JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan dengan isu anggaran mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI.
Anggaran Rp 14 mililar untuk mudik gratis diperdebatkan. Sebab jika dibagi dengan jumlah 300-an bus atau jumlah pemudik sebanyak 17.427, maka biaya untuk satu orang pemudik mencapai Rp 823.500.
Anggapan tersebut dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Jadi ada satu hal yang pasti, bahwa program mudik gratis itu PP (pulang pergi) jadi bukan hanya satu jalan jadi dibiayai untuk berangkat dan kembali lagi ke Jakarta. Ada infografis dari dishub nanti bisa dicatat di situ lebih detailnya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/6/2019).
Baca juga: Penjelasan Anies soal Anggaran Mudik Gratis DKI yang Dipertanyakan
Dalam infografis yang diterbitkan Pemprov DKI, dijelaskan bahwa DKI menggelontorkan Rp 14 miliar dari APBD untuk program ini. Dari Rp 14 miliar itu, Rp 11,4 mililar digunakan untuk menyewa 594 bus.
Sebanyak 594 bus itu terdiri dari 372 bus mudik dan 222 bus balik dengan kapasitas per bus 54 orang. Jika dibagi, maka harga sewa per bus rata-rata Rp 19,3 juta.
Kemudian jika sewa per bus dibagi per orang maka biaya per orang hanya Rp 358.000.
Bus-bus tersebut diberangkatkan ke 10 kota tujuan yakni Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Jombang.
Adapun Rp 2,5 miliar sisanya, digunakan untuk menyewa 62 truk pengangkut motor, pajak, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.
Pertama kali
Program mudik gratis ini pertama kali diselenggarakan Pemprov DKI. Ikhtiar mengadakan mudik gratis pertama kali disampaikan Sandiaga Uno ketika masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Lebaran 2018.
Saat itu, Sandiaga melepas peserta mudik BPJS Ketenagakerjaan di Mapolda Metro Jaya.
"Karena ini menurunkan biaya transportasi mereka sehingga mereka bisa beli oleh-oleh yang lebih banyak di Jakarta untuk keluarga yang akan dikunjungi di daerah masing-masing," ujar Sandiaga 9 Juni 2018.
Saat pembahasan APBD 2019, wacana ini diupayakan dengan menganggarkan Rp 6,9 miliar untuk program mudik gratis.
Awalnya, program mudik gratis ini menyasar warga rusunawa. Namun, dalam rapat KUA PPAS, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta meminta agar sasarannya diperluas tak hanya bagi warga rusunawa.