Begini Isi Raperda Kota Religius di Depok yang Atur Etika Berpakaian

Kompas.com - 20/05/2019, 14:34 WIB
Raperda Penyelenggaraan Kota Religius (KPR) di Depok. Dokumen IstimewaRaperda Penyelenggaraan Kota Religius (KPR) di Depok.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com — Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan kota religius (PKR) usulan Pemerintah Kota Depok yang mengatur tentang bagaimana warga Kota Depok menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya, termasuk cara berpakaian, dipersoalkan.

Beberapa pasal dari isi raperda itu dinilai diskriminatif dan memicu adanya konflik antarumat beragama.

“Ini bisa dipandang diskriminasi terhadap keberagaman, pemeluk agama lain, jadi memang tidak boleh. Kami menghindari konflik antarumat beragama. Kami sangat menghindari itu,” ujar Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Angke Tallo, Jumat (15/5/2019).

Baca juga: DPRD Tolak Raperda yang Atur Warga Depok Jalankan Agamanya

Berdasarkan draf Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota yang didapat Kompas.com, BAB V mengatur tentang Pelaksanaan Norma-norma Dalam Kehidupan Masyarakat. Etika berpakaian diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Setiap orang wajib berpakaian yang sopan sesuai ajaran agamanya masing- masing, norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

(2) Setiap pemeluk agama wajib saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

(3) Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta di Kota Depok mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan/atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan/atau norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

Apabila peraturan tersebut tidak dilaksanan, masyarakat dapat diberi sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 yang berbunyi, “Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta yang tidak mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan norma kesopanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ketiga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan atau pencabutan izin."

Baca juga: Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak DPRD, Apa Kata Wali Kota Depok?

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Depok Salviadona Tri Partita mengatakan, pihaknya tak bermaksud mengatur ajaran beragama warga Depok.

Ia juga menepis anggapan bahwa isi dari PKR tersebut untuk mengatur cara masyarakat berpakaian.

"Konten materi belum sampai kami utarakan (poin-poin isi PKR) sudah ditolak duluan, praduganya terlalu jauh," ucap Dona.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Megapolitan
Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Megapolitan
Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Megapolitan
Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

Megapolitan
Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Megapolitan
2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

Megapolitan
Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Saat Hindari Pohon Tumbang

Megapolitan
Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Kondisi Kendaraan Tidak Prima, Truk Trailer Tabrak Pembatas Tol Kemayoran

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Penjual Materai Daur Ulang di Tangsel

Polisi Tangkap Komplotan Penjual Materai Daur Ulang di Tangsel

Megapolitan
Polda Metro Jaya Persilakan Dua Mahasiswa Unkris Buat Laporan jika Dirugikan Oknum Polisi

Polda Metro Jaya Persilakan Dua Mahasiswa Unkris Buat Laporan jika Dirugikan Oknum Polisi

Megapolitan
Baru Tas yang Ditemukan dari Awak Kapal yang Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Priok

Baru Tas yang Ditemukan dari Awak Kapal yang Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Sudah Sebulan, Atap SLB Bundaku Bekasi Roboh

Sudah Sebulan, Atap SLB Bundaku Bekasi Roboh

Megapolitan
Nama Pimpinan AKD DPRD DKI Harus Diserahkan Kamis Pekan Ini

Nama Pimpinan AKD DPRD DKI Harus Diserahkan Kamis Pekan Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X