ICJR: Pasal Makar Tak Bisa untuk Jerat Orang yang Ancam Bunuh Presiden Saat Demonstrasi

Kompas.com - 14/05/2019, 22:14 WIB
Tersangka berinisial HS (25) yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo ditahan di Polda Metro Jaya. KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELATersangka berinisial HS (25) yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo ditahan di Polda Metro Jaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, Pasal 104 KUHP tentang makar tidak bisa digunakan untuk menjerat orang yang mengancam akan membunuh presiden saat suasana demonstrasi.

Pernyataan itu merujuk pada penetapan HS, peserta demonstrasi di depan gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, yang dijadikan tersangka kasus makar oleh kepolisian karena mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo.

Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, penting untuk membaca rumusan Pasal 104 KUHP yang dikenakan pada HS.

Baca juga: Eggi Sudjana Terancam Penjara Seumur Hidup pada Kasus Makar

Pasal tersebut berbunyi, Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

"Dalam pasal ini terdapat dua unsur yaitu : (i) Makar (ii) dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah," ujar Erasmus dalam keterangannya Selasa (14/5/2019).

Atas dua unsur tersebut, kata dia, perlu memahami apa yang dimaksud dengan makar.

Ia menjelaskan, delik makar merupakan bagian dari kejahatan terhadap keamanaan negara. Jadi, makar tidak dapat berdiri sendiri. Makar adalah sebuah unsur yang harus diletakkan pada tujuan tertentu dan hal itu sudah ditentukan dengan jelas dalam KUHP.

"Misalnya dalam kasus ini, maka makar diletakkan bersamaan dengan tujuan untuk membunuh presiden dan seterusnya," kata dia.

Baca juga: Pria yang Ancam Penggal Jokowi Ditahan hingga 20 Hari ke Depan

Di KUHP, kata Erasmus, pengaturan tentang makar dimuat dalam Pasal 87 KUHP. Di sana disebutkan “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.

Karena itu, ujar Erasmus, dalam Pasal 104 KUHP, suatu perbutan dapat dipidana apabila ada permulaan pelaksana dengan maksud untuk membunuh presiden dan seterusnya.

Dalam pembuktian nanti, perbuatan itu harus dapat diukur sebagai tindakan permulaan pelaksaan dengan maksud membunuh presiden.

Terkait kasus HS, ia menjelaskan bahwa perlu penelusuran terhadap suasana kebatinan dari orang yang mengancam presiden tersebut, apakah tindakan itu dia lakukan tidak serta merta karena ada dalam kerumunan masa yang sedang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Penjambret di Pecenongan Babak Belur Dihakimi Warga

Megapolitan
Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Aksi Vandalisme Terjadi di Depan Gedung DPR RI Saat Demo Berlangsung

Megapolitan
Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Pantau Kejahatan dan Lalu Lintas, Polres Tangsel Bangun ICC

Megapolitan
Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Karyawan Sarinah Hanya Bantu Beri Air, Kuasa Hukum Anggap Vonis 4 Bulan Keliru

Megapolitan
Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Industri Arang di Cilincing dari Ancaman Kesehatan sampai Penutupan Pabrik

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

YLKI Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pemotongan Kabel Optik

Megapolitan
Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Masuk Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Sekda Muhamad Belum Izin Airin

Megapolitan
Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Warga Swafoto di Lokasi Kebakaran di Kamal, Petugas Sibuk Padamkan Api

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Megapolitan
Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Ratusan Mahasiswa Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Megapolitan
Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Didakwa Danai Senjata untuk Bunuh Penjabat, Siapakah Habil Marati?

Megapolitan
Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Pimpinan DPRD DKI Janjikan APBD 2020 Dibahas Oktober 2019

Megapolitan
Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X