Disebut Bisa Batal Jadi Cawagub DKI, Ini Kata Ahmad Syaikhu

Kompas.com - 21/05/2019, 16:50 WIB
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVICalon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Syaikhu yang juga calon anggota DPR RI dari PKS mengatakan, dirinya tak perlu mundur dari status calon anggota DPR RI selama proses pemilihan wagub DKI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI berlangsug.

Jika dia terpilih sebagai anggota DPR RI, pelantikan dirinya baru pada Oktober 2019. Sebelum itu terjadi, kata dia, dirinya tetap bisa menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta juga.

Syaikhu mengemukakan hal itu di Bekasi, Selasa (21/5/2019), untuk menanggapi Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus. Bestari kemarin menyatakan, Syaikhu berpeluang batal jadi calon wakil gubernur DKI karena Syaikhu juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

Baca juga: Syaikhu Terancam Batal Jadi Cawagub DKI

 

Menurut Bestari, Syaikhu harus segera mundur dari salah satu pencalonannya di dua posisi itu.

"Masalahnya kan pelantikan (DPR RI periode baru) juga belum. Jadi dalam hal ini kalau memang Pansus ini berjalan sebelum pelantikan, saya kira enggak ada masalah. Artinya saya juga belum dilantik juga sebagai anggota DPR RI, artinya masih bisa tetap berjalan," kata Syaikhu.

Dia menambahkan, jabatan pemerintahan melekat pada diri seseorang setelah dilantik. Artinya Syaikhu tidak bisa dikatakan harus mundur dari anggota DPR RI karena dirinya saja belum dilantik.

"Kalau mau milih wagub mundur dong (dari anggota DPR RI) gitu, nah ini dilantik (jadi anggota DPR RI) juga belum, baru diumumin sama KPU. Nanti kalau mundur malah menyalahi aturan, mau mundur darimana orang dilantik aja belum," ujar Syaikhu.

Namun, Syaikhu menunggu kelanjutan kerja Pansus Pemilihan Wagub DKI yang kini sedang dalam tahap menyelesaikan draf tata tertib serta ketentuan pemilihan.

"Kalau draf ini semua kewenangan dari pansus, cuman bagaimanapun juga tetap harus mengacu pada koridor, hukum yang memang mengatur hal itu dan tak bisa keluar," ujar Syaikhu.

Dua partai pengusung pemimpin DKI saat ini, yaitu PKS dan Gerindra, telah mengajukan dua nama cawagub. Mereka adalah Syaikhu yang pernah menjadi wakil wali Kota Bekasi dan Agung Yulianto yang merupakan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X