Kompas.com - 20/05/2019, 14:34 WIB
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com — Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan kota religius (PKR) usulan Pemerintah Kota Depok yang mengatur tentang bagaimana warga Kota Depok menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya, termasuk cara berpakaian, dipersoalkan.

Beberapa pasal dari isi raperda itu dinilai diskriminatif dan memicu adanya konflik antarumat beragama.

“Ini bisa dipandang diskriminasi terhadap keberagaman, pemeluk agama lain, jadi memang tidak boleh. Kami menghindari konflik antarumat beragama. Kami sangat menghindari itu,” ujar Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Angke Tallo, Jumat (15/5/2019).

Baca juga: DPRD Tolak Raperda yang Atur Warga Depok Jalankan Agamanya

Berdasarkan draf Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota yang didapat Kompas.com, BAB V mengatur tentang Pelaksanaan Norma-norma Dalam Kehidupan Masyarakat. Etika berpakaian diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Setiap orang wajib berpakaian yang sopan sesuai ajaran agamanya masing- masing, norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

(2) Setiap pemeluk agama wajib saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

(3) Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta di Kota Depok mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan/atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan/atau norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

Apabila peraturan tersebut tidak dilaksanan, masyarakat dapat diberi sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 yang berbunyi, “Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta yang tidak mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan norma kesopanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ketiga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan atau pencabutan izin."

Baca juga: Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak DPRD, Apa Kata Wali Kota Depok?

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Depok Salviadona Tri Partita mengatakan, pihaknya tak bermaksud mengatur ajaran beragama warga Depok.

Ia juga menepis anggapan bahwa isi dari PKR tersebut untuk mengatur cara masyarakat berpakaian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 2P Gondangdia-Senen

Rute Transjakarta 2P Gondangdia-Senen

Megapolitan
Rute Transjakarta 2Q Gondangdia-Balai Kota

Rute Transjakarta 2Q Gondangdia-Balai Kota

Megapolitan
Dua Rampok Minimarket di Kabupaten Bekasi Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Medan

Dua Rampok Minimarket di Kabupaten Bekasi Ditangkap Saat Hendak Kabur ke Medan

Megapolitan
Delegasi Laos Datang ke Depok, Wali Kota Idris Sebut Mau Belajar Pengelolaan Limbah

Delegasi Laos Datang ke Depok, Wali Kota Idris Sebut Mau Belajar Pengelolaan Limbah

Megapolitan
10 Proyek Pembangunan TOD di Jalur MRT Jakarta Dikebut, Ada yang Diresmikan Awal 2023

10 Proyek Pembangunan TOD di Jalur MRT Jakarta Dikebut, Ada yang Diresmikan Awal 2023

Megapolitan
Macet Lebih dari 4 Jam, Lalin di Jalan Protokol Bekasi Kini Telah Lancar

Macet Lebih dari 4 Jam, Lalin di Jalan Protokol Bekasi Kini Telah Lancar

Megapolitan
Tegaskan Tak Ada Pungli Perpanjang SIM di Polres Depok, Kasatlantas Sebut Sudah Sesuai Prosedur

Tegaskan Tak Ada Pungli Perpanjang SIM di Polres Depok, Kasatlantas Sebut Sudah Sesuai Prosedur

Megapolitan
Penyebab Macet Parah di Jalan Protokol Bekasi, Dishub: Ada Genangan Air Cukup Tinggi

Penyebab Macet Parah di Jalan Protokol Bekasi, Dishub: Ada Genangan Air Cukup Tinggi

Megapolitan
Kasus Balita Tewas Dibanting di Jaksel, Polisi Imbau Orangtua Tak Sembarangan Titip Anak

Kasus Balita Tewas Dibanting di Jaksel, Polisi Imbau Orangtua Tak Sembarangan Titip Anak

Megapolitan
9 Wilayah di Jakarta Utara Berpotensi Alami Banjir Rob 6-13 Desember 2022

9 Wilayah di Jakarta Utara Berpotensi Alami Banjir Rob 6-13 Desember 2022

Megapolitan
Kepala Terbentur Tiga Kali, Tengkorak Bocah yang Dianiaya Pacar Ibunya Retak

Kepala Terbentur Tiga Kali, Tengkorak Bocah yang Dianiaya Pacar Ibunya Retak

Megapolitan
Konsep Revitalisasi Terminal Blok M di Tangan MRT, Dua Stasiun Akan Dihubungkan

Konsep Revitalisasi Terminal Blok M di Tangan MRT, Dua Stasiun Akan Dihubungkan

Megapolitan
Peparprov ke-IV Banten Dimulai Hari Ini, 401 Atlet Paralympic Siap Bertanding

Peparprov ke-IV Banten Dimulai Hari Ini, 401 Atlet Paralympic Siap Bertanding

Megapolitan
Musim Libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Kalideres Dirikan Posko Kesehatan untuk Sopir dan Penumpang

Musim Libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Kalideres Dirikan Posko Kesehatan untuk Sopir dan Penumpang

Megapolitan
Disegel, Bangunan Penampungan Limbah dan Barang Rongsok yang Berdiri Liar di Bekasi

Disegel, Bangunan Penampungan Limbah dan Barang Rongsok yang Berdiri Liar di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.