DKI Pastikan CCTV yang Kelola Pemprov Bisa Diakses Publik

Kompas.com - 09/06/2019, 18:09 WIB
Ilustrasi CCTV lalu lintas. MAULANA MAHARDHIKAIlustrasi CCTV lalu lintas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania memastikan, kamera CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta bebas diakses publik. Tak hanya kepolisian, masyarakat awam juga bisa mengaksesnya.

"Itu bebas, bisa diakses publik, polisi juga bisa memanfaatkannya," kata Atika, Minggu (9/6/2019).

Menurut dia, dari 7.678 CCTV yang dimiliki DKI, sebagian besar merupakan bentuk corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Namun, tayangan kamera CCTV bisa diakses dari situs Jakarta Smart City.

"Ada yang dari Bali Tower, Pemprov cuma dapat feed-nya," ujar Atika.


Baca juga: Permudah Kejar DPO, Polisi Minta CCTV Bandara Soekarno-Hatta Dilengkapi Pendeteksi Wajah

Lembaga pengawas kebijakan publik Ombudsman RI sebelumnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya pada Sabtu malam lalu. Sidak yang dipimpin anggota Ombudsman Adrianus Meliala itu berlangsung sekitar 45 menit.

Dalam sidak tersebut, Adrianus mengemukakan, CCTV sangat membantu kinerja kepolisian, terutama untuk mengatur lalu lintas.

Namun di sisi lain, ia menekankan pentingnya integrasi antara CCTV Polda Metro Jaya dan CCTV Pemda DKI Jakarta.

Adrianus merujuk pada pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.

"Pak Gubernur bilang gini, silakan Polri pakai, silakan data diambil. Mengesakan bahwa belum otomatis tuh," kata Adrianus seperti dikutip dari Tribunjakarta.com.

"Kami menginginkan kalau bisa lebih kompatibel, sehingga data CCTV tadi bisa relay dan direkam oleh Polri. Jangan sampai sesama pengelola wilayah masih pakai pendekatan pinjam-meminjam," ujar dia.

Baca juga: Lebaran, Jaringan CCTV Pemantau Arus Mudik Dipastikan Aman

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X