DKI Kirim Surat Peringatan ke Apartemen yang Belum Patuhi Aturan

Kompas.com - 13/05/2019, 18:23 WIB
Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat DPRKP DKI Jakarta Meli Budiastuti di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/2/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat DPRKP DKI Jakarta Meli Budiastuti di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengirimkan surat peringatan ke sejumlah pengelola apartemen yang belum mematuhi Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perkotaan DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, masih ada 122 pengurus apartemen yang belum mematuhi aturan terkait pembentukan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

"Di bulan Maret-April sudah diterbitkan surat imbauan pertama dan kedua dari kepala sudin perumahan di 5 wilayah kota. Bila tidak diindahkan maka wali kota akan menerbitkan surat teguran. SP pertama dan SP kedua sesuai protap di atas," kata Meli kepada wartawan, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Anies Bakal Sanksi Pengembang Apartemen yang Tak Patuhi Aturan

Meli mengatakan, 122 P3SRS itu meminta waktu setelah Idul Fitri untuk bisa membentuk P3SRS. Namun Meli memastikan, sanksi akan tetap berlaku jika pengembang membangkang.

"Bila sampai dengan surat peringatan kedua tidak diindahkan juga maka akan dilaporkan kepada Gubernur dan Kadis. Yang selanjutnya akan diterbitkan SK gubernur tentang pencabutan akta pengesahan PPRS/P3SRS sebagai badan hukum," kata Meli.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bakal menjatuhkan sanksi bagi pengembang apartemen yang tidak memfasilitasi pembentukan P3SRS.

"Kami akan beri sanksi, jelas di dalam aturan itu, Pemprov DKI akan memberikan sanksi dan akan kami laksanakan," ujar Anies di Jakarta, Jumat lalu.

Anies mengatakan, Pemprov DKI berkepentingan untuk membuat warganya nyaman tinggal di apartemen. Ia tak ingin ada lagi kasus pengembang menekan penghuninya.

Anies menerbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik. Pergub itu mewajibkan para pengembang apartemen mengembalikan pengelolaan ke warga.

Jika tidak, Pemprov DKI Jakarta akan mencabut sertifikat layak fungsi apartemen tersebut. Para pengembang diminta memfasilitasi warga membentuk P3SRS hingga Maret 2019.

Sayangnya hingga Mei 2019, baru empat dari 195 apartemen yang punya P3SRS yang sah. Sebanyak 69 lainnya sudah bersedia dan sedang memproses pembentukan P3SRS.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Fakta Terbaru Tabrakan di Karawaci | Lippo Plaza Mampang Diubah Jadi RS Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Fakta Terbaru Tabrakan di Karawaci | Lippo Plaza Mampang Diubah Jadi RS Covid-19

Megapolitan
144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

Megapolitan
BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Megapolitan
Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Megapolitan
Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Megapolitan
Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Megapolitan
Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Megapolitan
Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Megapolitan
Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Megapolitan
Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X