Jelang 22 Mei, Warga Diimbau Tak Terpengaruh Politik Adu Domba

Kompas.com - 19/05/2019, 22:47 WIB
Kemiskinan dan kepemimpinanm KOMPASKemiskinan dan kepemimpinanm

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok warga yang tergabung dalam "Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional" menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan politik adu domba dan langkah-langkah inkonstitusional jelang pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019.

Hal itu disampaikan mereka melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Minggu (19/5/2019).

"Dinamika politik cukup tinggi mewarnai proses pemilu sejak pengumuman hasil quick count sejumlah lembaga survei dan sepanjang proses rekapitulasi berlangsung," tulis mereka dalam keterangan tersebut.

Baca juga: BJ Habibie: Hindari Perpecahan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019


Mulai dari saling klaim kemenangan yang memecah masyarakat, seruan people power, tersebarnya berita hoaks yang masif dan meresahkan, tuntutan kepada Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi salah satu calon, sampai penolakan hasil pemilu terjadi dalam pemilu serentak kali ini.

Gerakan yang diprakarsai oleh 16 kelompok non-pemerintah ini menyampaikan bahwa sejatinya pemilu memiliki mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa hasil pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, mereka menghimbau kepada semua pihak untuk menghargai mekanisme hukum yang ada dengan melapor ke Bawaslu ataupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila keberatan dengan hasil pemilu yang akan diumumkan Rabu depan.

Mereka berharap agar semua pihak dapat menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana konfusif menjelang dan setelah penetapan hasil pemilu.

Baca juga: Pesan Habibie Jelang 22 Mei: Terima Hasil Pemilu 2019

Mereka turut mengajak masyarakat agar bisa mengawal bersama proses tahapan pemilu dengan mengedepankan sikap hati-hati dalam menerima informasi.

"Mendukung aparat keamanan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Datasemen Khusus (Densus) 88 untuk bekerja optimal menjaga kondusifitas keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu dan memberi rasa aman untuk semua," ucap mereka.

Adapun Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional ini diprakarsai oleh 16 lembaga non-pemerintah yaitu Netgrit, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, KEMITRAAN, Perludem, Presnas JaDI, Lingkar Madani Indonesia, NETFID, KoDe Inisiatif, Tepi, SPD, PuSaKo Universitas Andalas, JPPR, ICW, KIPP, Puskapol UI, dan PSHK.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Megapolitan
Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Megapolitan
Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Megapolitan
Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Megapolitan
Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Megapolitan
Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Megapolitan
Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Megapolitan
Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Megapolitan
Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Megapolitan
Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Megapolitan
Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Megapolitan
Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X