Ratna Sarumpaet kepada Hakim: Saya Figur Publik, Boleh Berbohong

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus berita hoaks, Ratna Sarumpaet, meminta maaf kepada majelis hakim karena gagap dan tidak konsisten selama diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

"Saya minta maaf yang mulia bikin banyak tersendat tadi karena saya kurang konsisten, di awal gagap-gagap," ujar Ratna.

Selain itu, Ratna meminta hakim tidak menyamakan dirinya dengan pejabat publik. Menurut Ratna, dia adalah seorang figur publik.

"Saya bukan pejabat publik, saya aktivis yang terkenal karena pekerjaannya," kata Ratna di depan ketua majelis hakim Joni.

Baca juga: Hakim ke Ratna Sarumpaet: Saudara Masih Bisa Menjawab Konsisten atau Tidak?

Pernyataan ini sontak mengundang tanya bagi Joni.

"Siapa yang menyamakan Anda dengan pejabat publik?" tanya Joni kepada Ratna.

"Enggak, dicatat saja karena ini hubunganya dengan kesalahan. Pejabat publik itu tidak boleh salah, tidak boleh bohong, tapi figur publik bisa," jawab Ratna lagi.

Joni pun kembali bertanya kepada Ratna apakah seorang figur publik diperbolehkan berbohong. Ratna kemudian langsung menjawab singkat.

"Boleh, terima kasih yang mulia," jawab Ratna.

"Norma apa yang dipakai itu boleh bohong?" cecar Joni lagi.

Baca juga: Hakim Pertanyakan Alasan Ratna Paling Banyak Kirim Foto Wajah Lebam ke Rocky Gerung

"Norma yang kemarin, ahli itu mengatakan orang boleh berbohong, tapi dalam konteks kedudukan misalnya, pejabat publik dalam kedudukannya tak boleh bohong," jawab Ratna.

Walda Marison Ratna Tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk Jalani Sidang Dengan Agenda Pemeriksaan Terdakwa, Selasa (14/5/2019)

Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika foto lebam wajah Ratna Sarumpaet beredar luas di media sosial.

Kepada beberapa pihak, Ratna mengaku jadi korban pemukulan orang tidak dikenal di Kota Bandung, Jawa Barat.

Belakangan, Ratna mengklarifikasi bahwa berita penganiayaan terhadap dirinya adalah bohong.

Muka lebamnya bukan disebabkan penganiayaan, melainkan karena operasi plastik.

Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).