Polemik Anggota TGUPP Anies Jadi Pengacara BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 31/05/2019, 10:14 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Bambang Widjojanto kembali jadi perbincangan setelah ia diketahui mengajukan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membela Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab di saat yang sama, BW, panggilan akrabnya, juga menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang digaji dari APBD DKI Jakarta.

Kritik muncul dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Ia mengingatkan tidak etis jika BW menjadi pengacara dalam sengketa politik di saat menerima gaji dari negara.

"Memang akhirnya muncul klarifikasi dari Anies sebagai gubernur ketika membantu BPN statusnya BW adalah cuti," ujar Adnan ketika dihubungi, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Tim Hukum Jokowi Minta Bambang Widjojanto Stop Membuat Propaganda

"Tetapi sebenarnya kalau statusnya cuti perlu diklarifikasi juga apakah cutinya cuti di luar tanggungan? Kalau hanya cuti saja itu berarti dia masih tetap dapat gaji dan secara etis tidak boleh (jadi pengacara Prabowo)," tambah dia.

Adnan mengatakan, sebagai pengacara Bambang berhak memilih untuk membantu siapa pun. Dia juga berhak memiliki preferensi politik apapun.

Namun jika dikaitkan dengan jabatannya dalam pemerintahan, tidak etis jika dia terlibat dalam politik praktis.

"Karena dia harus tunduk juga kepada ketentuan di provinsi sebagai salah satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga bicara soal keuangan publik yang sudah keluar, yang dibelanjakan untuk gajinya," ujar Adnan.

Jangan sampai persoalan ini merusak reputasi Bambang. Apalagi, kata Adnan, Bambang merupakan mantan pimpinan KPK yang pasti sudah paham soal etika pejabat publik.

"Jadi seharusnya tidak perlu diajari lagi," kata dia.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Dari LBH, KPK, hingga DKI

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tetapkan 8 Tersangka Perusakan Mal AEON Jakarta Garden City

Polisi Tetapkan 8 Tersangka Perusakan Mal AEON Jakarta Garden City

Megapolitan
Jakarta Banjir, Sejumlah Rute Transjakarta Masih Dialihkan dan Tak Beroperasi

Jakarta Banjir, Sejumlah Rute Transjakarta Masih Dialihkan dan Tak Beroperasi

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Terduga Perusak Aeon Mall Jakarta Garden City, Mayoritas Anak

Polisi Tangkap 8 Terduga Perusak Aeon Mall Jakarta Garden City, Mayoritas Anak

Megapolitan
Mall AEON Jakarta Garden City Didemo Massa, Warga Cakung: Dulu Enggak Banjir

Mall AEON Jakarta Garden City Didemo Massa, Warga Cakung: Dulu Enggak Banjir

Megapolitan
Banjir Periuk Kota Tangerang, Gubernur Diminta Turun Tangan, Wali Kota Tuntut Pengembang

Banjir Periuk Kota Tangerang, Gubernur Diminta Turun Tangan, Wali Kota Tuntut Pengembang

Megapolitan
Doa Ibu untuk Sopir Taksi Online Mulia yang Bersedia Bawa Jenazah Bayinya...

Doa Ibu untuk Sopir Taksi Online Mulia yang Bersedia Bawa Jenazah Bayinya...

Megapolitan
Bekasi Butuh Sekitar Rp 4,4 Triliun untuk Atasi Banjir

Bekasi Butuh Sekitar Rp 4,4 Triliun untuk Atasi Banjir

Megapolitan
Viral Kisah Suami Istri Bawa Pulang Jenazah Bayinya dengan Taksi Online Setelah Ditolak Berkali-kali

Viral Kisah Suami Istri Bawa Pulang Jenazah Bayinya dengan Taksi Online Setelah Ditolak Berkali-kali

Megapolitan
BMKG: Rabu Pagi, Jakarta Hujan Merata, Kemudian Hujan Deras Dini Hari

BMKG: Rabu Pagi, Jakarta Hujan Merata, Kemudian Hujan Deras Dini Hari

Megapolitan
Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Megapolitan
Remaja 14 Tahun Meninggal Terseret Banjir Usai Selamatkan Dua Bocah

Remaja 14 Tahun Meninggal Terseret Banjir Usai Selamatkan Dua Bocah

Megapolitan
Seorang Santri Tewas, Diduga karena Terseret Arus Kali Mampang

Seorang Santri Tewas, Diduga karena Terseret Arus Kali Mampang

Megapolitan
Anies: Pengungsi akibat Banjir Berkisar 15.000 Jiwa

Anies: Pengungsi akibat Banjir Berkisar 15.000 Jiwa

Megapolitan
Kala Nasi Sarden Menjadi Menu Andalan Posko Banjir Cipinang Melayu

Kala Nasi Sarden Menjadi Menu Andalan Posko Banjir Cipinang Melayu

Megapolitan
Sudah Malam, Banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah Masih 2 Meter

Sudah Malam, Banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah Masih 2 Meter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X