Polemik Raperda Penyelenggaraan Kota Religius yang Atur Cara Berpakaian Warga Depok...

Kompas.com - 23/05/2019, 05:09 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris di Polresta Depok, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/ CYNTHIA LOVAWali Kota Depok Mohammad Idris di Polresta Depok, Selasa (21/5/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang mengatur tentang bagaimana warga Kota Depok menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya, termasuk cara berpakaian, dipersoalkan.

Raperda ini merupakan inisiatif Pemkot Depok.

Berdasarkan draf Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota Religius yang didapat Kompas.com, etika berpakaian diatur dalam Pasal 14 Bab V. Bunyinya sebagai berikut:

(1) Setiap orang wajib berpakaian yang sopan sesuai ajaran agamanya masing-masing, norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

(2) Setiap pemeluk agama wajib saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

(3) Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta di Kota Depok mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan/atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan/atau norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

Baca juga: Pemkot Depok Akan Usulkan Draf Raperda Penyelenggaraan Kota Religius Baru

Apabila peraturan tersebut tidak dilaksanan, masyarakat dapat diberi sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 yang berbunyi, “Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta yang tidak mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan norma kesopanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat 3 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan atau pencabutan izin."

Pasal dalam draf tersebut menuai kritik. Pasal-pasal tersebut dinilai diskriminatif dan memicu adanya konflik antarumat beragama.

"Ini bisa dipandang diskriminasi terhadap keberagaman, pemeluk agama lain, jadi memang tidak boleh. Kami menghindari konflik antarumat beragama. Kami sangat menghindari itu,” ujar Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Angke Tallo, Jumat (15/5/2019).

Selain itu, menurut Hendrik, pemerintah daerah tidak boleh mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Megapolitan
UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Megapolitan
Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Megapolitan
Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Megapolitan
Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Megapolitan
Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Megapolitan
Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Megapolitan
Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Megapolitan
Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X