Pemkot Depok Buka Posko Pengaduan bagi Karyawan yang Belum Dapat THR

Kompas.com - 27/05/2019, 23:43 WIB
Ilustrasi THR ShutterstockIlustrasi THR
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok membuka pusat aduan bagi karyawan swasta yang belum menerima Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1440 H di Balai Kota Depok.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 560/231/Naker/V/ 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019.

"Kalau ada yang tidak membayarkan THR dapat langsung melapor ke kami di posko THR Balai Kota Depok di ruang BKPSDM,” ucap Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Depok, Ema Komariah saat dihubungi, Senin (27/5/2019).

Setelah adanya laporan dari karyawan, nantinya laporan tersebut akan diteruskan ke perusahaan terlapor.

Baca juga: Pegawai Protes THR Tak Dibayarkan Penuh, Ini Penjelasan RS Fatmawati

"Nanti kami yang langsung koordinasi dengan perusahaan yang dilaporkan tersebut, bahkan bisa sampai membuat peringatan dan pencabutan izin,” ucapnya.

Ema mengatakan, pada umumnya setiap pegawai yang bekerja di perusahaan berhak menerima THR H-7 sebelum idul Fitri.

Adapun menurut Ema, sesuai dengan surat edaran yang diberikan Wali Kota, di mana pegawai yang memiliki masa kerja 12 bulan (1 tahun) atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.

Sementara, bagi pegawai yang belum genap bekerja selama 1 tahun, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yakni masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sebaliknya untuk pekerja harian lepas yang sudah 1 tahun atau lebih juga mendapat THR-nya sesuai kumulatif yang didapat 1 bulan kerja.

Baca juga: Anggaran THR PNS Kota Bekasi Tahun Ini Turun Dibanding Tahun Lalu

Berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya Lebaran.

“Berbeda apabila bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja,” ucap Ema.

Sekjen APINDO Depok, Solihin menambahkan, pihaknya juga akan mengindahkan imbauan dari Wali Kota di setiap perusahaan untuk membayarkan THR pegawai pada H-7 lebaran.

Menurut pemantauannya, beberapa perusahaan ada pula yang telah lebih dulu membayarkan THR kepada pegawainya.

"THR itu penting buat pegawai karena mereka akan gunakan untuk keperluan menjelang lebaran. Ada yang dipakai mudik dan lain sebagainya. Jadi kami juga akan menyerahkan THR pegawai pada H-7 lebaran," tutur Solihin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Megapolitan
Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X