Wagub DKI Pengganti Sandiaga Bisa Tak Dilantik jika Partai Pengusung Tolak Hasil Pemilihan

Kompas.com - 28/05/2019, 17:36 WIB
Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus di DPRD DKI Jakarta, Senin (20/5/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus di DPRD DKI Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta berpotensi terhambat jika partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra, menolak hasil pemilihan. Kasus semacam itu ditemukan panitia khusus (pansus) pemilihan wagub DPRD DKI Jakarta di Jawa Tengah.

Wakil Ketua Pansus Bestari Barus menyebutkan, pansus wagub DKI bisa tak melantik wagub terpilih jika itu terjadi.

"Bisa saja kalau nanti yang salah satunya tidak mau tandatangan ya tidak bisa dilantik," kata Bestari ketika dihubungi, Selasa (28/5/2019).

Bestari menceritakan, pihaknya mengetahui hal itu saat kunjungan kerja ke DPRD Riau. Anggota Dewan Riau menceritakan pernah ada kepala daerah di salah satu daerah di Jawa Tengah yang tak kunjung dilantik.

Baca juga: Wagub DKI Pengganti Sandiaga Ditargetkan Terpilih Agustus 2019

Sebab satu partai pengusung tidak mau menandatangani hasil pemilihan kepala daerah. Kepala daerah terpilih tetap tak bisa dilantik meski empat partai pengusung lain sudah tanda tangan.

"Ada yang tidak dapat dipenuhi di dalam tatib itu sehingga sampai sekarang (kepala daerah) yang terpilih tidak dapat dilantik," kata Bestari.

Bestari menerangkan, pansus masih menggodok poin-poin tata tertib pemilihan wagub. Pembatalan hasil pemilihan menjadi salah satu poin yang akan dipertimbangkan.

"Nanti kami lihat bagaimana suara orang-orang," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar DPRD DKI belajar dari Jambi dan Riau terkait pemilihan wakil gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno.

Hal ini disampaikan Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam rapat perdana pansus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin lalu. Akmal mengatakan, pansus perlu menyusun tata tertib terlebih dahulu.

"Kami memang sarankan untuk contoh ke Jambi atau ke Riau yang sudah melakukan hal yang sama. Itu bagus, tetapi kalau di Kepri kami tidak sarankan karena ada persoalan mundur ketika sudah terpilih," kata Akmal.

Mengikuti saran itu, pansus kemudian melakukan kunker ke Provinsi Riau pekan lalu dan Provinsi Kepulauan Riau pekan depan. 

Ada dua nama kandidat wagub yang ditetapkan yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Keduanya kader PKS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Megapolitan
Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Megapolitan
Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Megapolitan
Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Megapolitan
Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Megapolitan
Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Megapolitan
Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Megapolitan
Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Megapolitan
Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Megapolitan
Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Update 19 Januari: Berkurang 139, Kini Ada 4.722 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Update 19 Januari: Berkurang 139, Kini Ada 4.722 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Megapolitan
Membandingkan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Vs Raffi Ahmad-Ahok

Membandingkan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Vs Raffi Ahmad-Ahok

Megapolitan
Gudang Dekorasi Pernikahan di Kembangan Terbakar

Gudang Dekorasi Pernikahan di Kembangan Terbakar

Megapolitan
Polisi Akan Cari Pelaku Tawuran di Manggarai Lewat Video di Medsos

Polisi Akan Cari Pelaku Tawuran di Manggarai Lewat Video di Medsos

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X