DKI Kirim Surat Peringatan ke Apartemen yang Belum Patuhi Aturan

Kompas.com - 13/05/2019, 18:23 WIB
Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat DPRKP DKI Jakarta Meli Budiastuti di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/2/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat DPRKP DKI Jakarta Meli Budiastuti di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengirimkan surat peringatan ke sejumlah pengelola apartemen yang belum mematuhi Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perkotaan DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, masih ada 122 pengurus apartemen yang belum mematuhi aturan terkait pembentukan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

"Di bulan Maret-April sudah diterbitkan surat imbauan pertama dan kedua dari kepala sudin perumahan di 5 wilayah kota. Bila tidak diindahkan maka wali kota akan menerbitkan surat teguran. SP pertama dan SP kedua sesuai protap di atas," kata Meli kepada wartawan, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Anies Bakal Sanksi Pengembang Apartemen yang Tak Patuhi Aturan

Meli mengatakan, 122 P3SRS itu meminta waktu setelah Idul Fitri untuk bisa membentuk P3SRS. Namun Meli memastikan, sanksi akan tetap berlaku jika pengembang membangkang.

"Bila sampai dengan surat peringatan kedua tidak diindahkan juga maka akan dilaporkan kepada Gubernur dan Kadis. Yang selanjutnya akan diterbitkan SK gubernur tentang pencabutan akta pengesahan PPRS/P3SRS sebagai badan hukum," kata Meli.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bakal menjatuhkan sanksi bagi pengembang apartemen yang tidak memfasilitasi pembentukan P3SRS.

"Kami akan beri sanksi, jelas di dalam aturan itu, Pemprov DKI akan memberikan sanksi dan akan kami laksanakan," ujar Anies di Jakarta, Jumat lalu.

Anies mengatakan, Pemprov DKI berkepentingan untuk membuat warganya nyaman tinggal di apartemen. Ia tak ingin ada lagi kasus pengembang menekan penghuninya.

Anies menerbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik. Pergub itu mewajibkan para pengembang apartemen mengembalikan pengelolaan ke warga.

Jika tidak, Pemprov DKI Jakarta akan mencabut sertifikat layak fungsi apartemen tersebut. Para pengembang diminta memfasilitasi warga membentuk P3SRS hingga Maret 2019.

Sayangnya hingga Mei 2019, baru empat dari 195 apartemen yang punya P3SRS yang sah. Sebanyak 69 lainnya sudah bersedia dan sedang memproses pembentukan P3SRS.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Megapolitan
Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Megapolitan
Begal yang Ditangkap di Bekasi Diduga Satu Komplotan dengan Pembegal Tentara pada 2018

Begal yang Ditangkap di Bekasi Diduga Satu Komplotan dengan Pembegal Tentara pada 2018

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X