Anies: Kita Tahu di Jakarta Banyak Konflik Sengketa Agraria

Kompas.com - 27/05/2019, 21:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di RSUD Tarakan, Rabu (22/5/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di RSUD Tarakan, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, DKI Jakarta rawan kasus sengketa agraria atau pertanahan. Hal ini mendorongnya membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria.

"Kita tahu bahwa di sini ada banyak konflik sengketa agraria," ujar Anies dalam sosialisasi reforma agraria di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Selain banyaknya konflik tanah, alih fungsi lahan di DKI Jakarta juga berlangsung cepat. Belum lagi isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan.

Baca juga: Jokowi Serahkan Sengketa Lahan Moto GP Mandalika ke Gubernur NTB


Memasuki lebaran, kata Anies, ada pula tantangan migrasi dari daerah lain ke Jakarta. Selepas lebaran, jumlah orang yang mengadu nafkah di Jakarta bakal semakin banyak.

"Dan karena itu juga konsekuensinya yang datang ke sini ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dihadapkan dengan kenyataan ada ketimpangan, ada kesenjangan, ada masalah pengangguran, ada masalah kemiskinan," katanya. 

Oleh karena itu, kata Anies, diperlukan reforma agraria yang bakal menekan konflik soal pertanahan dan permukiman.

Baca juga: Warga Berharap Sengketa Lahan Stadion BMW Segera Selesai dan Pembangunan Dimulai

Anies ingin reforma agraria lebih dari sekadar mempermudah urusan administrasi.

"Ini adalah soal bagaimana menjadikan Jakarta kota yang berkeadilan, dimana penguasaan atas lahan ditata, diatur dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip ketertiban pada aturan hukum," ujar Anies. 

Reforma agraria yakni penataan aset melalui konsolidasi tanah dan penataan akses dengan memberdayakan warga.

Baca juga: DKI Kalah Sengketa Lahan Stadion BMW, Anies Minta Jakmania Tak Khawatir

Gubernur Anies telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria lewat Kepgub Nomor 574 Tahun 2019.

Gugus tugas yang diketuai gubernur bertugas menyediakan tanah, menata aset dan akses, hingga memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X