BPN Dorong Pemprov DKI Kembangkan Kampung Tematik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Doni Janarto Widiantono mendorong Pemprov DKI mengembangkan kampung tematik.

Pengembangan kampung tematik dinilai bisa jadi cara menata kampung kumuh.

"Nanti kita kembangkan zona khusus. Ada kawasan historis juga seperti di Luar Batang," kata Doni dalam sosialisasi reforma agraria di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Hendi Ingin Kampung Tematik Lain Di Semarang Terkenal

Menurut dia, cara ini bisa dikembangkan untuk menata kampung ilegal di bantaran kali. Pemprov DKI dan BPN dinilai bisa melegalisasi hunian warga.

"Dan sepanjang Ciliwung saya kira banyak hal yang istimewa dan bisa kita berikan pengecualian sehingga kita bisa berikan legal dan bisa kita tata selama tidak membahayakan atau mengganggu fungsi di sungai saya kira bisa," ujarnya. 

Menurut Doni, selama ini penataan memang lebih diprioritaskan bagi kampung kumuh yang legal.

Baca juga: Mengecat Kampung Tematik Penjaringan Jadi Tantangan Bagi Dua Seniman Ini

Adapun, permukiman di bantaran kali sulit ditangani karena lebih problematik.

Namun, Doni meyakini penataan tematik bisa dilakukan.

"Ke depan kampung ini kita tata secara tematik jadi tidak membuat one-size-fits-all policy, tetapi kita perlu lihat di Pasar Rumput kami kenalkan kampung belanja," kata Doni.

Baca juga: Mural di Kampung Tematik Penjaringan Angkat Konsep Jakarta Tempo Doeloe

Sebelumnya, hampir 49 persen dari jumlah kelurahan yang ada du Jakarta atau, 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh.

Kawasan kumuh paling banyak tersentralisasi di Jakarta Utara (39 persen). Kemudian Jakarta Barat (28 persen), Jakarta Selatan (19 persen), Jakarta Timur (12 persen), Jakarta Pusat (11 persen), dan Kepulauan Seribu (1 persen).

Oleh karena itu, pemerintah mendorong reforma agraria dengan menata ruang kota. Doni menyebut ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menata kampung tanpa menggusur.

Baca juga: Kawasan Galangan VOC di Penjaringan Disulap jadi Kampung Tematik

Reforma agraria yakni penataan aset melalui konsolidasi tanah dan penataan akses dengan memberdayakan warga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria lewat Kepgub Nomor 574 Tahun 2019.

Gugus tugas yang diketuai Gubernur bertugas untuk menyediakan tanah, menata aset dan akses, hingga memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan.