ICJR: Pasal Makar Tak Bisa untuk Jerat Orang yang Ancam Bunuh Presiden Saat Demonstrasi

Kompas.com - 14/05/2019, 22:14 WIB
Tersangka berinisial HS (25) yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo ditahan di Polda Metro Jaya. KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELATersangka berinisial HS (25) yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo ditahan di Polda Metro Jaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, Pasal 104 KUHP tentang makar tidak bisa digunakan untuk menjerat orang yang mengancam akan membunuh presiden saat suasana demonstrasi.

Pernyataan itu merujuk pada penetapan HS, peserta demonstrasi di depan gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang dijadikan tersangka kasus makar oleh kepolisian karena mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, penting untuk membaca rumusan Pasal 104 KUHP yang dikenakan pada HS.

Baca juga: Eggi Sudjana Terancam Penjara Seumur Hidup pada Kasus Makar

Pasal tersebut berbunyi, Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

"Dalam pasal ini terdapat dua unsur yaitu : (i) Makar (ii) dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah," ujar Erasmus dalam keterangannya Selasa (14/5/2019).

Atas dua unsur tersebut, kata dia, perlu memahami apa yang dimaksud dengan makar.

Ia menjelaskan, delik makar merupakan bagian dari kejahatan terhadap keamanaan negara. Jadi, makar tidak dapat berdiri sendiri. Makar adalah sebuah unsur yang harus diletakkan pada tujuan tertentu dan hal itu sudah ditentukan dengan jelas dalam KUHP.

"Misalnya dalam kasus ini, maka makar diletakkan bersamaan dengan tujuan untuk membunuh presiden dan seterusnya," kata dia.

Baca juga: Pria yang Ancam Penggal Jokowi Ditahan hingga 20 Hari ke Depan

Di KUHP, kata Erasmus, pengaturan tentang makar dimuat dalam Pasal 87 KUHP. Di sana disebutkan “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.

Karena itu, ujar Erasmus, dalam Pasal 104 KUHP, suatu perbutan dapat dipidana apabila ada permulaan pelaksana dengan maksud untuk membunuh presiden dan seterusnya.

Dalam pembuktian nanti, perbuatan itu harus dapat diukur sebagai tindakan permulaan pelaksaan dengan maksud membunuh presiden.

Terkait kasus HS, ia menjelaskan bahwa perlu penelusuran terhadap suasana kebatinan dari orang yang mengancam presiden tersebut, apakah tindakan itu dia lakukan tidak serta merta karena ada dalam kerumunan masa yang sedang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X