Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Kompas.com - 26/05/2019, 11:12 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama Penanggung jawab  tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com-Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, 51 daftar bukti yang diajukan dalam gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi berisi laporan-laporan dari masyarakat mengenai adanya penyimpangan di Pemilu 2019.

Sandi mengatakan, menurut laporan masyarakat, ada 50 persen TPS yang tidak jujur dan menyimpang.

“Detailnya Pak Hashim dan Pak Bambang Widjojanto yang tahu, yang jelas ini semua menyelesaikan laporan dari masyarakat yang didapat 50 persen TPS di tiap Provinsi terdapat penyimpangan,” ucap Sandiaga di Masjid Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).

Baca juga: Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK


Sandi mengatakan, bukti penyimpangan tersebut akan diungkapkan dalam sidang di MK

Dengan bukti-bukti tersebut, Sandiaga juga ingin memastikan MK akan mengungkap bukti-bukti ini dengan independen.

“Kami pastikan MK akan dengan independen mengungkap bukti bukti ini membahasnya dan insyaallah akan dihadirkan dalam proses keadilan,” ucapnya.

Sandiaga juga menyinggung banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit di pemilu 2019 ini.

“Melihat program yang sudah dibiayain negara sudah begitu besar belum mampu menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Belum terasa banyak korban yang jatuh petugas pemilu, kami lihat sengketa Pileg aja sudah ratusan, itu kan berarti berujung pada belum efesien, jujur dan adilnya pemilu kita,” ucapnya.

Baca juga: Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Sebelumnya, Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyerahkan 51 daftar bukti saat mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto mengatakan alat buktinya akan segera disampaikan.

"(Daftarnya) baru 51 (alat bukti). Insya Allah pada waktu yang tepat kami akan lengkapi bukti yang diperlukan," ujar Bambang dalam konferensi pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat.

Bambang tidak mau menjelaskan secara detil mengenai apa saja bukti tersebut. Sebab itu merupakan bagian dari materi persidangan. Dia berjanji akan menyampaikan rinciannya dalam sidang nanti. Namun, Bambang menjelaskan secara umum jenis-jenis buktinya.

"Saya tidak bisa menjelaskan hari ini. Tetapi ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli," ujar dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RSPP: Kondisi Ipda Erwin Menurun Sejak Minggu hingga Meninggal Dunia

RSPP: Kondisi Ipda Erwin Menurun Sejak Minggu hingga Meninggal Dunia

Megapolitan
Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Megapolitan
Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Megapolitan
Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Megapolitan
Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Megapolitan
Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Megapolitan
Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Megapolitan
6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X