Sejumlah Tokoh Terjerat Pasal Makar, Begini Pandangan Ahli Hukum...

Kompas.com - 21/05/2019, 06:00 WIB
Lieus Sungkharisma diamankan Penyidik Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019) atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar. KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELALieus Sungkharisma diamankan Penyidik Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019) atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh seperti Kivlan Zen, Eggi Sudjana, hingga Lieus Sungkharisma kini tengah berurusan dengan polisi karena dugaan makar

Selain tokoh-tokoh tersebut, ada juga HS dan IY yang dikenakan pasal makar karena video ancaman memenggal kepala Presiden Joko Widodo menjadi viral di media sosial.

Lantas, apa yang dimaksud makar?

Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, makar diatur dalam tiga pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melalui Pasal 104, 106, dan 107.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Lieus Sungkharisma hingga Jadi Tersangka Dugaan Makar

"(Pasal) 104 itu terkait keselamatan presiden, 106 terkait dengan pemisahan negara kekuasaan, 107 tentang menghasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah," kata Hibnu kepada Kompas.com, Senin (20/5/2019).

Dalam Pasal 104 diatur bahwa pengancam keselamatan presiden atau wakil presiden dapat diancam dengan hukuman mati.

" Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun," bunyi Pasal 104 KUHP.

Baca juga: Amien Rais Akan Penuhi Panggilan Kedua Polisi sebagai Saksi Kasus Makar Eggi Sudjana

Kemudian, Pasal 106 KUHP berbunyi, "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".

Calon legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Senin (13/5/2019).KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA Calon legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Senin (13/5/2019).
Selanjutnya, pada Pasal 107 Ayat 1 diatur bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

"Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun," bunyi Pasal 107 Ayat 2 KUHP.

Baca juga: Polisi Panggil Ustaz Sambo sebagai Saksi Kasus Makar Eggi Sudjana

Selain itu, makar dalam bentuk pemberontakan diatur dalam Pasal 108 KUHP.

Ayat 1 pasal tersebut menyatakan, orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata serta orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata dapat dipidana maksimal 15 tahun penjara.

Sementara itu, Pasal 108 Ayat 2 menyatakan, para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Baca juga: Jimly Asshidiqie: Orang Lagi Emosi, Caci Maki Tidak Usah Dituduh Makar 

Delik formil

Hibnu melanjutkan, pasal-pasal tersebut masuk delik formil, bukan materiil. Artinya, dugaan makar tersebut bisa diadukan kendati peristiwanya belum tentu terjadi.

Oleh karena itu, kata Hibnu, hasutan-hasutan mengenai ancaman terhadap presdien maupun pemerintahan bisa menjadi bukti awal terkait dugaan kasus makar.

Tersangka berinisial HS (25) yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo ditahan di Polda Metro Jaya.KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA Tersangka berinisial HS (25) yang mengancam memenggal Presiden Joko Widodo ditahan di Polda Metro Jaya.
"Makanya kalau kita lihat beberapa yang dipanggil itu kan video-videonya, kan, menghasut kan di media sosial, menghasut untuk menduduki KPU, menghasut untuk menggulingkan pemerintah, ya delik formilnya kena," ujarnya. 

Baca juga: Selasa, Direktur Satgas BPN Diperiksa sebagai Saksi Kasus Makar di Bareskrim

Hal itu selaras dengan Pasal 110 Ayat 2 KUHP yang menyebut bahwa orang-orang yang memperlancar kejahatan makar juga dapat dihukum kendati mereka tidak langsung melakukan makar.

"Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan," bunyi Pasal 110 Ayat 2 KUHP.

Mengenai penangkapan sejumlah tokoh, Hibnu menilai hal itu tidak berlebihan. Menurut dia, hal itu merupakan sebuah langkah pencegahan supaya makar tidak benar-benar terjadi.

Baca juga: Amien Rais Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

Polda Metro Jaya menangkap menangkap dua perempuan yang diduga merekam dan menyebarkan video HS, tersangka yang mengancam penggal kepala Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2019). KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA Polda Metro Jaya menangkap menangkap dua perempuan yang diduga merekam dan menyebarkan video HS, tersangka yang mengancam penggal kepala Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2019).
"Saya kira ini dalam rangka menjaga keutyhan negara ya sudah tepat, tidak berlebihan. Makanya nanti tergantung pembuktian, masuk kualifikasi atau tidak?" kata Hibnu.

Ia mengatakan, makar yang diatur di KUHP bertujuan melindungi wibawa pemerintahan yang sah serta mencegah perpecahan.

"Itu perlu dilakukan karena itu suatu risiko yang harus dibayar mahal, hukum sebagai sarana pencegahan," kata Hibnu menutup perbincangan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok Mulai 7 Juli, Jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok Mulai 7 Juli, Jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Megapolitan
Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Megapolitan
Pesepeda di Tangsel Akan Diawasi Polisi Tiap Akhir Pekan

Pesepeda di Tangsel Akan Diawasi Polisi Tiap Akhir Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X