Skuter Listrik, Terlempar Setelah Ditabrak Mobil dari Belakang

Kronologi Tewasnya Pengguna Skuter Listrik, Terlempar Setelah Ditabrak Mobil dari Belakang

Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemprov DKI Keluarkan Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemprov DKI Keluarkan Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Megapolitan
Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X