Didesak Lakukan Penghitungan Suara Ulang, KPU Jakut Bilang Hanya Akan Ikuti Rekomendasi MK

Kompas.com - 15/05/2019, 19:17 WIB
Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder saat memberikan tanggapan tentang tuntutan rekapitulasi suara ulang oleh para pengunjuk rasa dari Koalisi Garuda Jakarta Utara, Rabu (15/5/2019). Kompas.com / Tatang GuritnoKetua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder saat memberikan tanggapan tentang tuntutan rekapitulasi suara ulang oleh para pengunjuk rasa dari Koalisi Garuda Jakarta Utara, Rabu (15/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara (Jakut) akan melakukan penyelidikan terkait tuntutan penghitungan suara ulang yang disampaikan para demonstran yang menyebut diri Koalisi Garuda di depan kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019). Koalisi itu menuding adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara.

 

"Kami tinggal lihat apakah itu (terjadi) di lapangan, toh proses rekapitulasi berjenjang sudah kami lakukan sejak di tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, kota, provinsi hingga saat ini sedang dilakukan di tingkat nasional," kata Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder di Kantor KPU Jakarta Utara, Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Rabu.

Baca juga: Massa Relawan Parpol Demo di Kantor KPU Jakarta Utara

Abdul menjelaskan, pihaknya akan merespon tuntutan penghitungan suara ulang sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu.

Terkait temuan-temuan yang mengindikasikan ada kecurangan seperti yang disampaikan pengunjuk rasa, Abdul menyebutkan bahwa KPU menunggu rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) atau Bawaslu Jakarta Utara.

"Ya kita lihat saja apa yang menjadi keputusan yang diperintahkan atau direkomendasikan kepada kami. Kalau dari sisi ketentuan pemungutan suara itu sudah berlalu ya, termasuk rekapitulasi (suara) ulang itu bukan KPU yang memutuskan," ujar dia.

Kewenangan memutuskan rekapitulasi ulang, kata Abdul, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu.

"Tapi KPU yang menjalankan, itu yang harus dipahami," ujar dia.

Massa dari Koalisi Garuda yang berisikan relawan Partai Gerindra, Golkar, PPP, Perindo, Hanura dan Berkarya melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Jakarta Utara. Koalisi tersebut meminta KPU Jakarta Utara melakukan rekapitulasi suara ulang secara manual dan transparan.

Koalisi Garuda menyatakan, mereka menemukan kecurangan, yaitu hilangnya 7.000 suara di tingkat Kecamatan Koja dalam pemilihan legislatif DPR RI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X