Polemik Anggota TGUPP Anies Jadi Pengacara BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 31/05/2019, 10:14 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Bambang Widjojanto kembali jadi perbincangan setelah ia diketahui mengajukan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membela Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab di saat yang sama, BW, panggilan akrabnya, juga menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang digaji dari APBD DKI Jakarta.

Kritik muncul dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Ia mengingatkan tidak etis jika BW menjadi pengacara dalam sengketa politik di saat menerima gaji dari negara.

"Memang akhirnya muncul klarifikasi dari Anies sebagai gubernur ketika membantu BPN statusnya BW adalah cuti," ujar Adnan ketika dihubungi, Rabu (29/5/2019).


Baca juga: Tim Hukum Jokowi Minta Bambang Widjojanto Stop Membuat Propaganda

"Tetapi sebenarnya kalau statusnya cuti perlu diklarifikasi juga apakah cutinya cuti di luar tanggungan? Kalau hanya cuti saja itu berarti dia masih tetap dapat gaji dan secara etis tidak boleh (jadi pengacara Prabowo)," tambah dia.

Adnan mengatakan, sebagai pengacara Bambang berhak memilih untuk membantu siapa pun. Dia juga berhak memiliki preferensi politik apapun.

Namun jika dikaitkan dengan jabatannya dalam pemerintahan, tidak etis jika dia terlibat dalam politik praktis.

"Karena dia harus tunduk juga kepada ketentuan di provinsi sebagai salah satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga bicara soal keuangan publik yang sudah keluar, yang dibelanjakan untuk gajinya," ujar Adnan.

Jangan sampai persoalan ini merusak reputasi Bambang. Apalagi, kata Adnan, Bambang merupakan mantan pimpinan KPK yang pasti sudah paham soal etika pejabat publik.

"Jadi seharusnya tidak perlu diajari lagi," kata dia.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Dari LBH, KPK, hingga DKI

Bambang Widjojanto merupakan advokat dan aktivis sejak era reformasi.

Ia pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution dan menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000. 

Ia mendirikan (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir.

BW termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Ia pernah meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award.

Baca juga: Sekilas soal Bambang Widjojanto dan Rikrik, Anggota TGUPP yang Jadi Kuasa Hukum Prabowo

Pada 2010, BW pernah menang gugatan di Mahkamah Konstitusi saat membela peserta pilkada yang kalah dengan selisih suara hampir 10 persen.

BW kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011 dan menjabat 2015.

Saat pilkada 2017, BW ditarik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi anggota tim sinkronisasi.

Setelah Anies menang, BW diberi jabatan ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Komite Pencegahan Korupsi.

Baca juga: ICW: Jadi Pengacara Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto Harus Cuti di Luar Tanggungan

Cuti tak terima gaji

Anies mengaku tak masalah dengan keterlibatan BW dalam sengkarut politik. Ia mengatakan itu haknya.

"Oh enggak (apa-apa), itu hak warga negara," kata Anies ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Anies juga memastikan BW telah mengambil cuti. Cuti diambil selama sebulan dengan status di luar tanggungan.

Baca juga: Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo, Anies: Tak Ada Konflik Kepentingan

"Teknisnya nanti dicek. Tapi intinya dia tidak menerima gaji selama dia cuti," ujar Anies.

Menurut Anies, jika nanti urusan BW membela Prabowo di Mahkamah Konstitusi memakan waktu lebih dari sebulan, maka ia harus mengajukan cuti lagi.

"Ya beliau tinggal ngajuin lagi. Kan beliau ngajuinnya seperti itu," ujar Anies.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pekan di Hutan Kota GBK, Warga Harus Bersabar karena Sedang Direnovasi

Akhir Pekan di Hutan Kota GBK, Warga Harus Bersabar karena Sedang Direnovasi

Megapolitan
Sabtu Dini Hari, 129 Rumah di 2 Kelurahan di Jatinegara Terbakar

Sabtu Dini Hari, 129 Rumah di 2 Kelurahan di Jatinegara Terbakar

Megapolitan
Menyusuri Jalur Sepeda Velodrome-Balai Kota, Diserobot Motor hingga Harus Naik ke Trotoar...

Menyusuri Jalur Sepeda Velodrome-Balai Kota, Diserobot Motor hingga Harus Naik ke Trotoar...

Megapolitan
Akhir Pekan di Bogor, Menyusuri Kampung Tematik Ala Kota Tua di Jepang

Akhir Pekan di Bogor, Menyusuri Kampung Tematik Ala Kota Tua di Jepang

Megapolitan
5 Kesulitan yang Dihadapi Lies karena Pertahankan Rumah di Tengah Apartemen Mewah

5 Kesulitan yang Dihadapi Lies karena Pertahankan Rumah di Tengah Apartemen Mewah

Megapolitan
Cerita Pemilik Rumah Reyot di Dalam Kompleks Apartemen Mewah, Diteror Preman agar Pindah

Cerita Pemilik Rumah Reyot di Dalam Kompleks Apartemen Mewah, Diteror Preman agar Pindah

Megapolitan
Ironi Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah di Thamrin...

Ironi Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah di Thamrin...

Megapolitan
Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Megapolitan
Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Megapolitan
Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Megapolitan
Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Megapolitan
Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X