Banyak Saksi Belum Hadir, Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu di Jakarta Diskors

Kompas.com - 17/05/2019, 12:58 WIB
rapat pleno pemilu  provinsi dki kembali di skors KOMPAS.com/JIMMY RAMADHAN AZHARIrapat pleno pemilu provinsi dki kembali di skors

JAKARTA,  KOMPAS.com - Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suaea pemilihan umum tahun 2019 tingkat Provinsi DKI Jakarta kembali diskors.

Rapat diskors karena sebagian besar saksi belum menghadiri rapat yang direncanakan mulai pada Jumat (17/5/2019) pukul 09.30. 

"(Saksi pasangan) 01, 02 belum hadir? 01, 02 apa sudah tanda tangan? Belum bertanda tangan ini," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos yang memimpin rapat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca juga: Anggota DPRD Medan Mengaku Diculik Usai Jadi Saksi Partai Saat Rekapitulasi, Ini Ceritanya

Selain itu, 8 dari 16 saksi dari masing-masing parpol juga belum menghadiri rapat pleno yang diagendakan menghitung suara dari Jakarta Timur tersebut.

Sementara untuk saksi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baru 7 dari 26 saksi yang sudah hadir dalam rapat pleno tersebut.

"(Rapat) kita skors sampai jam 13.00," ucapnya. 

Baca juga: Rekapitulasi KPU di 27 Provinsi: PDI-P, Golkar, dan Gerindra Masuk Tiga Teratas

Adapun, rapat pleno tingkat provinsi DKI Jakarta sudah berulangkali molor karena rekapitulasi di tingkat kota Jakarta Timur belum selesai.

Awalnya rapat yang direncanakan selesai pada Senin (13/5/2019) ditunda karena tiga kecamatan di Jakarta Timur belum menyelesaikan rekapitulasi.

Kala itu rekapitulasi diskors hingga Rabu (17/5/2019).

Namun pada Rabu lalu, rapat terpaksa kembali ditunda karena satu kecamatan di Jakarta Timur yakni Pulogadung belum menyelesaikan rekapitulasi.

Baca juga: Pleno Rekapitulasi KPU Papua Buntu, Parpol Minta PSU di Kota Jayapura

Rapat pleno di tingkat kecamatan akhirnya selesai pada Kamis (18/5/2019) dan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kota pada malam hari. 

Setelah selesai pada Kamis malam, barulah rapat pleno ditingkat provinsi diagendakan dimulai pada Jumat pagi.

"Undangan jam 09.00, semoga jam 09.30 (rapat) kita mulai," kata komisioner KPU Provinsi DKI Partono melalui pesan singkat. 

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Megapolitan
Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

Megapolitan
Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Megapolitan
Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Megapolitan
Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Megapolitan
Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X