Lama Tak Terdengar, Begini Perjalanan Kasus Remaja yang Hina Jokowi...

Kompas.com - 15/05/2019, 09:36 WIB
Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Nirwan Nawawi. Kompas.com/Sherly PuspitaKasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Nirwan Nawawi.

"Namanya saksi sebagai pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, bukan tersangka," ujar Argo, saat dihubungi, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Remaja Penghina Jokowi Ditetapkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Bukan Tersangka


Argo mengatakan, ketentuan itu tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam pasal tersebut disebutkan, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dikembalikan ke orangtua

Lama tak terdengar kasusnya, kini S telah dikembalikan kepada orangtuanya.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengatakan, keputusan ini berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 28 Agustus 2018. 

"Dari hasil pelaksanaan diversi terdapat kesepahaman pendapat terkait penyelesaian perkara ABH (anak yang berkonflik dengan hukum) RJ, disepakati ABH RJ dikembalikan kepada orangtua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik serta berkomitmen melakukan pelayanan masyarakat," ucap Nirwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/5/2019).

Nirwan menjelaskan, Polda Metro Jaya melakukan penyerahan berkas tahap dua dengan menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan RJ pada 7 Juni 2018. 

Baca juga: Berkas Perkara Remaja yang Hina Jokowi dinyatakan Lengkap

Setelah RJ diterima pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebelum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, Penuntut Umum melaksanakan proses diversi sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

"Keberadaan undang-undang tersebut adalah untuk melindungi dan mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum agar anak tetap terlindungi dan tetap terpenuhi haknya sebagai anak dan mengupayakan pemidanaan sebagai alternatif terakhir untuk ABH," katanya. 

Ia menuturkan, dalam kasus RJ, diterapkan sistem peradilan pidana anak dengan Restorative Justice yaitu konsep keadilan yang di dalamnya mengandung penyelesaian pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait dengan berorientasi pada pemulihan keadaan, dengan maksud menghindari perampasan kemerdekaan dan masa depan anak.

Hasil proses diversi yang dilaksanakan pada Kamis (9/8/2018) di Kejari Jakarta Barat sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejari Jakarta Barat melaksanakan diversi yang dihadiri RJ, orangtua atau wali RJ, pelapor, pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas), penasihat hukum, dan pendamping.

Hasilnya, lanjut dia, disepakati RJ dikembalikan kepada orangtua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik serta berkomitmen melakukan pelayanan masyarakat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Megapolitan
Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Megapolitan
Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Megapolitan
Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Megapolitan
Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Megapolitan
Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Megapolitan
Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Megapolitan
Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Megapolitan
Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Megapolitan
Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X