ASN Kena Sanksi jika Telat ke Kantor Sehabis Libur Lebaran

Kompas.com - 05/06/2019, 11:18 WIB
MenPAN-RB Syafruddin memberikan penghargaan inovasi layanan publik kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/GHINAN SALMANMenPAN-RB Syafruddin memberikan penghargaan inovasi layanan publik kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak melanggar kedisiplinan setelah menjalani libur Lebaran.

"ASN supaya jangan terlambat. Tanggal 10 Juni 2019 harus masuk. Kalau tidak, ada sanksinya," kata Syafruddin saat ditemui di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2019).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat resmi nomor N/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauam Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

Baca juga: THR untuk Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan Cair Maksimal Awal Juni


Surat yang ditandatangani Menteri PAN RB Syafruddin tersebut meminta para pejabat pembina kepegawaian, baik instansi pusat atau daerah untuk memantau kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama hari Lebaran, yaitu pada 10 Juni 2019.

Peraturan tersebut mewajibkan hasil pemantauan dilaporkan ke Kemenpan RB melalui laman https://sidina.menpan.go.id maksimal pada 10 Juni 2019 pukul 15.00 WIB.

Ditegaskan, ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah pada hari tersebut, akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Fakta Ibu Aniaya Anaknya hingga Tewas di Kebon Jeruk

Sejumlah Fakta Ibu Aniaya Anaknya hingga Tewas di Kebon Jeruk

Megapolitan
Pemilik Mobil B 1 RI Bergelar Doktor Mengaku Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Pemilik Mobil B 1 RI Bergelar Doktor Mengaku Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Megapolitan
Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

Megapolitan
Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Megapolitan
F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

Megapolitan
IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X