Pengacara: Kivlan Zen Berikan Uang Rp 150 Juta untuk Unjuk Rasa Supersemar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta mengatakan, kliennya memberikan uang Rp 150 juta kepada HK alias I (Iwan) untuk mengadakan aksi unjuk rasa memperingati Supersemar 11 Maret 2019.

"Sebenarnya uang Rp 150 juta itu tidak ada untuk perencanaan pembunuhan. Bulan Maret, kan, ada (peringatan) Supersemar, kan, setiap tahun dirayakan dengan orasi, diberilah Rp 150 juta kepada Iwan," kata Tonin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/6/2019).

Nantinya, lanjut Tonin, uang tersebut akan diperuntukkan keperluan konsumsi dan transportasi para peserta unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Yunarto Wijaya Maafkan Kivlan Zen yang Diduga Berniat Membunuhnya

"Kata Pak Kivlan kepada Iwan, 'Hei Iwan kau buat orasi pada 11 Maret untuk merayakan (Supersemar) di Monas. (Iwan) sanggup untuk 1.000 orang'. Maka, diperlukan uang (Rp 150 juta) untuk konsumsi dan transportasi," ujarnya.  

Tonin juga membantah kliennya merencanakan pembunuhan terhadap lima tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

"Bapak Kivlan Zen tidak pernah merencanakan pembunuhan. Itu adalah hoaks," kata Tonin.

Baca juga: Polisi Kantongi Bukti Pertemuan Kivlan Zen dengan Tersangka Lain Rencanakan Pembunuhan

Sebelumnya, kepolisian merilis peran tersangka Kivlan Zen dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan pembunuhan berencana terhadap lima tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Peran Kivlan terungkap dari keterangan para saksi, pelaku, dan sejumlah barang bukti.

Menurut polisi, Kivlan diduga berperan memberi perintah kepada tersangka HK alias I dan AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan.

Baca juga: [BERITA POPULER] Yusril Siap Patahkan Tudingan BPN | Kivlan Zen Diduga Perencana Pembunuhan Pejabat Negara

Kivlan memberikan uang Rp 150 juta kepada HK alias I untuk membeli beberapa pucuk senjata api.

Kivlan juga diduga berperan menetapkan target pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.

Keempat target itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Sementara itu, pimpinan lembaga survei yang dijadikan target yakni Yunarto Wijaya.