Polemik Anggota TGUPP Anies Jadi Pengacara BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 31/05/2019, 10:14 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Bambang Widjojanto kembali jadi perbincangan setelah ia diketahui mengajukan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membela Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab di saat yang sama, BW, panggilan akrabnya, juga menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang digaji dari APBD DKI Jakarta.

Kritik muncul dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Ia mengingatkan tidak etis jika BW menjadi pengacara dalam sengketa politik di saat menerima gaji dari negara.

"Memang akhirnya muncul klarifikasi dari Anies sebagai gubernur ketika membantu BPN statusnya BW adalah cuti," ujar Adnan ketika dihubungi, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Tim Hukum Jokowi Minta Bambang Widjojanto Stop Membuat Propaganda

"Tetapi sebenarnya kalau statusnya cuti perlu diklarifikasi juga apakah cutinya cuti di luar tanggungan? Kalau hanya cuti saja itu berarti dia masih tetap dapat gaji dan secara etis tidak boleh (jadi pengacara Prabowo)," tambah dia.

Adnan mengatakan, sebagai pengacara Bambang berhak memilih untuk membantu siapa pun. Dia juga berhak memiliki preferensi politik apapun.

Namun jika dikaitkan dengan jabatannya dalam pemerintahan, tidak etis jika dia terlibat dalam politik praktis.

"Karena dia harus tunduk juga kepada ketentuan di provinsi sebagai salah satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga bicara soal keuangan publik yang sudah keluar, yang dibelanjakan untuk gajinya," ujar Adnan.

Jangan sampai persoalan ini merusak reputasi Bambang. Apalagi, kata Adnan, Bambang merupakan mantan pimpinan KPK yang pasti sudah paham soal etika pejabat publik.

"Jadi seharusnya tidak perlu diajari lagi," kata dia.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

Megapolitan
Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Megapolitan
Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Megapolitan
Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Megapolitan
Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Megapolitan
Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Megapolitan
250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

Megapolitan
5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bogor Hujan Siang Nanti

Megapolitan
Pemuda Jakarta Utara Sebut Reklamasi Ancol Rampas Pantai Publik

Pemuda Jakarta Utara Sebut Reklamasi Ancol Rampas Pantai Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X