Polemik Anggaran Mudik Gratis Pemprov DKI Rp 14 Miliar

Kompas.com - 11/06/2019, 09:01 WIB
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka pendaftaran program mudik gratis, Minggu (28/4/2019) mulai pukul 00.00 WIB. Kompas.com / Tatang GuritnoPemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka pendaftaran program mudik gratis, Minggu (28/4/2019) mulai pukul 00.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan dengan isu anggaran mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI.

Anggaran Rp 14 mililar untuk mudik gratis diperdebatkan. Sebab jika dibagi dengan jumlah 300-an bus atau jumlah pemudik sebanyak 17.427, maka biaya untuk satu orang pemudik mencapai Rp 823.500.

Anggapan tersebut dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jadi ada satu hal yang pasti, bahwa program mudik gratis itu PP (pulang pergi) jadi bukan hanya satu jalan jadi dibiayai untuk berangkat dan kembali lagi ke Jakarta. Ada infografis dari dishub nanti bisa dicatat di situ lebih detailnya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/6/2019).

Baca juga: Penjelasan Anies soal Anggaran Mudik Gratis DKI yang Dipertanyakan

Dalam infografis yang diterbitkan Pemprov DKI, dijelaskan bahwa DKI menggelontorkan Rp 14 miliar dari APBD untuk program ini. Dari Rp 14 miliar itu, Rp 11,4 mililar digunakan untuk menyewa 594 bus.

Sebanyak 594 bus itu terdiri dari 372 bus mudik dan 222 bus balik dengan kapasitas per bus 54 orang. Jika dibagi, maka harga sewa per bus rata-rata Rp 19,3 juta.

Kemudian jika sewa per bus dibagi per orang maka biaya per orang hanya Rp 358.000.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

Bus-bus tersebut diberangkatkan ke 10 kota tujuan yakni Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Jombang.

Adapun Rp 2,5 miliar sisanya, digunakan untuk menyewa 62 truk pengangkut motor, pajak, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.

Pertama kali

Program mudik gratis ini pertama kali diselenggarakan Pemprov DKI. Ikhtiar mengadakan mudik gratis pertama kali disampaikan Sandiaga Uno ketika masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Lebaran 2018.

Saat itu, Sandiaga melepas peserta mudik BPJS Ketenagakerjaan di Mapolda Metro Jaya.

"Karena ini menurunkan biaya transportasi mereka sehingga mereka bisa beli oleh-oleh yang lebih banyak di Jakarta untuk keluarga yang akan dikunjungi di daerah masing-masing," ujar Sandiaga 9 Juni 2018.

Saat pembahasan APBD 2019, wacana ini diupayakan dengan menganggarkan Rp 6,9 miliar untuk program mudik gratis.

Awalnya, program mudik gratis ini menyasar warga rusunawa. Namun, dalam rapat KUA PPAS, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta meminta agar sasarannya diperluas tak hanya bagi warga rusunawa.

"Sesuai usulan anggota dewan seluruh warga Jakarta," kata Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Setiawan, 21 November 2018.

Budi mengatakan, anggaran Rp 6,9 miliar itu digunakan untuk menyewa 365 bus dan 220 truk.

Belakangan, anggaran yang disetujui sebesar Rp 14 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 17.427 warga DKI Jakarta dalam kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Ribuan warga ber-KTP DKI tersebut diberangkatkan menggunakan 354 bus menuju 10 wilayah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Anies menyebutkan, kegiatan mudik gratis ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI kepada warga pendatang yang telah menggerakkan perekonomian Jakarta dan aktif membayar pajak.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Megapolitan
Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X