Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proses Rekapitulasi KPU di Jakarta: Jokowi-Ma'ruf Unggul hingga Saksi Prabowo-Sandi Enggan Tanda Tangan

Kompas.com - 18/05/2019, 10:06 WIB
Tatang Guritno,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses rekapitulasi suara untuk Pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akhirnya selesai Jumat (17/5/2019) pukul 17.30 WIB sore di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berikut beberapa fakta dalam proses rekapitulasi surat suara pilpres tersebut:

1. Dimenangkan Jokowi-Ma'ruf

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menang atas pasangan calon capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Dari total 6.345.684 suara sah, Jokowi-Ma'ruf memperoleh total suara 3.279.547 dan unggul atas pesaingnya Prabowo-Sandiaga yang mendapat 3.066.137 suara.

Pasangan petahana memenangkan pemilihan suara di empat wilayah DKI Jakarta yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

Di Jakarta Utara Jokowi-Ma'ruf dipilih oleh 527.567 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapat 417.062 suara.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Jokowi-Maruf Menang di DKI Jakarta

Untuk wilayah Jakarta Barat, paslon capres cawapres nomor urut 01 memperoleh 834.038 suara, adapun paslon capres cawapres 02 hanya mendapat 615.101 suara.

Jokowi-Ma'ruf unggul pula di Jakarta Pusat dengan mendapatkan 333.076 suara, sementara Prabowo-Sandiaga dipilih 315.078 suara.

Terakhir, Jokowi-Ma'ruf menang di Kepulauan Seribu setelah mendapat 8.826 suara di mana Prabowo-Sandiaga memperoleh 8.281 suara.

Sedangkan Prabowo-Sandiaga perkasa di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Paslon capres cawapres nomor urut 02 itu memperoleh 987.607 suara di Jakarta Timur, sedangkan Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan 857.940 suara.

Begitu pun di Jakarta Selatan, Prabowo-Sandiaga unggul dengan perolehan 723.008 suara, dan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 673.100 suara.

Suasana rapat pleno penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi DKI Jakarta, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019). KOMPAS.com/JIMMY RAMADHAN AZHARI Suasana rapat pleno penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi DKI Jakarta, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

2. Rekapitulasi sempat diskors

Rekapitulasi suara sempat diskors oleh KPU DKI Jakarta karena banyaknya saksi belum hadir saat jadwal penghitungan suara akan dimulai.

Rapat sempat diskors dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

"(Saksi pasangan) 01, 02 belum hadir? 01, 02 apakah sudah tanda tangan? Belum bertanda tangan ini," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos.

Selain saksi dalam pilpres, 8 dari 16 saksi masing-masing parpol dan 19 saksi untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga terlambat hadir.

Baca juga: Banyak Saksi Belum Hadir, Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu di Jakarta Diskors

Proses rekapitulasi suara di Provinsi DKI Jakarta memang berulang kali molor karena wilayah terlambatnya rekapitulasi di wilayah Jakarta Timur.

Rapat yang awalnya dijadwalkan selesai pada Senin (13/5/2019) awal pekan lalu mesti molor hingga akhirnya selesai dilakukan Jumat kemarin.

3. Saksi Prabowo-Sandiaga tolak tanda tangani hasil rekapitulasi

Saksi dari paslon capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno enggan menandatangani hasil rekapitulasi pilpres 2019 di DKI Jakarta.

Keberatan tersebut disampaikan saksi bernama Ahmad Fauzi yang menyatakan adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercantum dalam rekapitulasi tersebut.

"Saya agak keberatan mungkin kita harus sinkronkan dulu antara DPTb dan DPK. Kami melihat ada kurang sinkron angka, kami minta form keberatan saja," kata Fauzi.

Baca juga: Jokowi-Maruf Menang di Jakarta, Saksi Prabowo-Sandiaga Tolak Tanda Tangani Hasil Rekapitulasi

Fauzi lebih lanjut menjelaskan tercatat 255.566 pemilih di DPK dengan tingkat partisipasi 221.536 pemilih. Dengan demikian ada selisih 4000 pemilih.

Atas dasar itu dirinya menolak mengisi formulir PPWP DC (formulir rekapitulasi presiden dan wakil presiden) dan meminta formulir keberatan atas hasil tersebut.

"Enggak masuk nalar, iya TPS-nya banyak, jumlahnya 225 ribu DPK yang mendaftar jam 12 siang lalu mencoblos hari itu juga," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Megapolitan
Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Megapolitan
Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Megapolitan
Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Menguatnya Sinyal Koalisi di Pilkada Bogor 2024..

Menguatnya Sinyal Koalisi di Pilkada Bogor 2024..

Megapolitan
Berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Bogor, PKB: Ini Cinta Lama Bersemi Kembali

Berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Bogor, PKB: Ini Cinta Lama Bersemi Kembali

Megapolitan
Pedagang Maju Mundur Jual Foto Prabowo-Gibran, Ada yang Curi 'Start' dan Ragu-ragu

Pedagang Maju Mundur Jual Foto Prabowo-Gibran, Ada yang Curi "Start" dan Ragu-ragu

Megapolitan
Pagi Ini, Lima RT di Jakarta Terendam Banjir akibat Hujan dan Luapan Kali

Pagi Ini, Lima RT di Jakarta Terendam Banjir akibat Hujan dan Luapan Kali

Megapolitan
Cek Psikologi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Polisi Gandeng UPTP3A

Cek Psikologi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Polisi Gandeng UPTP3A

Megapolitan
Hampir Lukai Warga dan Kakaknya, ODGJ di Cengkareng Dievakuasi Dinsos

Hampir Lukai Warga dan Kakaknya, ODGJ di Cengkareng Dievakuasi Dinsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com