Polemik Anggaran Mudik Gratis Pemprov DKI Rp 14 Miliar

Kompas.com - 11/06/2019, 09:01 WIB
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka pendaftaran program mudik gratis, Minggu (28/4/2019) mulai pukul 00.00 WIB. Kompas.com / Tatang GuritnoPemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka pendaftaran program mudik gratis, Minggu (28/4/2019) mulai pukul 00.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan dengan isu anggaran mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI.

Anggaran Rp 14 mililar untuk mudik gratis diperdebatkan. Sebab jika dibagi dengan jumlah 300-an bus atau jumlah pemudik sebanyak 17.427, maka biaya untuk satu orang pemudik mencapai Rp 823.500.

Anggapan tersebut dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jadi ada satu hal yang pasti, bahwa program mudik gratis itu PP (pulang pergi) jadi bukan hanya satu jalan jadi dibiayai untuk berangkat dan kembali lagi ke Jakarta. Ada infografis dari dishub nanti bisa dicatat di situ lebih detailnya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/6/2019).

Baca juga: Penjelasan Anies soal Anggaran Mudik Gratis DKI yang Dipertanyakan

Dalam infografis yang diterbitkan Pemprov DKI, dijelaskan bahwa DKI menggelontorkan Rp 14 miliar dari APBD untuk program ini. Dari Rp 14 miliar itu, Rp 11,4 mililar digunakan untuk menyewa 594 bus.

Sebanyak 594 bus itu terdiri dari 372 bus mudik dan 222 bus balik dengan kapasitas per bus 54 orang. Jika dibagi, maka harga sewa per bus rata-rata Rp 19,3 juta.

Kemudian jika sewa per bus dibagi per orang maka biaya per orang hanya Rp 358.000.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

Bus-bus tersebut diberangkatkan ke 10 kota tujuan yakni Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Jombang.

Adapun Rp 2,5 miliar sisanya, digunakan untuk menyewa 62 truk pengangkut motor, pajak, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.

Pertama kali

Program mudik gratis ini pertama kali diselenggarakan Pemprov DKI. Ikhtiar mengadakan mudik gratis pertama kali disampaikan Sandiaga Uno ketika masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Lebaran 2018.

Saat itu, Sandiaga melepas peserta mudik BPJS Ketenagakerjaan di Mapolda Metro Jaya.

"Karena ini menurunkan biaya transportasi mereka sehingga mereka bisa beli oleh-oleh yang lebih banyak di Jakarta untuk keluarga yang akan dikunjungi di daerah masing-masing," ujar Sandiaga 9 Juni 2018.

Saat pembahasan APBD 2019, wacana ini diupayakan dengan menganggarkan Rp 6,9 miliar untuk program mudik gratis.

Awalnya, program mudik gratis ini menyasar warga rusunawa. Namun, dalam rapat KUA PPAS, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta meminta agar sasarannya diperluas tak hanya bagi warga rusunawa.

"Sesuai usulan anggota dewan seluruh warga Jakarta," kata Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Setiawan, 21 November 2018.

Budi mengatakan, anggaran Rp 6,9 miliar itu digunakan untuk menyewa 365 bus dan 220 truk.

Belakangan, anggaran yang disetujui sebesar Rp 14 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 17.427 warga DKI Jakarta dalam kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Ribuan warga ber-KTP DKI tersebut diberangkatkan menggunakan 354 bus menuju 10 wilayah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Anies menyebutkan, kegiatan mudik gratis ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI kepada warga pendatang yang telah menggerakkan perekonomian Jakarta dan aktif membayar pajak.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalur di Belakang Trotoar di Kalimalang Bakal Dibuat Taman

Jalur di Belakang Trotoar di Kalimalang Bakal Dibuat Taman

Megapolitan
Berkas Perkara Lengkap, Kriss Hatta Akan Diserahkan Polisi ke Kejaksaan

Berkas Perkara Lengkap, Kriss Hatta Akan Diserahkan Polisi ke Kejaksaan

Megapolitan
Belum Punya Alat Kelengkapan Dewan, Apa yang Dikerjakan DPRD DKI?

Belum Punya Alat Kelengkapan Dewan, Apa yang Dikerjakan DPRD DKI?

Megapolitan
Dipindahkan, Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih Diangkut Pakai Transjakarta

Dipindahkan, Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih Diangkut Pakai Transjakarta

Megapolitan
2.000 KK Alami Kelangkaan Air Bersih di Jakarta Barat

2.000 KK Alami Kelangkaan Air Bersih di Jakarta Barat

Megapolitan
Bank DKI Minta Fotokopi SK Anggota DPRD DKI sebagai Syarat Pinjaman Uang

Bank DKI Minta Fotokopi SK Anggota DPRD DKI sebagai Syarat Pinjaman Uang

Megapolitan
Apa Kata Anggota DPRD DKI soal Gadai SK untuk Pinjam Uang ke Bank DKI

Apa Kata Anggota DPRD DKI soal Gadai SK untuk Pinjam Uang ke Bank DKI

Megapolitan
SDN 07 Cilincing Naikkan Daya Listrik Sekolah Terkait Pemasangan Filter Udara

SDN 07 Cilincing Naikkan Daya Listrik Sekolah Terkait Pemasangan Filter Udara

Megapolitan
Indonesia Pulangkan Sampah Plastik Australia yang Terkontaminasi B3

Indonesia Pulangkan Sampah Plastik Australia yang Terkontaminasi B3

Megapolitan
Pasang Filter Bukan Solusi, DPRD Minta Pabrik Alumunium di Cilincing Direlokasi

Pasang Filter Bukan Solusi, DPRD Minta Pabrik Alumunium di Cilincing Direlokasi

Megapolitan
KPU Tangsel Mulai Susun Anggaran untuk Pilkada 2020

KPU Tangsel Mulai Susun Anggaran untuk Pilkada 2020

Megapolitan
Pemasangan Filter di SDN 07 Cilincing Jadi Contoh bagi Sekolah Lain yang Terpapar Polusi

Pemasangan Filter di SDN 07 Cilincing Jadi Contoh bagi Sekolah Lain yang Terpapar Polusi

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bantu Tebus Ijazah Warga Tak Mampu

Pemprov DKI Akan Bantu Tebus Ijazah Warga Tak Mampu

Megapolitan
Camat Cilincing: Sebagian Pengusaha Arang Akan Pindah ke Kota Lain

Camat Cilincing: Sebagian Pengusaha Arang Akan Pindah ke Kota Lain

Megapolitan
Tidak Ada Pengendara yang Bantu Nenek Dian Saat Gendong Jenazah Cucunya di Cilincing

Tidak Ada Pengendara yang Bantu Nenek Dian Saat Gendong Jenazah Cucunya di Cilincing

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X