Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sylviana Murni, Mantan Pejabat DKI yang Gagal Jadi Wagub dan Lolos Jadi Anggota DPD RI

Kompas.com - 21/05/2019, 06:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kontestasi Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu langkah penting Sylviana Murni dikenal publik.

Saat itu, ia diusung Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Meskipun kalah pada putaran pertama dengan perolehan suara paling bontot di bawah pasangan calon Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga, nama Sylviana sudah mencuri perhatian karena satu-satunya calon wakil gubernur DKI perempuan yang berangkat dari latar belakang birokrat.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie hingga Sylviana Murni Masuk Draft Caleg DPD Asal DKI

Kini, perempuan yang lahir dan besar di Jakarta itu sukses meraih kursi DPD RI sebagai salah satu dari empat senator ibu kota usai meraup 455.182 suara pada Pemilihan Legislatif 2019.

Kiprah istri Gde Sardjana itu di Pemprov DKI Jakarta berawal pada 1985, selang empat tahun setelah ia menyabet gelar None Jakarta.

Saat itu, DKI Jakarta dipimpin Gubernur Soeprapto. Sylviana memulai kariernya sebagai PNS sebagai staf penatar Badan Pembinaan, Pendidikan, dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) DKI selama hingga 1987, lalu menjadi staf Biro Pembinaan Mental DKI Jakarta sampai 1989.

Baca juga: Sylviana Murni: Kami Konsentrasi agar Kali Item Tak Bau Saat Asian Para Games

Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana MurniKompas.com/Kurnia Sari Aziza Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni
Sylviana mulai mencicipi jabatan pimpinan ketika menjadi Kepala Sub Bagian Pendidikan Luar Sekolah Biro Pembinaan Mental DKI Jakarta pada 1989.

Selang dua tahun, ia menjabat Kepala Sub Bagian Seni Budaya Biro Pembinaan Mental DKI Jakarta selama empat tahun hingga 1995, sebelum menjabat Kepala Bagian Kebudayaan Biro Pembinaan Mental DKI Jakarta pada 1995-1997.

Perempuan yang memperoleh gelar profesor dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta ini juga pernah menjadi politisi Partai Golkar.

Baca juga: Pilih DPD Ketimbang DPRD DKI, Sylviana Murni Ingin Tetap Independen

Ia bahkan pernah duduk di kursi DPRD DKI Jakarta periode 1997-1999.

Sylviana kemudian kembali menjadi birokrat sehubungan peraturan pemerintah yang mewajibkan PNS tidak berkaitan langsung dengan partai politik.

Tanpa perlu waktu lama, jabatan pimpinan lembaga lain kembali menanti perempuan yang saat ini memiliki dua orang putri itu. Dalam rentang 1999-2001, Sylviana menjabat Kepala Biro Bina Sosial DKI Jakarta.

Baca juga: Gagal Pilkada, Sylviana Murni Daftar Jadi Calon Anggota DPD DKI

Setelahnya, Sylviana berturut-turut duduk di kursi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta hingga 2004 dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta hingga 2008.

Sylviana kemudian terpilih sebagai Wali Kota Jakarta Pusat untuk rentang waktu 2008-2013. Hal ini menorehkan capaian tersendiri bagi Sylviana. Sebab, ia menjadi Wali Kota Jakarta Pusat perempuan pertama sepanjang sejarah.

Kematangannya dalam seluk-beluk birokrasi DKI Jakarta mengantarkannya menjadi Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta ketika tampuk kepemimpinan Ibu Kota berpindah ke tangan Joko Widodo.

Baca juga: Sylviana Murni Minta Sandiaga Buat Jakarta Ramah Disabilitas

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com