Kompas.com - 21/05/2019, 16:50 WIB
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVICalon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Syaikhu yang juga calon anggota DPR RI dari PKS mengatakan, dirinya tak perlu mundur dari status calon anggota DPR RI selama proses pemilihan wagub DKI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI berlangsug.

Jika dia terpilih sebagai anggota DPR RI, pelantikan dirinya baru pada Oktober 2019. Sebelum itu terjadi, kata dia, dirinya tetap bisa menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta juga.

Syaikhu mengemukakan hal itu di Bekasi, Selasa (21/5/2019), untuk menanggapi Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus. Bestari kemarin menyatakan, Syaikhu berpeluang batal jadi calon wakil gubernur DKI karena Syaikhu juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

Baca juga: Syaikhu Terancam Batal Jadi Cawagub DKI

 

Menurut Bestari, Syaikhu harus segera mundur dari salah satu pencalonannya di dua posisi itu.

"Masalahnya kan pelantikan (DPR RI periode baru) juga belum. Jadi dalam hal ini kalau memang Pansus ini berjalan sebelum pelantikan, saya kira enggak ada masalah. Artinya saya juga belum dilantik juga sebagai anggota DPR RI, artinya masih bisa tetap berjalan," kata Syaikhu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menambahkan, jabatan pemerintahan melekat pada diri seseorang setelah dilantik. Artinya Syaikhu tidak bisa dikatakan harus mundur dari anggota DPR RI karena dirinya saja belum dilantik.

"Kalau mau milih wagub mundur dong (dari anggota DPR RI) gitu, nah ini dilantik (jadi anggota DPR RI) juga belum, baru diumumin sama KPU. Nanti kalau mundur malah menyalahi aturan, mau mundur darimana orang dilantik aja belum," ujar Syaikhu.

Namun, Syaikhu menunggu kelanjutan kerja Pansus Pemilihan Wagub DKI yang kini sedang dalam tahap menyelesaikan draf tata tertib serta ketentuan pemilihan.

"Kalau draf ini semua kewenangan dari pansus, cuman bagaimanapun juga tetap harus mengacu pada koridor, hukum yang memang mengatur hal itu dan tak bisa keluar," ujar Syaikhu.

Dua partai pengusung pemimpin DKI saat ini, yaitu PKS dan Gerindra, telah mengajukan dua nama cawagub. Mereka adalah Syaikhu yang pernah menjadi wakil wali Kota Bekasi dan Agung Yulianto yang merupakan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta.



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19 Belum Reda, Pemkot Larang Warga Tangsel Gelar Perlombaan 17 Agustus

Pandemi Covid-19 Belum Reda, Pemkot Larang Warga Tangsel Gelar Perlombaan 17 Agustus

Megapolitan
Gelar Balap Liar di Jalan Asia Afrika, Polisi Amankan 25 Kendaraan

Gelar Balap Liar di Jalan Asia Afrika, Polisi Amankan 25 Kendaraan

Megapolitan
Temuan BPK, Pemprov DKI Salurkan KJP Plus Rp 2,3 Miliar ke Siswa yang Sudah Lulus

Temuan BPK, Pemprov DKI Salurkan KJP Plus Rp 2,3 Miliar ke Siswa yang Sudah Lulus

Megapolitan
Sudah Tidak Ada Lagi Antrean Jenazah Psien Covid-19 di Krematorium Cilincing

Sudah Tidak Ada Lagi Antrean Jenazah Psien Covid-19 di Krematorium Cilincing

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus, Ini Aturan Shalat Jumat di Jabodetabek

PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus, Ini Aturan Shalat Jumat di Jabodetabek

Megapolitan
Ada Aksi Balap Liar di Senayan Saat PPKM Level 4, Polisi Bakal Gencarkan Patroli

Ada Aksi Balap Liar di Senayan Saat PPKM Level 4, Polisi Bakal Gencarkan Patroli

Megapolitan
Hari Ini, Kualitas Udara di Jakarta Ada di Peringkat 9 Terburuk di Dunia

Hari Ini, Kualitas Udara di Jakarta Ada di Peringkat 9 Terburuk di Dunia

Megapolitan
17 Posko Vaksinasi Merdeka Dibuka di Kecamatan Kalideres

17 Posko Vaksinasi Merdeka Dibuka di Kecamatan Kalideres

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Pasien di RS Wisma Atlet Kini Tersisa 2.002 Orang

UPDATE 6 Agustus: Pasien di RS Wisma Atlet Kini Tersisa 2.002 Orang

Megapolitan
Kemendagri dan Polisi Selidiki Kasus Vaksinasi Covid-19 Pakai NIK Orang Lain di Tangsel

Kemendagri dan Polisi Selidiki Kasus Vaksinasi Covid-19 Pakai NIK Orang Lain di Tangsel

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Megapolitan
Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X