Gerindra Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi KPU DKI karena DPTb dan DPK Dinilai Janggal

Kompas.com - 18/05/2019, 21:39 WIB
Auditorium Binakarna di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya rekalitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi DKI Jakarta. KOMPAS.com/Vitorio MantaleanAuditorium Binakarna di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya rekalitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, Gerindra menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat Provinsi DKI Jakarta karena ada kejanggalan. Menurut dia, kejanggalan tersebut salah satunya tampak dari data jumlah pemilih yang dianggap tidak logis.

"Gerindra menolak hasil rekap pemilihan presiden dan pileg juga. Banyak yang menjadi pertimbangan. Kemudian ada asas-asas yang harusnya dipegang KPU, akuntabel, transparan," kata Syarif di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Di DKI Jakarta, Jokowi-Maruf Unggul Tipis 200 Ribu Suara

Ia mempermasalahkan jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) untuk pemilihan presiden, DPR, serta DPRD. Menurut dia, suara DPTb yang memilih caleg seharusnya lebih kecil dibanding DPTb capres. Begitu juga dengan suara DPK caleg yang harusnya lebih kecil dari capres.

Hasil perolehan suara pilpres dan pileg 2019 DKI berdasarkan hasil pleno tingkat provinsi atau disebut DC1. Dalam data itu terangkum pengguna DPTb capres mencapai 101.026 suara. Sementara DPTb DPR 33.990 suara dan DPTb DPRD 30.463 suara.

"Ya DPTb pilpres ya 122 ribu jadinya 101 ribu. (Sebesar) 80 persen apalagi yang DPK, 225 ribu yang enggak nyoblos 4.000 orang, apa iya," kata dia.

Lalu jumlah pengguna DPK capres sebesar 221.536 suara, DPK DPR 221.554 suara, dan DPK DPRD 221.555 suara.

Ia merasa janggal jika jumlah pemilih DPK keseluruhannya sama. Padahal menurut dia, DPK yang memilih presiden belum tentu bisa memilih DPR, DPRD, dan DPD. Terutama DPK yang berasal dari daerah.

"Suara DPK linear 221 ribu walaupun digit di belakangnya berbeda. DPK pileg seharusnya lebih kecil dari DPK presiden. Orang bodoh juga ngerti ini," jelas dia.

Jumat kemarin, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 menolak untuk menandatangani hasil penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Penolakan tanda tangan itu diawali keberatan yang diajukan saksi 02, Ahmad Fauzi, terhadap DPTb dan DPK yang tercantum dalam rekapitulasi yang diselenggarakan KPU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

"Saya agak keberatan mungkin kita harus sinkronkan dulu antara DPTB dan DPK. Kami melihat ada kurang sinkron angka, kami minta form keberatan saja," kata Fauzi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Megapolitan
Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Megapolitan
PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

Megapolitan
JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

Megapolitan
Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

Megapolitan
Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Megapolitan
Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Megapolitan
5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X