Pendatang Baru di DKI Jakarta Bisa Lapor ke Kelurahan

Kompas.com - 10/06/2019, 17:30 WIB
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Pusat melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan di RPTRA Kebon Sirih, Menteng, Kamis (24/1/2019).  Dok. Sudin Dukcapil Jakarta PusatSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Pusat melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan di RPTRA Kebon Sirih, Menteng, Kamis (24/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan, pihaknya akan menggelar Pelayanan Bina Kependudukan untuk pendatang baru.

Di luar itu, pendatang bisa melaporkan secara mandiri ke kelurahan terdekat.

"Idealnya kalau kita menyadari sebagai warga negara kan sebaiknya dilakukan pelaporan. Sekarang kami punya pelayanan di kelurahan," kata Dhany di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Dhany, setelah melapor, pendatang akan menerima surat keterangan domisili sementara (SKDS). Surat itu harus diperbarui setiap setahun sekali.

Baca juga: Anies Pastikan Tak Ada Operasi Yustisi bagi Para Pendatang Baru di Jakarta

"Yang kami sasar di mana dia tinggal, tujuannya apa. Nanti kan ada data output yang kita jadikan bahan dasar untuk perangkat daerah (dinas-dinas) yang lain," ujar Dhany.

Bagi yang ingin menetap permanen di DKI, Dhany mengatakan warga bisa pindah domisili dan memiliki KTP DKI. Syaratnya, mereka harus membawa surat keterangan pindah domisili dari daerah asal.

"Kalau dia ada keinginan pindah permanen, secara migrasi, berarti secara sistem lepaskan status kependudukan di daerah asal. Harus ada surat pindah ke DKI. Harus ada kejelasan siapa yang menjamin terkait tempat tinggalnya, apakah bersama famili, kost, kontrak, atau punya tempat tinggal sendiri," kata Dhany.

Pelayanan yang kini bernama Pelayanan Bina Kependudukan itu akan digelar pada 14-25 Juni 2019.

Para pendatang mulai didata sejak H+7 Lebaran. Pendataan awal dilakukan pengurus RT dan RW serta kader Dasawisma.

Setelah didata, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing wilayah akan menetapkan lokasi yang banyak pendatang. Di sana, Dukcapil akan menyediakan layanan pencatatan sipil bagi pendatang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Megapolitan
Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X