Polemik Anggota TGUPP Anies Jadi Pengacara BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 31/05/2019, 10:14 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Bambang Widjojanto kembali jadi perbincangan setelah ia diketahui mengajukan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membela Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab di saat yang sama, BW, panggilan akrabnya, juga menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang digaji dari APBD DKI Jakarta.

Kritik muncul dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Ia mengingatkan tidak etis jika BW menjadi pengacara dalam sengketa politik di saat menerima gaji dari negara.

"Memang akhirnya muncul klarifikasi dari Anies sebagai gubernur ketika membantu BPN statusnya BW adalah cuti," ujar Adnan ketika dihubungi, Rabu (29/5/2019).

Baca juga: Tim Hukum Jokowi Minta Bambang Widjojanto Stop Membuat Propaganda

"Tetapi sebenarnya kalau statusnya cuti perlu diklarifikasi juga apakah cutinya cuti di luar tanggungan? Kalau hanya cuti saja itu berarti dia masih tetap dapat gaji dan secara etis tidak boleh (jadi pengacara Prabowo)," tambah dia.

Adnan mengatakan, sebagai pengacara Bambang berhak memilih untuk membantu siapa pun. Dia juga berhak memiliki preferensi politik apapun.

Namun jika dikaitkan dengan jabatannya dalam pemerintahan, tidak etis jika dia terlibat dalam politik praktis.

"Karena dia harus tunduk juga kepada ketentuan di provinsi sebagai salah satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga bicara soal keuangan publik yang sudah keluar, yang dibelanjakan untuk gajinya," ujar Adnan.

Jangan sampai persoalan ini merusak reputasi Bambang. Apalagi, kata Adnan, Bambang merupakan mantan pimpinan KPK yang pasti sudah paham soal etika pejabat publik.

"Jadi seharusnya tidak perlu diajari lagi," kata dia.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Megapolitan
Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Megapolitan
Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Megapolitan
Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Megapolitan
800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

Megapolitan
Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Megapolitan
Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Megapolitan
Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Megapolitan
Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X